Soal Pengentasan Kemiskinan, Lalamafu : Fatlolon Berhasil Tekan Angka Warga Miskin di KKT

AMBON,DM.COM,-Miskin ekstrim adalah situasi sosial ditengah masyarakat, pascah pandemi Covid-19. Untuk itu, Pemerintah Pusat saat ini fokus melakukan pemulihan ekonomi usai dihantan mencanangkan non alam itu. Tujuanya, agar semua pihak dilibatkan bersama-sama mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan.

Demikian disampaikan salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Balthasar Licar Lalamafu, melalui rilis yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Rabu (8/3/2023).”Saya  sangat paham betul terkait  kemiskinan eksrim yang terjadi di kabupaten KKT.  Hal ini bukan saja di dialami oleh KKT saja,  tapi juga terjadi di beberapa kabupaten di Povinsi Maluku, “kata Lalamafu.

Mantan anggota DPRD KKT ini mengatakan, kemiskinan ekstrim ini terjadi  di masa kepemimpinan mantan Bupati KKT Petrus Fatlolon, tapi kemiskinan ekstrim itu digalakan  untuk  mempercepat pemulihan ekonomi pascah Covid-19.

“Kemiskinan ekstrim terjadi merupakan akumulasi dari persoalan sosial ekonomi sejak Kabupaten MTB (Maluku Tenggara Barat)  berdiri sejak tahun 2000 silam, sudah mewarisi angka kemiskinan yang tinggi,”tandasnya.

Bahkan, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS)   MTB  tahun 2015 sebelum PF menjabat Bupati KKT, angka kemiskinan di MTB sudah mencapai 29,19 persen dan pada masa jabatan Pak Fatlolon di tahun 2018 berhasil menurunkan angka kemisikinan menjadi 28,08 persen dan tahun 2019 turun lagi menjadi 27,25 persen.

“Siapapun pemimpin Tanimbar selama periode 2017 – 2022 tetap akan mendapatkan predikat miskin ekstrim ekstrim. Mengapa? Karena kemiskinan ekstrim digalakan agar  pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dan kota dan pihak terkait bersama-sama mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan yang hampir merata  di seluruh wilayah Indonesia,”ingatnya.

Untuk itu, dia menegaskan, bukan hanya Tanimbar yang miskin ekstrim tetapi hampir seantero wilayah di Indonesia yang dikategorikan kemiskinan ekstrim dan tersebar di Sumatera, Jawa, kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Di Maluku terdapat 6 kabupaten/kota yang dikategorikan miskin ekstrim.

“Terdapat 48 Variabel kemiskinan ekstrim yang ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti, dalam satu rumah hanya  boleh satu kepala keluarga, lantai rumah harus beton, tidak boleh tanah, harus memiliki jamban, air bersih, diterangi  listrik, pendapatan perkapita harus diatas 1,5 juts perbulan, makan nasi,  dan kategori-kategori lainnya.

” Bagaimana Tanimbar, tidak miskin ekstrim bila dalam 1 rumah hampir di seantero Tanimbar masih banyak rumah yang dihuni lebih dari 1 kepala keluarga, masih menggunakan jamban umum, masih susah air bersih, listrik belum dinikmati semuanya, pendapatan per kapita masih dibawa 1,5 juta perbulan? Dan masih mengkonsumsi makanan kebun seperti Ubi-ubian, sementara yang variabel penentunya adala makan Nasi setiap hari,”paparnya.

Khusus terhadap Kemiskinan ekstrim, dirinya  berterima kasih kepada pemerintahan sebelumnya karena telah bekerja keras untuk menekan kemiskinan ekstrim di Tanimbar dan itu terjawab dengan penurunan kemiskinan ekstrim mencapai 5 persen.

” Percepatan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur seperti jalan, pemasangan  jaringan listrik diberbagai kecamatan, bantuan rumah dan sebagainya adalah bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menekan kemiskinan ekstrim bukan hanya di Tanimbar, tetapi hampir di semua daerah,”sebutnya.

Karenanya, dia kembali mengigatkan, data yang benar dan valid tentang Kemiskknan secara umum termasuk kemiskinan ekstrim adalah di BPS Saumlaki, dan kantor Bappeda KKT.”Oleh karenanya saya menghimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu miring oleh orang yang minta keju tetapi dikasih ubi yang sengaja disebar untuk menjatuhkan elektabilitas Petrus Fatlolon,”tegasnya.

Ditambahkan, tidak semua program  pembangunan dalam sebuah pemerintahan dapat terlaksana dengan baik bila tidak di dukung oleh anggaran yang cukup. Apalagi, kemiskinan ekstrim adalah program pemerintah pusat yang bertujuan untuk dapat menyelesaikan angka kemiskinan secara ekstrim pula dan radikal dan itu butuh campur tangan pusat dan provinsi.

” Jadi, tidak serta merta hanya daerah yang berjuang sendiri mengatasi kemiskinan ekstrim. Apalagi dunia dihadapkan dengan bencana non alam Covid-19 termasuk Indonesia, Maluku, juga kita di Tanimbar mengalami dampak atas Covid-19 yang mana terjadi pengurangan anggaran/Refocusing anggaran dari pemerintah pusat selama 2 tahun lebih sejak tahun 2020-2022 kita tidak bisa bergerak leluasa karena ada pembatasan anggaran oleh pemerintah pusat ke hampir semua daerah,”bebernya.

Apalagi, ingat dia, Dana Alokasi Umum ( DAU) KKT untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, banyak tersedia ke belanja pegawai.” DAU yang kabupaten kita terima dari pusat hampir 90 persen untuk belanja pegawai. Sisanya terbagi habis untuk pembangunan sarana prasaan dan sebagainya, sehingga DAU belum mampu untuk mengatasi kemiskinan  hanya dalam waktu 5 tahun,”ingatnya.

“Jadi kepada pihak-pihak yang menghembuskan isu-isu miring seolah-olah Petrus Fatlolon,  penyebab Tanimbar miskin ekstrim, adalah suatu pembohongan publik dan saya minta untuk stop membodohi masyarakat. Dan kalau mau menyampaikan pendapat hendaknya meminta data dulu di dinas instansi yang berwewenang dan kemukakan fakta yang sebenarnya dan stop sporadis dalam menghembuskan isu-isu murahan,”pungkasnya.(DM-01)