Connect with us

Politik

Sebut LKPJ Gubernur Cacat Hukum, Yeremias : Saya Menolak Untuk Dibahas

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2020, yang disampaikan Pemerintah Provinsi Maluku, mulai disikapi serius anggota panitia khusus (Pansus) bentukan DPRD Provinsi Maluku.

Ini tercermin ketika Pansus LKPJ rapat dengan Pemerintah Provinsi, Selasa (4/5). Sejumlah anggota Pansus mempertanyakan dokumen LKPJ.

Salah satunya, Wakil Ketua Pansus LKPJ, Anos Yeremias. Ketua Fraksi Partai Golkar ini termasuk kritis terhadap dokumen yang disampaikan.”Kami menerima dokumen LKPJ yang tebal.
Kami mencoba menelaah sekitar 40 halaman. Ternyata setelah kami telaah, kelengkapan LKPJ ini, tidak sesuai sebagaimana disampaikan anggota Pansus yang lain,”kata Yeremias, ketika rapat berlangsung.

Padahal, ingat wakil rakyat dari daerah pemilihan KKT-MBD itu, kelengkapan LKPJ ini merupakan satu syarat mutlak. “Kami dilembaga ini menilai kelayakan yang disampaikan Pemda Provinsi Maluku kepada DPRD Provinsi Maluku, apakah sesuai amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, atau tidak. Itulah sebabnya kami berkesimpulan bahwa dokumen LKPJ 2020 cacat administrasi,”tegasnya.

Meskipun sudah dijelaskan Kepala Bapeda Maluku, menurut dia, bukan tidak terima, namun kalau pihaknya membiarkan terus menerus kondisinya seperti ini saja. “Kalau tadi anggota Pansus katakan bahwa dokumen LKPJ 2019 sama dengan LKPJ 2020 itu menjadi persoalan,”ingatnya.

Yang berikut, lanjut dia, jika formatnya tidak dicantumkan sudah pasti indikator dalam capaian utama Pemda Maluku, tidak dicantumkan juga. “Nanti akan ditelaah kemudian diperbaiki dokumen ini. Dokumen ini juga keluar dari format Permendagri 2020. Itu berarti banyak penjelasan di dokumen tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga menjadi bahan evaluasi lembaga ini rerutama bagi kelompok OPD,”jelasnya.

Anggota Komisi III ini mencontohkan, Dinas PUPR Maluku. Kata dia, banyak nomenklatur dan penjabarannya gelondongan. “Nanti kepala Bapeda buka lagi dokumen itu untuk dipelajari. Cilakanya tidak ada perincian capaian kinerja anggaran per item yang kami bisa pahami. Ini harus jadi catatan. Kami minta staf rekam agar kedepan terjadi sesuatu menjadi alasan kita,”tandasnya.

Tak hanya disitu, lanjut dia, konten dan berbagai kebijakan keuangan oleh Pemda Maluku, terkait pandemi Covid-19, tidak didasari aturan yang berlaku. “Terlalu banyak mengabaikan pijakan hukumnya. Untuk itu, saya dengan tegas dalam forum terhormat ini menolak dokumen LKPJ. Dan kalau dokumen ini tidak dilakukan perubahan saya tidak terlibat dalam pembahasan,”ancam Yeremias. (DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *