Tak Dukung  DOB, Tim Pemekaran Ajak Tak Pilih “Dinasti” Tuasikal di 2024

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Tim pemekaran calon Daerah Otonom Baru (DOB)  di Kabupaten Maluku Tengah, menyatakan sikap tak mendukung keluarga Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua di perhelatan pemilu legislatif maupun Pilkada 2024 mendatang. Penyebabnya, Tuasikal dinilai tidak “merestui” usulan pemekaran didaerah itu.

“Selama ini kita dibodohi. Tentu kami dari 4  calon DOB tidak mendukung dinasti Tuasikal di Perhelatan 2024 mendatang. Padahal setiap kampanye mereka menyatakan mendukung pemekaran, baik sebelum dan sesudah Bupati saat ini,”kata Ketua Tim Pemekaran Kabupaten  Jazirah Leihitu, Sam Sialana, kepada awak media usai rapat dengan Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Selasa (2/3/2022).

Dia mengaku, pihaknya akan berkoordinasi dengan Tim Pemekaran di sejumlah wilayah di Malteng agar memboikot atau tidak memilih keluarga Tuasikal di perhelatan pemilu legislatif dan Pilkada 2024 mendatang.”Kami akan mengajak masyarakat di daerah yang ingin pisah dari Malteng agar tidak mendukung atau memilih keluarga Bupati di Pilkada Malteng,”tandasnya.

Soal usulan pemekaran 4  calon DOB di Malteng akan mengalami kendala, dia mengaku, kepemimpina Tuasikal akan akan berakhir,  medio September 2022 mendatang.”Nanti kita koordinasi dengan DPRD Malteng dan Penjabat Bupati Malteng agar ada kesepakatan bersama sebagai pemenuhan syarat usulan calon DOB. Apalagi, Gubernur dan DPRD Provinsi Maluku, sudah sepakat sejumlah daerah di Malteng termasuk Jazirah Leihutu diusulkan untuk dimekarkan,”terangnya.

Salah satu tokoh Jazirah, Ibrahim Uluputy menegaskan, dirinya sudah koordinasi dengan Komisi I DPRD Provinsi Maluku, soal kewenangan Bupati Malteng, yang bisa dilewati.”Kata mereka diatas langit ada langit. Oleh karena itu, ada dua alternatif. Menyarankan kepada Gubernur Maluku, panggil Bupati Malteng. Kedua, DPRD juga  bisa panggil dia minta pertanggungjawaban kenapa tidak setuju. Kalau anda tidak setuju pemekaran  jangan anda jadi Bupati,”tegasnya.

Ketua tim pemekaran Kota Kepulauan Lease, Saleh Wattiheluw menegaskan, sikap Tuasikal, tidak mendukung pemekaran sangat disayangkan. Tak hanya itu, selain tidak mendukung  calon DOB, tim pemekaran sulit menemui orang pertama di Malteng itu.”Kami sayangkan sikap Bupati Malteng. Padahal, hakekat pemekaran memperkenalkan rentang kendali dan mensejahteraan warga didaerah itu,”tandasnya.

Soal, ada keinginan mengajak masyarakat di empat daerah  calon DOB tidak memilih dinasti Tuasikal saat pemilu legislatif dan Pilkada 2024, dia mengaku. “Terserah masyarakat. Tapi setidaknya masyarakat bisa menilai sikap Bupati seperti itu. Nah, ini yang mesti menjadi catatan kritis,”ingatnya.

Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah Demmy Hatu mengatakan, sesuai aturan main memang sejumlah daerah di Malteng menjadi  calon DOB.”Ada Kease, Banda, Seram Utara Raya, dan Leihutu. Dari semua ini kalau memenuhi syarat, sah-sah saja karena sesuai aspirasi masyarakat dari bawah,”kata Hattu, usai menghadiri rapat dengan tim pemekaran bersama Komisi I DPRD Provinsi Maluku.

Politisi senior PDIP ini mengigatkan, hakekat pemekaran adalah memperpendek rentang kendali pelayanan dan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat.”Menurut saya usulan pemekaran ini wajar saja.  Nah, DPRD Malteng sangat mendukung pemekaran  sepanjang memenuhi syarat,”ingatnya.

Soal Bupati Malteng, tidak mendukung usulan pemekaran, dia mengatakan.”Itu soal lain. Tapi DPRD Malteng itu soal lain. Tentu pasti keinginan berbeda. Tapi kalau sama-sama menyetujui pemekaran khan enak,”terangnya.

Apalagi, ingat wartawan senior ini sebagai representasi masyarakat  Malteng, dari fraksi PDIP, sangat mendukung selaras dengan kepentingan publik untuk memperpendek rentang kendali.

Sekedar tahu, 4  calon DOB di Malteng, yakni Kabupaten Lease, Kabupaten Jazirah Leihutu, Kabupaten Seram Utara Raya, dan Kabupaten Banda.(DM-02)