Connect with us

Parlemen

Temui BNPB-Kementerian PUPR, RR : Usul Tanggap Darurat & Bangun Infrastruktur

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama Dinas PUPR Provinsi Maluku dan Dinas PUPR Kabupaten dan kota bersama instansi teknis terkait yang daerahnya terdampak bencana banjir dan longsor, sepakat menemui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian PUPR, Rabu (27/7/2022).

Tujuannya, Komisi yang membidangi infrastruktur bersama mitra terkait mengusulkan tanggap darurat di BNPB dan mengusulkan anggaran pembangunan infrastruktur yang rusak akibat bencana  di Kenenterian PUPR.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw mengatakan,  sesuai hasil rapat, pihaknya bersama Dinas  PUPR Provinsi Maluku dan Dinas PUPR Kabupaten dan kota beserta instansi teknis terkait bahas infrastruktur yang rusak akibat curah hujan yang ekstrim beberapa hari lalu. ” Infrastruktur yang rusak, begitu juga  jalan dan jembatan nasional dan Provinsi serta Kabupaten dan kota termasuk ada juga warga mengungsi di lokasi pengungsian karena terjadi genangan air,”kata Rahakbauw, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Jumat (22/7/2022).

Oleh karena itu, kata politisi Partai Golkar itu,   rapat yang digelar  untuk mendapat seluruh data terkait bencana alam yang terjadi di beberapa kabupaten dan kota. “Kita berupaya agar ada surat pernyataan dari Bupati dan Walikota terkait ada tanggapan darurat. Tadi rapat dari Malteng, Kota Ambon, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Aru, Maluku Tenggara, dan KKT dihadiri Dinas dan badan terkait. Yang tidak hadir Buru, Bursel, dan Maluku Barat Daya,”terangnya.

Bahkan, sebut Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Ambon ini, empat kabupaten dan kota sudah menyertakan surat pernyataan tanggap darurat dari masing-mazing Bupati dan Walikota.” Kesepakatan dalam rapat itu adalah kita bersama-sama Dinas PUPR Kabupaten dan kota serta Dinas PUPR  Provinsi Maluku, rencananya hari Rabu kita bertemu dengan BNPB. Kita akan memasukan seluruh data berkaitan dengan bencana alam yang terjadi di Kabupaten dan kota itu. Kita akan masukan surat pernyataan tanggap darurat yang dimintakan oleh BNPB untuk mendapatkan dana yang tersedia siap pakai untuk penanggulangan bencana di Kabupaten dan kota,”paparnya.

Rahakbauw yang akrab di sapa RR ini berharap,  pertemuan nantinya di pusat, ada hasil yang didapat. Tak hanya itu, lanjut dia, Komisi III akan berkunjung ke Kementerian PUPR, pihaknya  juga ingin bertemu dengan Komisi V DPR RI, namun mereka masih reses. “Di Kementerian PUPR kita akan menyampaikan aspirasi kabupaten dan Kota, karena memang BPJN itu, jalan dan jembatan panjang yang dikerjakan 1.900 kilo meter sudah mau selesai. Kita  sampaikan aspirasi Kementerian PUPR dalam rangka ada anggaran Inpres dan DAK disalurkan di Kabupaten dan kota untuk bangun sarana dan prasarana  infrastruktur yang rusak,”harapnya.

Apalagi, ingat dia, secara geografis Maluku, beda dengan Indonesia Barat.
“Maluku banyak laut. Luas kita  laut lebih dari daratan. Infrastruktur harus dibangun konektivitas berjalan dengan baik itu hal-hal yang akan sampaikan dalam penyampaian aspirasi nanti,”tegasnya.

Dia juga menambahkan, pihaknya akan koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk lakukan pengerukan sedimen di sungai-sungai.”Ini karena banjir dan luapan air uang terjadi merusak jembatan dan jalan. Kita berharap, BWS melakukan pengerukan. Meski dana mereka terbatas kita berharap mereka lakukan kewajiban sehingga kedepan tidak lagi terjadi kerusakan infrasruktur yang berdampak bagi masyarakat,”pungkasnya.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *