Tak Lazim, Watubun Pertanyakan Pembelian Mobdin Oleh Kantor Penghubung di Jakarta

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Pembelian mobil dinas (Mobdin) Pemerintah Provinsi Maluku di Jakarta, dipertanyakan Komisi I DPRD Maluku. Pasalnya, pembelian Mobdin dilakukan kantor penghubung Pemerintah Maluku di Jakarta, tidak seperti pengadaan Mobdin yang dilakukan selama ini.

“Kita mau tahu dasar pertimbangan apa, sehingga pengadaan sarana dan prasarana seperti mobil dinas itu, dilakukan kantor penghubung Maluku di Jakarta,”kata anggota Komisi I DPRD Maluku, Benhur Watubun, saat rapat kerja dengan mitra komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum, terkait pengawasan realisasi APBD dan APBN 2020, Rabu (3/3).

Wakil rakyat yang terkenal vokal ini tidak mempermasalahkan proses pembelian Mobdin. “Yang dipertanyakan adalah dasar pembelian oleh Kantor Penghubung di Jakarta. Karena selama ini khan yang melakukan pengadaan itu Biro Umum,”terangnya

Apakah, pembelian Mobdin untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, dia tidak tahu menahu.”Kita hanya pertanyakan dasar pembelian Mobil Dinas oleh Kantor Penghubung Maluku. Saya tidak tau itu mobil dinas untuk apa? Tapi urusan pengadaan mobil dinas pejabat itu urusan Biro Umum bukan kantor penghubung, “tandasnya.

Apalagi, ingat dia, 10 tahun lalu, dirinya menjabat anggota DPRD Maluku. Biasanya, kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku itu, pengadaan sarana dan prasarana termasuk Mobdin selama ini di lakukan Bagian Umum. “Tapi, kalau dilakukan kantor penghubung, maka saya minta penjelasan, sehingga menjadi pertimbangan yang tepat agar kami dapat mengerti dasar-dasar pembelian mobil dinas,”ingatnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Jantce Wenno menambahkan, pihaknya butuh penjelasan karena akan lakukan pengawasan di Jakarta. “Kita akan lihat mobil itu. Beli di mana dan berapa besar anggaran. Kebetulan ada Pak Asisten I Setda Maluku, untuk jelaskan pembelian mobil gubernur dan wakil gubernur di Jakarta,”harapnya.

Asisten I Setda Maluku, Ismail Usemahu mengaku, Mobdin yang dibeli jenos Landcruiser dan Pajero, sehingga proses prmbelian dilakulan oleh kantor perwakilan Jakarta.(DM-01)