Semua Fraksi Terima LPJ APBD Maluku TA 2021 dengan Catatan Kritis

AMBON, DM. COM,-Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Maluku, menerima laporan pertanggungjawaban APBD Provinsi Maluku,  Tahun Anggaran (TA) 2021 menjadi Peraturan Daerah. Ini setelah lembaga politik itu bersama pemerintah Provinsi Maluku, marathon menelaah dokumen LKP APBD TA 2021.

Fraksi di DPRD Provinsi Maluku, menerima LPJ APBD 2021, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Maluku TA 2021, Senin (29/8/2022).

Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Maluku, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi Perindo Amanat Berkarya, dan Fraksi Pembangunan Bangsa.

Meski menerima LPJ APBD Maluku TA 2021 ada catatan krisis seluruh Fraksi. Fraksi Partai Golkar misalnya memberikan sejumlah atensi
untuk dapat diperhatikan oleh  Gubernur Maluku, Murad Ismail, guna dilaksanakan.”Ini sebagai bagian dari upaya untuk memajukan Maluku di masa mendatang, Fraksi
Golkar dapat memberikan catatan kritisnya pada beberapa hal,”kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, ketika membacakan langsung kata akhir fraksi yang dipimpinya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupateb Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kelulauan Tanimbar ini mengatakan, persoalan kemiskinan  di Maluku hingga saat ini masih menjadi persoalan yang belum terpecahkan oleh Pemerintah daerah. “Fraksi Partai Golkar memandang Bahwa
Intervensi APBD Tahun Anggaran 2021 belum mencerminkan keberpihakannya
kepada pengentasan kemiskinan,”terangnya.

Olehnya itu, kata dia,  Fraksi Golkar meminta agar ditahun tahun mendatang pemerintah daerah mampu merevitalisasi kebijakannya agar pro kepada Kemiskinan, terutama pada kebijakan-kebijakan yang terkaiat dengan persoalan-persoalan dasar di sektor pendidikan dan Kesehatan.

Terkait pengelolaan RSUD dan permasalahannya, tegas dia, Fraksi Partai Golkar memintah agar
Pemerintah daerah harus lebih maksimal lagi dalam mengelola RSUD Haulussy. “Fraksi Partai Golkar berharap tidak lagi terjadi persoalan-persoalan yang mencuat di
internal RSUD Haulussy, terutama terkait dengan Manajemen Pengelolaanya,”ingatnya.

Sehingga, harap dia, selain sebagai penyedia dan sekaligus pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat, juga RSUD Haulussy menjadi solusi ekonomi daerah yang
produktif dalam meningkatkan PAD.

Tak hanya disitu, ingat dia, sebagai upaya memaksimalkan surplus APBD Tahun Anggaran 2021 agar alokasi
anggaranya efektif dan produktif, serta dalam rangka meningkatkan kontibusi Deviden Daerah yang bersumber dari BUMD, maka Fraksi Partai Golkar meminta agar Pemerintah Daerah harus mampu memproduksi kebijakannya untuk mendorong
dan meningkatkan kinerja BUMD.

” Dari sisi analisis kebutuhan kapital
Terhadap core busnis dan prospeknya, maka Fraksi Golkar merekomendasikan
untuk Pemerintah menambah penyertaan Modalnya pada, PD Panca karya, PT. Maluku Energi Abadi, dan PT. Bank Maluku, Maluku Utara. Dengan Demikian maka, Fraksi Partai Golkar menilai akan semakin mudah untuk dilakukan ekspansi usaha dengan untuk menciptakan unit bisnis baru yang prospektif
bagi peningkatan PAD untuk ketiga BUMD ini,”jelasnya.

Fraksi Golkar juga berharap, Pemerintah Provinsi Maluku merevitalisasi sektor primer, yakni sektor pertanian dan perikanan (petani dan nelayan) serta meningkatkan pertumbuhan sektor manufaktur, terutama dalam hal mendorong investasi untuk
industri inklusif atau industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Misalnya dengan mempermudah perizinan investasi di bidang-bidang usaha padat karya, memperbaiki infrastruktur, serta memberikan insentif untuk industri inklusif
dan manufaktur,”ingatnya.

Selain itu, terang dia, Fraksi Partai  Golkar, siap untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengatur pemerataan industrialisasi. Sebab, sebut dia,
sejauh ini industrialisasi Maluku masih dirasa lambat pengembangannya, dan hanya
terpusat di wilayah tertentu dan bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa.

“Fraksi Partai Golkar berharap agar desain pembangunan di Maluku dapat mencantumkan strategi dan arah kebijakan program yang mempertimbangkan data kewilayahan (aspek spasial), untuk menyempurkan fokus pembangunan yang berdimensi sektoral. Bagi Fraksi Golkar, aspek spasial (kewilayahan) dalam perencanaan pembangunan sangat penting karena akan menjadi dasar pertimbangan dalam
penentuan kebijakan pembangunan yang bersifat afirmatif (affirmative policy) sekaligus sebagai pedoman untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di daerah,”paparnya.

Tujuanya, lanjut dia, untuk mengurangi kesenjangan antar daerah (regional disparities). Begitu juga  dalam rangka mengurangi disparitas antar daerah tersebut, Fraksi Golkar
meminta agar Pemprov bersinergi dengan kementerian terkait agar lebih memperhatikan penyediaan infrastruktur dasar terhadap wilayah terdepan, terluar
dan tertinggal.

” Fraksi GOLKAR berharap, Pemprov Maluku benar-benar mempersiapkan secara matang rencana fase rehabilitasi rekonstruksi sosial-ekonomi pasca wabah Covid-19 ini selesai. Dalam masa kontijensi fase rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, struktur
APBD Maluku tahun 2022-2023 sudah harus jelas perencanaan program, pembagian peran dan perencanaan keuangannya,”terangnya.

Hal ini, penting mengingat fase rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan aspek yang sangat krusial, namun seringkali terabaikan. ” Dalam konteks penanganan Covid-19, Fraksi Golkar berharap agar tidak hanya
dampak ekonomi saja yang perlu direspon (seperti isu PHK, penurunan pendapatan mayoritas warga, dan sebagainya). Tapi juga perhatian terhadap dampak sosial,
misalnya angka natalitas yang naik, perceraian dan KDRT yang meningkat, problem
pembelajaran anak-anak sekolah, dan sebagainya,”tandasnya.

Di luar kedua hal tersebut, Fraksi Golkar juga berharap adanya program yang mengarah pada pemeliharaan investasi sosial berupa Gerakan Masyarakat Sehat yang sudah mulai mentradisi sejak isu Covid-19 meluas di masyarakat. “Harus ada
program reguler agar kebiasaan baik ini bisa berkelanjutan dan menjadi habitus masyarakat dalam kesehariaan, sekalipun wabah Covid-19 menghilang. Hal ini
penting agar program kesehatan untuk warga tidak hanya bersifat kuratif melainkan
juga preventif dan promotif,”tegasnya.

Akhirnya, pihaknya ingin sampaikan bahwa Fraksi Golkar tetap mendukung kebijakan Pemerintah daerah selama kebijaknnya diarahkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat.” Golkar akan teta pterus kritis untuk memberikan masukan bagi pemerintah daerah
agar semakin hari semakin baik dalam melayani Rakyat Maluku.
Mengapa? Karena Golkar sesungguhnya hadir sebagai solusi untuk mensejahterakan rakyat. Golkar selalu berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,”pungkasnya.

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Asis Sangkala, dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno, perwakilan Forkopimda dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Maluku. (DM-01)