Connect with us

Ragam

Tak Kantongi Ijin, KPID Lapor 45 Usaha Televisi Kabel

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Setelah menghentikan 45 usaha televisi kabel, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku, Kamis (14/9/2021) mendatangi Direktorar Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Maluku untuk melakukan koordinasi terkait usaha televisi kabel yang tak berijin.

Ini dilakukan setelah KPID Maluku melakukan monitoring evaluasi (Monev) terhadap penyelenggaraan penyiaran melalui Televisi Kabel di Kota Ambon pada tanggal Kamis(9/9/2021).

Kooridnasi dilakukan KPID Maluku sebagai wujud kerjasama antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana termuat
dalam Nota Kesepahaman antara kedua pihak tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Penegakan Hukum, Bantuan Teknis, Pendidikan dan Latihan di Bidang Penyiaran.

“Kerjasama ini sudah berlangsung sejak 12 September 2012,” kata Ketua KPID Maluku, Mutiara D.Utama, S.Sos, M.I.Kom dalam rilis yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (15/9/2021).

Pasalnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 33 ayat 1 berbunyi “Sebelum menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran wajib
memperoleh Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah Maluku (KPID Maluku), mewajibkan semua usaha televisi kabel yang tidak mengantongi Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) menghentikan siaran sampai dengan memiliki IPP.

Temuan KPID Maluku ternyata selama ini Usaha Televisi Kabel yang tidak memiliki IPP tetapi telah menarik iuran setiap bulan dari masyarakat Kota Ambon, harga iuran yang dibayar masyarakat berkisar Rp. 40.000,- s/d 150.000,-.

Ironisnya, masyarakat tidak pernah mengetahui apakah Televisi Kabel langgananya memiliki IPP atau tidak. Karena para pengusaha ini tidak pernah terbuka pada masyarakat.

Ini dibuktikan dengan beragam nama TV Kabel dalam tagihan iuran untuk pelanggan.

Atas dasar itu, KPID
Maluku melakukan tindakan tegas agar masyarakat jangan menjadi korban dan dirugikan. Karena Usaha TV Kabel yang tidak memiliki PP mengambil siaran tanpa membayar siaran kepada para penyedia konten siaran (provider), tetapi kemudian mendistribusikan kepada masyarakat dengan memungut biaya setiap bulan.

Karenanya, KPID Maluku membuka ruang diskusi bagi masyarakat Kota Ambon yang merasa dirugikan oleh para pengusaha TV Kabel tidak memiliki IPP dan juga para Pengusaha Televisi Kabel yang tidak mengantongi IPP bisa ke kantor KPID Maluku. (DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *