Surat ‘Sakti’ Gubernur Tunda Kemah Bela Negara Tingkat Nasional di Pulau Kisar, Disesalkan

AMBON, DM.COM,-Keputusan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menunda pelaksanaan Kemah Bela Negara Tingkat Nasional di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) medio Oktober 2025 mendatang, disesalkan warga setempat.

Pasalnya, melalui surat orang pertama didaerah ini menunda kegiatan nasional beralasan ketidaksiapan infrastruktur, transportasi dan akomodasi.

Buktinya, surat Gubernur nomor 400. 5/7.16, sifat penting, perihal penjadwalan kembali Provonsi Maluku sebagai tuan rumah Kemah Bela Negara Tingkat Nasional tahun 2025. Surat yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (29/5/2025) ditandatangani Gubernur 21 April 2025.

Surat berkop burung Garuda dan dicap Gubernur Maluku itu ditujukan kepada Ketua Kwartir Nasional Pramuka di Jakarta. Surat Gubernur menyebutkan, bahwa merujuk surat keputusan Ketua Kwartir Nasional Pramuka Nomor 032 Tahun 2025 tanggal 27 Februari 2025 telah menetapkan Pulau Kisar, Kabupaten MBD, Provinsi Maluku sebagai tuan rumah Kemah Bela Negara Tingkat Nasional 2025 telah memperhatikan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025 tentang efesiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Gubernur mengaku, berdasarkan survei dan analisa dukungan infrastruktur dalam mendukung kegiatan dimaksud. Masih terdapat keterbatasan banyak hal antara lain transportasi dan akomodasi serta prasarana pendukung lainya.

“Bahwa dengan kondisi sebagaimana diatas, kami mohon pertimbangan bapak ketua agar penetapan Provinsi Maluku sebagai tuan rumah Kemah Bela Negara Tingkat Nasional 2025 dapat dijadwalkan kembali pada tahun-tahun mendatang,”harap Gubernur dalam suratnya.

Sementara itu, keputusan menunda kegiatan bertaraf nasional itu disikapi salah satu putra Kisar, Melkias Frans. Dia mengaku, masyarakat setempat sangat menyesalkan keputusan Gubernur.

“Jadi saya sebagai putra Kisar, sangat menyesalkan sikap Gubernur Maluku dengan mengeluarkan surat yang meminta Pemerintah pusat (Pempus) dalam hal ini Kwartir Nasional Pramuka agar pertimbangkan pelaksanaan Kemah Bela Negara Tingkat Nasional di Pulau Kisar dengan alasan infrastruktur transportasi, transportasi dan akomodasi,”kata Frans, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (29/5/2025)

Padahal, ingat mantan anggota DPRD Provinsi Maluku ni, sebelum pulau Kisar ditunjuk sebagai tuan rumah Kemah Bela Negara Tingkat Nasional 2025, tim advance yang terdiri dari sejumlah mantan Jenderal, terlebih dahulu melakukan survei di Pulau Kisar.

“Jadi memang pelaksanan Kemah Bela Negara Tingkat Nasional ini digelar di daerah Terluar, Tertinggal, Terdepan (3T). Nah, selain Pulau Kisar, salah satu pulau di Provinsi Aceh juga disurvei tim Adcance,”jelasnya.

Namun, ingat dia, Pulau Kisar dipilih sebagai tuan rumah, karena kesiapan Pemda MBD, dan masyarakat didaerah itu. “Gubernur mesti mendukung progran pusat didaerah. Masak Pemda membatalkan program pusat. Ini khan aneh,”kesalnya.

Dia menilai, keterbatasan infrastruktur darat, laut, udara, dan infrastruktur penunjang lainya di Pulau Kisar, mesti dimanfaatkan sebaiknya agar menjadi perhatian Pempus. “Nah, kalau minim infrastruktur nanti disiapkan Pempus. Ini kesempatan. Bukannya bersurat minta penundaan,”ingatnya.

Padahal, ingat dia, jika minim infrastruktur, para peserta Kemah Bela Negara Tingkat Nasional, menumpang kapal dari Kota Ambon dan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Dulu khan Sail Banda, ada dua kapal perang dari Ambon dan Kota Kupang ke Kisar. Jadi bisa pakai untuk hotel terapung. Nah, kita sudah siap terima tamu negara,”bebernya.

Tak hanya itu, ingat dia, Pulau Kisar ditetapkan sebagai tuan rumah karena sangat strategis berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Timor Leste dan Australia.

“Ini kesempatan emas yang harus dijemput, bukan ditunda. Bisa sharing anggaran, kabupaten siapkan apa saja, provinsi juga demikian. Nah, selanjutnya itu pusat yang siapkan. Toh, kalau mereka kembali ke Jakarta, Kisar khususnya dan Maluku pada umumnya diperhatikan serius. Apakah, Jakarta tidak tahu ada efisiensi. Pasti tahu. Jadi surat Gubernur tidak rasional,”paparnya.

Mantan politisi Demokrat ini kemudian membandingkan ketika Maluku dipimpin dua gubernur sebelumnya, yakni Karel Albert Ralahalu dan Said Assagaff.

“Saya ini punya pengalaman dengan dua Gubernur sebelumnya. Mereka dulu lobi agenda nasional digelar di Maluku. Tujuanya, menunjukan ke dunia internasional dan nasional, kalau masyarakat Maluku itu hidup damai. Tidak seperti yang mereka dengar,”terangnya.

Tujuan kedua adalah, momentum perhelatan kegiatan nasional di Maluku, agar Pempus melihat langsung kesiapan infrastruktur agar dibangun dan dibenahi.

“Itu ketika kepemimpinan Pak Ralahalu dan Pak Assagaff. Justeru jaman Gubernur sekarang minta ditunda,”sebut Frans membandingkan dua mantan Gubernur itu dengan Lewerissa.

Untuk itu, tegas dia, warga Kisar khususnya dan warga MBD umumnya menolak tegas surat Gubernur minta kegiatan nasional di Kisar ditunda.”Kita minta kegiatan itu tetap dilaksanakan dan di biayai oleh Pempus. Sangat keliru kalau minta Pempus tunda. Mesti minta Pempus untuk melakukan pembangunan infrastruktur,”pintanya.

Dia kuatir, kalau setiap agenda nasional terus diminta untuk ditunda, daerah ini semakin terburuk.”Apalagi di MBD sebagai daerah 3T. Jangan mengeluh terus. Kalau alasan efesiensi dan bayar hutang, minta Pempus siapkan. Jadi kepala daerah itu harus berterima kasih kalau ada agenda nasional di Maluku,”tandasnya.

Karenanya, dia meminta Gubernur menarik suratnya. Jika tidak, ancam dia, dirinya memimpin demo besar-besaran minta kegiatan nasional itu tetap digelar di Pulau Kisar.”Kami akan demo di kantor Gubernur, jika agenda nasional itu ditunda,”ancamnya.(DM-04)