Connect with us

Politik

Setuju Pemprov Pinjam Rp 700 Miliar, Ini Dukungan dan Harapan Tethool

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Kebijakan pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku, mengajukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero), senilai Rp 700 miliar, kembali mendapat apresiasi dan dukungan dari anggota DPRD Maluku, Saudah Tuankotta Tethool,SH.

Sebelumnya, anggota DPRD Maluku, Asiz Hentihu, mendukung Pemprov mengajukan pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Menurut politisi Gerindra ini, langkah Pemprov Maluku pinjam dana untuk memperbaiki ekonomi di daerah ini melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai aturan main.”Karena ini adalah program PEN dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 105/PMk.07/2020,”kata Tethol, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Minggu (29/11).

Untuk itu, kata dari daerah pemilihan Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kepulauan Aru, daerah yang terdampak Covid-19, termasuk Maluku, boleh melakukan peminjaman. “Apalagi kita di Maluku, APBD Tahun Anggaran 2020 terpotong kurang lebih Rp 800 miliar untuk percepatan penanganan dan penanggulangan Covid-19. Saya kira pinjam Rp 700 miliar masih kurang. Kan masij kurang Rp 100 miliar. Kalau bisa pinjam sekalian Rp 7 trilyun bisa jawab kebutuhan masyarakat,”tandasnya.

Soal, keputusan Pemprov, pinjam dana dari pihak ketiga, butuh persetujuan DPRD Maluku, Saudah menegaskan, berdasarkan aturan pinjaman tersebut tidak perlu dibahas di DPRD, tetapi hanya dalam bentuk pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.

“Pinjaman ini bukan reguler, yang kemudian dipotong dari APBD. Jika peminjaman itu dipotong dari APBD, maka tentunya harus dibahas oleh DPRD. Dan saya dukung pinjaman itu, kalau tidak kita akan terlambat untuk pulihkan perekonomian daerah,” tegas Saudah.

Dikatakan, sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan bersama antara PT SMI dan Pemprov, Jumat (27/11). Diakui, pinjaman sesuai prosedur.

“Mari kita menjadi orang Maluku yang baik, dan mendukung pemerintah. Kalau itu baik bagi Maluku, kenapa tidak. Jangan kita hanya melihat kesalahan pemerintah saja, tetapi tidak melihat sisi baiknya. Pemerintah berjuang juga bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Maluku,” tandas Saudah.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *