Connect with us

Parlemen

Tak Rela Papua Mekar, Watubun : Bulan Mei Kita “Kepung” Jakarta

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun mengajak, tim pemekaran 13 calon Daerah Otonom Baru (DOB) bersama tim Provinsi Maluku Tenggara Raya, mendatangi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tujuanya, mempengaruhi Pemerintah pusat dan DPR RI agar menyetujui sebagian dari calon DOB yang diusulkan.”Kenapa Papua bisa, kita tidak bisa. Kita harus berangkat ke Jakarta berjuang. Saya usul kita ke Jakarta bulan Mei 2022,”usul Watubun, ketika Komisi I rapat dengan Asisten I Pemprov Maluku, Karo Pemerintahan Pemprov Maluku, Pimpinan DPRD dan Kabag Pemerintahan Kabupaten di daerah yang diusulkan calon DOB, serta tim pemekaran 13 calon DOB termasuk tim pemekaran Provinsi Tengara Raya, Selasa (1/3/2022).

Untuk itu, harap Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku itu, Komisi I, Pemprov Maluku,  tim pemekaran, DPRD, dan Pemkab di daerah yang diusulkan calon DOB   harus bersatu. “Kita mesti bersepakat dan harus punya sikap yang dilakukan bersama-sama untuk kita berjuang,”harapnya.

Sekretaris DPD PDIP ini menuturkan, Komisi yang membidangi pemerintahan dan hukum itu  baru pernah lakukan rapat dengan tim pemekaran. Namun, terang dia, sejak 2016 lalu sudah  dilakukan rapat beberapa kali dengan Komisi I periode sebelumnya.”DPRD Maluku, secara kelembagaan telah melakukan rapat paripurna menyetujui 13 calon DOB. Saat itu ada tiga calon DOB yang memenuhi syarat, yaitu Kabupaten Kei Besar, Kabupaten Aru Perbatasan, dan Kota Khusus Banda. Kemudian beberapa calon DOB melengkapi persyaratan,”tuturnya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Tual, Malra, dan Aru ini mengaku, saat ini sementara dilakukan moratorium pemekaran DOB.” Memang selama ini ada moratorium pemekaran. Namun, semangat kembali membangun kekuatan harus terus dilakukan. Apalagi, Pempus akan membuka kran moratorium, tapi untuk daerah tertentu,”ingatnya.

Politisi muda yang dijuluki “Singa Podium” Ini mengaku, sejumlah daerah di Provinsi  Papua akan dimekarkan.”Kalau Papua mempunyai kesempatan, Provinsi Maluku juga harus  memiliki kesempatan yang sama. Tadi disampaikan pimpinan dewan di 13 Kabupaten dan kota serta tim pemekaran,  kita harus punya kesepakatan berjuang bersama-sama. Saya usul kita harus ke Jakarta,”ingatnya.

Namun, ingat dia butuh biaya yang tidak sedikit. Apalagi, ingat dia, ada tim pemekaran dibiayai APBD setempat, sementara tim pemekaran biaya sendiri untuk berjuang di Depdagri dan Komisi II DPR RI.”Makanya kita siapkan waktu bagi mereka. Persyaratan juga harus dilengkapi. Memang  Maluku bukan daerah khusus, maka saatnya kita harus ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah ini. Kita harus ke Jakarta memperjuangkan 13 DOB termasuk 1 Provinsi, yakni Tenggara Raya,”paparnya.

Khusus Provinsi Malra Raya, Watubun sarankan agar dicari formula yang tepat agar bisa memengaruhi pemerintah pusat menyetujui Malra Raya, terdiri dari Kota Tual, Malr, Aru, KKT, dan MBD pisah dari Maluku. “Saran saya untuk calon Provinsi Malra Raya, apapun sebutanya harus disiapkan secara baik. Bicara soal daerah perbatasan, bicara soal wilayah strategis yang harus kita perjuangkan. Sehingga ini menjadi tantangan bagi Pempus. Apalagi ini soal keamanan nasional dan
sebagainya,”jelasnya.

Apalagi, ingat dia, DPRD dan Pemda yang sebagian daerahnya diusulkan menjadi calon DOB  sudah sepakat.” Saya lihat semua unsur pemerintah daerah di Daerahnya yang diusulkan  calon DOB semua sepakat kecuali Pemda  Maluku Tengah. Buktinya hampir  7 Pemda dari calon DOB menyatakan kesiapan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh tim pemekaran, kecuali Pemda Malteng,”sebutnya.

Karenanya, semua harus  komitmen bersama. Dia menegaskan, jika Pemda Malteng tidak setuju di cari jalan keluar. “Tapi percaya kita terus dorong Pemda Malteng agar kita tetap bersama-sama. Kita sepakat menjadi keputusan politik bukan orang per orang. Keputusan harus dilakukan  secara bersama-sama. Daerah kita masuk kategori miskin dari gubernur pertama sampai saat ini. Makanya kita harus sepakat berjuang pemekaran untuk pengentasan kemiskinan,”pungkasnya.

Sekedar tahu, 13 calom DOB dan 1 calon provinsi yakni Provinsi Malra Raya, Kabupaten Lease, Kabupaten Kepulauan Terselatan, Kabupaten Wakate dan Gorom, Kota Bula, Kabupaten Kei Besar, Kabupaten Aru Perbatasan, Kabupaten Tanimnar Utara, Kabupaten Serut Raya, Kabupaten Jazirah Leihitu, Kabupaten Tala Batai, Buru Kayeli, Kota Kepulauan Huamual, Kawasan Khusus Kota Banda, dan Tanimbar Utara.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *