Connect with us

Politik

Sepakat Tunggu Kasasi MA, Komisi I : Kita Jaga Teman Sementara Gugat

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Komisi I DPRD Provinsi Maluku, masih menunggu putusan Kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang diajukan Robby Gaspersz, calon terpilih anggota DPRD Provinsi Maluku.

Mantan anggota DPRD Maluku, periode 2014-2019 itu, gugat di Mahkamah Agung (MA) setelah mahkamah partai Gerindra, mengabulkan gugatan Johan Lewerisa, teman caleg Gaspersz di daerah Pemilihan Kota Ambon, pada pemilu legislatif 2019 lalu.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra mengatakan, pihaknya menggelar rapat setelah menerima surat masuk dari Partai Gerindra.” Surat yang kita bahas ini sesuai surat dari Partai Gerindra terkait pengisian calon terpilih dari Partai Gerindra. Teman-teman komisi tentu sudah paham terkait ini karena sampai saat ini belum selesai,”kata Rumra, usai memimpin rapat tertutup bersama DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku dan KPU Maluku, Selasa (24/8/2021).

ROBBY GASPERSZ

Sesungguhnya, kata dia, pihaknya tidak memiliii kewenangan untuk mengintervensi KPU maupun dorong agar Lewerisa, yang diusulkan dilantik. “Tapi karena ada surat masuk kami memfasilitasi. Pertama kepada Partai Gerindra dan KPU. Memang ini dua situasi yang berbeda. Pertama kita bicara regulasi terkait Susduk, kedua kita bicara tentang UU Parpol. Kalau UU Parpol persoalan ini sudah selesai setelah pelantikan 45 calon terpilih anggota DPRD Maluku, “paparnya.

Sementara soal Pergantian Antar Waktu (PAW) bicara UU Susduk, terang dia, semua calon terpilih diusulkan oleh KPU Maluku. “Jadi memang domain adalah KPU mengusulkan pelantikan 45 orang. Memang ini situasi baru yang kami coba fasilitasi. Kita minta tanggapan dari Partai Gerindra dan KPU. Jadi kita tetap mengacu pada regulasi terkait PKPU nomor 5,”jelasnya.

Apalagi ingat politisi PKS dari dapil Malra, Tual, dan Ari, Komisi I membidangi hukum tentu mengedepankan normatif.” Kesimpulan kita bagaimana menunggu karena sementara proses kasasi di MA. Karena itu kalau putusan Kasasi sudah ada menjadi dasar kami. Kalau kasus PDIP itu sama, tapi sudah incrah.
Teman kita yang terpilih saat itu kita juga menjaga situasi ini. Tidak ada hal yang ditutupi. Dia punya hak untuk menggugat di pengadilan,”sebutnya.

Ketika disinggung alasan rapat digelar tertutup, dia menjelaskan.”Awalnya kita sudah tertutup. Tapi awalnya sudah terlanjur. Jadi tidak ada yang rahasia. Kita tetap mengacu pada regulasi dan teman-teman KPU sangat hati-hati soal ini. Apalagi, Partai Gerindra kehilangan satu kursi mendapat sorotan dari masyarakat. Jadi masyarakat sudah memilih tapi tidak dilantik,”bebernya.

Soal fraksi Gerindra dikerahkan ikut rapat, dia mengaku, memang anggota Fraksi Partai Gerindra yang juga anggota Komisi I, Ali Kolatlena tidak hadir.” Jadi mekanisme disini ada BKO. BKO ini khan hanya satu orang. Kalau ada lebi tidak masalah,”paparnya..

Ketua KPU Maluku, Syamsul Rivan Kubangun menegaskan, soal jatah kursi Partai Gerindra yang belum dilantik, pihaknya sudah jelaskan panjang lebar di rapat. kjam diundang oleh Komisi I. “Kita sudah jelaskan semuanya, ”kata Kubangun.

Soal dasar hukum kenapa jatah kursi Partai Gerindra yang sebelumnya telah ditetapkan KPU Provinsi Maluku atas nama Ronny Gaspersz, dia mengaku.” Hampir sama perlakukan seperti di PDIP. Jadi kita masih menunggu putusan hukum tetap karena masih di MA, “sebutnya.

Kendati begitu, dia mengingatkan, satu kursi yang lowong didepan menjadi atensi KPU RI.”Ini atensi KPU RI. Kita akan lapor ke sana sehingga kita menunggu arahan dari KPU RI,” terangnya.

Soal desakan atau dorongan partai Gerindra Maluku, agar Lewerissa dilantik menggantikan Gaspersz.”Kita sudah sampaikan soal perlakuan dan prinsip. Jadi secara mekanisme kami sudah sampaikan. Kita sudah jelaskan semua. Ada gugatan di MK (Mahkamah Konstotusi). Tapi balik gugat di Mahkamah Partai. Prinsipnya kita masih menunggu putusan hukum tetap,”pungkasnya.

Sekedar diketahui, berdasarkan hasil Pileg 2019, Gaspersz, berhasil meraih suara terbanyak dari 8 caleg lainya di Partai Gerindra dari daerah pemilihan Kota Ambon. Gaspersz unggul 200-an suara dari Lewerisa, yang meraih suara terbanyak kedua. Merasa tidak puas, Lewerisa gugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, MK menolak gugatan Lewerisa. Atas dasar itu KPU Provinsi Maluku, mengusulkan Gaspersz dilantik bersama 44 calon terpilih anggota DPRD Provinsi Maluku ke Mendagri untuk dilantik. Namun, Lewerisa kembali gugat Gaspersz di Mahkamah Partai Gerindra. Hasilnya, gugatan Lewerisa diterima Mahkamah Partai meski Gaspersz tidak diperiksa dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti perolehan suara yang diraih. Akhirnya, Gaspersz batal dilantik. Gaspersz kemudian gugat di pengadilan negeri Jakarta Selatan dan kini dalam proses kasasi di MA yang belum ada putusan.
(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *