Target Pendapatan Menurun, Komisi III Desak Pemprov Maluku Fokus Layanan Dasar

AMBON,DM.COM,-Komisi III DPRD Provinsi Maluku, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memprioritaskan pelayanan dasar di tengah proyeksi penurunan pendapatan pada APBD 2026 mendatang.

Sebab, tekanan fiskal dinilai berpotensi mengganggu kualitas layanan publik jika tidak diantisipasi sejak dini.

Anggota Komisi III DPRD Maluku, Halimun Saulatu, menyebut pendapatan daerah tahun 2025 yang mencapai Rp 3,1 triliun diperkirakan turun menjadi sekitar Rp 2,4 triliun pada 2026. Penurunan drastis itu berdampak langsung pada perumusan pagu anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Ketika pendapatan turun, otomatis pagu OPD ikut menurun. Namun pelayanan dasar tidak boleh terabaikan. Itu tetap harus menjadi prioritas. Karena itu OPD perlu melakukan reorientasi program,”kata Halimun melalui keterangan tertulis yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (20/11/2025).

Apalagi, ingat politisi Partai Demokrat itu, kondisi fiskal saat inisemakin ketat. Untuk itu, Halimun mengigatkan, Pemprov mesti memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyoroti pentingnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti BPDM, Pancakarya, dan Maluku Energi.

“BUMD tidak boleh menjadi beban. Mereka harus menunjukkan kinerja nyata. Tidak perlu lagi berbicara penyertaan modal jika kontribusinya belum jelas,” katanya.

Ketua Fraksi Demokrat menuturkan, beban belanja daerah yang besar membuka kembali opsi pinjaman, termasuk untuk mendukung pencapaian visi-misi Gubernur.

“Jika hanya mengandalkan anggaran yang ada, visi-misi gubernur tidak akan berjalan. Karena itu opsi pinjaman perlu dipertimbangkan,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar Pemprov mencermati pengalaman sebelumnya terkait pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Proyek yang dibiayai lewat pinjaman, kata dia, harus terukur, bermanfaat, dan tidak hanya terfokus pada satu dinas.

“Dinas perhubungan, pertanian, perikanan, kehutanan, hingga kesehatan perlu diperhatikan jika programnya berdampak pada pelayanan maupun potensi PAD,” tambahnya.

Setelah pembahasan bersama mitra terkait, Komisi III menyampaikan tiga catatan penting yakni Pelayanan dasar dan pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas, meski pagu anggaran mengalami penurunan.

Begitu juga seluruh OPD diminta menyiapkan strategi peningkatan PAD, khususnya dari sektor retribusi yang selama ini belum optimal. BUMD harus lebih mandiri dan memberikan kontribusi nyata, bukan menjadi beban keuangan daerah.

“Kondisi keuangan daerah sudah cukup berat. Setiap kebijakan belanja maupun pinjaman harus dihitung matang agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,”pungkas Halimun.(DM-01)