Connect with us

Politik

Tarik Menarik Aset Antara Pemkot Tual dan Pemkab Malra, Begini Penjelasan Watubun

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Tarik menarik aset antara Pemerintah Kota Tual dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, akhirnya disikapi Komisi I DPRD Provinsi Maluku, dengan menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Rabu (23/6/2021).

Atas persoalan itu, anggota Komisi I DPRD Maluku, Benhur Watubun menjelaskan, bahwa sesuai pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual, menyebut proses penyerahan aset berlangsung paling lambat 5 tahun,sejak dilantiknya penjabat Walikota Tual.”Jadi penyerahan mesti dilakukan Bupati Malra,”Kata Watubun, kepada wartawan usai rapat dengan Pemprov, Rabu (23/6/2021).

Namun, ingat Watubun yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku, pasal 13 ayat 7 UU yang sama mengatakan bahwa penyerahan itu sebagian dari aset bergerak dan tidak bergerak.”Nah kata sebagian itu kemudian menimbulkan multi tafsir. Makanya sampai saat ini aset belum diserahkan,”jelas Watubun.

Dia mencontohkan, aset yang belum diserahkan adalah Pendopo Bupati, rumah dinas Wakil Bupati, kemudian SKB. “Jadi memang tiga aset itu yang belum diserahkan. Pemkab Malra, tetap berpendapat bahwa mereka serahkan itu belum ada rumah jabatan. Itu bukan suatu wajib yang harus mereka serahkan,”sebutnya.

Apalagi, ingat dia, dalam dalam Undang-Undang pasal,13 Ayat 7a menyatakan bahwa yang diserahkan itu aset sebagian.”Karena masing-masing (Kota Tual dan Malra) mempertahankan itu, hingga masalah ini menjadi problem,”terangnya.

Padahal, ingat wakil rakyat dari daerah pemilihan Malra, Kota Tual, dan Aru itu, Undang-Undang yang sama, yakni pasal 13 ayat ayat 6 mengatakan bahwa, aset diserahkan paling lambat 5 tahun. “Masalah ini sudah berlangsung lama, yakni 14 tahun. Jadi Bupati Malra saat itu Pak Andre Rentanubun, Walikota Tual almarhum M.M Tamher. Tapi sampai saat ini belum selesai,”tutur Watubun.

Begitu, juga kepemimpinan Bupati Malra, Thaher Hanubun, persoalan aset dua daerah itu kembali mencuat.”Jadi memang mereka tetap bersikukuh di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 itu. Mereka memang selalu mengatakan bahwa hukum adalah panglima dalam menyelesaikan proses itu,”tegasnya.

Namun, ingat dia, diatas hukum itu ada etika. Etika menurut dia, mesti dibicarakan secara baik-baik dengan pendekatan secara kekeluargaan. “Itu khan mereka semua orang Kei. Hanya beda wilayah administrasi. Apalagi, mereka satu bahasa ada hubungan kekeluargaan dan kekerabatan,”ingatnya.

Mestinya, terang dia, falsafah leluhur “Larvul Ngabal” dan pedoman hidup Ain Ni Ain itu menjadi landasan dua pemerintah setempat untuk menyelesaikan masalah itu.”Kita hanya tindaklanjuti hasil pengawasan. Dimana hasil pengawasan itu, kita temukan masalah itu,”tagasnya.

Dikatakan, permintaan Bupati Malra, saat itu karena belum ada rumah jabatan, Bupati dan Wakil Bupati Malra di Kabupaten Malra.”Kita tidak masuk ke ranah hukum. Kita bicarakan baik-baik. Jadi Pak Bupati Malra sudah punya political will, yaitu lahan ada tinggal kita sharing dana,”paparnya.

Dikatakan, jika ada sharing dana tanggungjawab Pemerintah provinsi Maluku, seperti apa. ”Ini karena Undang-Undang yang sama pasal 13 ayat 8 menyebut jika tidak dilaksanakan Pemerintah kabupaten Malra,
maka, Gubernur Maluku, sebagai wakil Pempus di daerah, wajib melaksanakan. Wajib melaksanakan itu kembali ke Gubernur untuk menyelesaikan,”bebernya.

Namun, dia kembali mengingatkan, pendekatan norma dan etika kebiasaan orang bersaudara mesti dikedepankan.”Jadi sampai dengan saat ini masalah di Depdagri turun naik lagi. Nah, lewat DPRD ini kami mencoba menjembatani dan segera diselesaikan. Jadi lahan sudah ada tinggal bagaimana disiasatinya dalam APBD,”usul dia.

Apalagi, tambah dia, APBD sangat berkontribusi bagi rakyat Maluku, khususnya di Malra dan Kota Tual. “Jadi dana sharing dari APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten Malra dan Kota Tual,”pungkasnya.(DM-04)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *