Connect with us

Politik

Soal Pengungsi Pelauw, DPRD Segera Undang Pemda Malteng dan Maluku

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-DPRD Provinsi dalam waktu dekat mengundang Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dan Pemerintah Provinsi(Pemprov) Maluku, bahas persoalan pengungsi Pelauw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Malteng.

Ini dilakukan setelah pimpinan DPRD Provinsi Maluku, ketua fraksi, dan ketua komisi bertemu perwakilan pengungsi Pelauw di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, Senin (13/11/2021). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury itu mempersilahkan ketua fraksi dan ketua komisi menyikapi pengungsi Pelauw yang mendiami sejumlah kamp pengungsian sejak 10 tahun lalu. Mereka mengungsi karena menolak perubahan adat di desa itu. Namun, mereka menuntut kembali ke desa asal mereka.

Ketua Komisi III, Richard Rahakbauw mengusulkan kepada pimpinan dewan mengagendakan digelar rapat koordinasi (Rakor) dengan pemkab Malteng dan Pemerintah Provinsi Maluku, menyelesaikan hak dan memulangkan para pengungsi.”Kita harus mengambil langkah-langkah serius dan mencari solusi agar mereka menerima hak dan dapat dipulangkan. Atau direlokasi tergantung keinginan mereka,”Kata Rahakbauw.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Anos Yeremias mengungkapkan, sebelum rapat digelar pihaknya bersepakat menyelesaikan persoalan pengungsi Pelauw.”Selain undang Pemkab Malteng dab Pemprov, kita undang pemerintah negeri Pelauw. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut,”harapnya.

Dia mengakui, sesuai agenda dewan pada, setelah bahas APBD 2022 menghadapi Natal dan Tahun Baru 2022. Namun, ingat dia, pimpinan dewan yang juga Raja Pelauw, Efendi Latuconsina, dari fraksi Golkar, pihaknya kawal persoalan pengingsi hingga selesai. “Minimal bapak dan ibu punya harapan kembali ke daerah asalnya. Memang tadi ada tawaran Kalau mediasi tidak terwujud bisa ada solusi lain. Ini berkaitan dengan spiritual. Kami tidak mungkin masuk disitu. Kami akan meminta pendapat dan masukan Wakil Ketua DPRD Maluku dari fraksi Golkar yang juga Raja Pelauw saat ini. Kami prihatin 10 tahun terakhir baru tahu ada kejadian di Pelauw,”terang wakil rakyat dari daerah pemilihan KKT-MBD itu.

Ketua Fraksi PDIP, Benhur George Watubun menegaskan, jika masalah sudah disampaikan ke dewan adalah masalah rakyat Maluku.”Jadi, bukan lagi urusan masyarakat Pelauw, ini urusan DPRD Maluku,”ingat Sekretaris DPD PDIP Maluku itu.

Wakil Rakyat dari dapil Tual, Malra, dan Aru itu menegaskan, apa dilakukan pihaknya sesuai amanat UUD 1945 pasal 18 d, menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat yang sifatnya secara tradisional dapat diakui.”Jadi ini tugas kita mengenai mengundang pihak-pihak terkait, fraksi kami PDIP sangat setuju, undang Bupati Maluku Tengah, undang Gubernur Maluku, kita undang juga alat-alat negara yang strategis.Negara bertugas untuk mengamankan dan mengembalikan masyarakat ke tempat asalnya,”papar wakil rakyat yang dijuluki Singa Podium” itu.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Rasyad Effendi Latuconsina mengatakan, dirinya sangat merespon dan ingin menyelesaikan persoalan pengungsi Pelauw.”Intinya kita harus merespon apapun kesulitannya, kita harus mencoba tentunya disana ada yang tidak terima maupun dengan persyaratan mereka, tapi kita harus mencoba berupaya sesuai fungsi DPRD,”Kata Latuconsina.

Latuconsina yang juga Raja Pelauw berharap, pengungsi Pelauw menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Natal dan Tahun Baru.”Setelah itu kita berproses. Percaya pasti akan ada jalan. Mari kita bergandeng tangan menyelesaikan masalah ini. 10 tahun itu cukup lama,”ingatnya.

Ketua DPRD Lucky Wattimury mengatakan, aspirasi para pengungsi Pelauw sudah disampaikan. Kata Bendahara DPD PDIP Maluku, substansi permasalahan pun sudah dijelaskan.” Kita akan segera mengambil langkah-langkah sesuai tugas dan fungsi dari DPRD
Paling tidak segera kita bicarakan dengan rapat bersama pimpinan dewan, pimpinan fraksi dan Bamus untuk menetapkan langkah-langkah apa yang bisa kita ambil. Apakah di tangani oleh komisi terkait atau dibentuk tim panitia kerja (Panja), pansus atau ada cara yang lain,”jelasnya.

Untuk membantu agar setiap proses berjalan dengan baik, terang dia, pihakhya lakukan pemetaan masalah, sekarang yang sangat penting dilakukan adalah keberadaan mereka di tempat pengungsian. ” 10 tahun hidup di pengungsian tanpa mendapatkan apa-apa, akan segera kita koordinasikan masalah ini,”jelasnya.

Diharapkan dalam waktu yang singkat, keberadaan warga Pelauw di tempat pengungsian bisa di tangani oleh pemerintah. Namun di identifikasi pemerintah Maluku atau Malteng, karena ada usulan agar segera bertemu dengan Bupati Malteng dan DPRD Malteng, “Ini karena hak mereka disana, mereka harus memberikan pada kita paling kurang data orang yang sementara mengungsi. Itu tanggung jawab pemerintah kabupaten, untuk bisa mendata orang yang mengungsi.,”harapnya.

Dia juga memastikan Bupati Malteng dan DPRD Malteng Bakal diundang untik membicarakan persoalan pengingsi Pelauw.”Kita undang untuk bagaimana mencari langkah bersama sama sehingga persoalan yang sudah begitu, lama melilit sebagian masyarakat pelauw, segera bisa kita selesaikan,”pungkasnya.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *