Sehari Dilantik, Pj Bupati Malteng Langsung MoU dengan Kejari Ambon

AMBON,DM.COM,-Usai dilantik Gubernur Maluku, Murad Ismail, Selasa (12/9/2022), sebagai Penjabat (Pj), Bupati Maluku Tengah (Malteng), Rakib Sahubawa, langsung bergerak membangun daerah itu satu tahun kedepan.

Salah satunya, membangun kesepakatan dengan lembaga penegakan hukum, agar proses penyelenggaraan pemerintahan di bumi Pamahanunusa, berjalan sesuai aturan main. Terutama kerjasama penyelesaian dibidang hukum Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara.

Sesuai keterangsn tertulis yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (14/9/2023) Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) oleh Penjabat Bupati Rakib Sabubawa dan Kajari Ambon Adhryansah bertempat di Kantor Kejari Ambon, Rabu (13/9/2023).

Sahubawa yang juga Sekda Pemkab Malteng ini mengaku, kesepakatan antara Kejari Ambon, guna mempererat hubungan antara Pemkab Malteng dengan korps Adiyaksa.

“Kesepakatan ini setidaknya bermanfaat untuk mewujudkan kesamaan pandang terhadap upaya dan langkah yang diperlukan dalam penyelesaian masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,”terangnya.

Bupati berharap, kerjasama yang terjalin, setidaknya tersebut penyelesaian masalah hukum di daerah itu dapat terlaksana dengan baik, cepat, dan tepat sasaran.

“Untuk mendukung hal ini, maka Pemkab dan Kejari Ambon harus senantiasa melakukan koordinasi serta saling memberikan informasi untuk keperluan pemberian bantuan hukum, konsultasi hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya,”jelasnya.

Kesepakatan itu juga diharapkan mengedepankan komunikasi guna mencari solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi, sehingga akan berdampak positif terhadap pembangunan di segala bidang di kabupaten tertua di Maluku itu.

“Sebagai langkah preventif serta proses awal untuk memberikan jaminan hukum yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama yang berkaitan dengan kegiatan infrastruktur. Dengan MoU yang kita tanda tangani hari ini merupakan bukti dari komitmen pemerintah daerah dalam penegakkan supremasi hukum yang berkeadilan,”pungkasnya.(DM-01)