Connect with us

Hukum

Temui Komisi I Protes Aksi Penembakan Warga di Tamilou, Besok Kapolda Diundang

Published

on

DINAMIKAMALUKU. COM, AMBON-Sejumlah elemen masyarakat Desa Tamilou, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), menemui Komisi I DPRD Provinsi Maluku. Kedatangan mereka memprotes aksi brutal Polres Malteng bersama Brimob setempat menembak warga Tamilouw, Senin (6/12/2021).

Elemen masyarakat Tamilouw diterima Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra dan anggota Komisi I Benhur Watubun dan anggota Komisi I Mumin Refra di ruang rapat komisi I, Rabu (8/11/2021).

Tokoh masyarakat Tamilou, Habiba Pelu membeberkan, penembakan yang dilakukan Kepolisian terhadap warga setempat membabi buta di Tamilou, sekitar pukul 05.20 WIT pagi.” Polres Malteng yang dipimpin Kapolres Rosita Umasugy melakukan penangkapan oknum pembakaran kantor desa dan penebangan tanaman yang di dusun Runhua. Kami mendukung upaya Kepolisian. Tapi proses penangkapan tidak sesuai mekanisme,”tegas Pelu.

Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku ini menyesalkan, sikap Kepolisian datang di Desa Tamilou dengan 6 truk dan Water Canon.”Kedatangan mereka subuh-subuh itu menakutkan masyarakat. Psikologi masyarakat sangat terganggu,”bebernya.

Akibatnya, terjadi ada mulut dan kontak fisik sehingga terjadi penembakan.”Klaim pihak Kepolisian kalau sesuai SOP kami menegaskan bahwa tidak sesuai SOP. Masak warga ditembak bukan dengan gas air mata dan peluru karet tapi warga ditembak dengan peluru benaran. Padahal penanganan kasus dimana-mana tidak seperti di Tamilouw,”tandasnya.

Dia menegaskan, sikap Kepolisian terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).” Ini tindakan tidak sesuai perikemanusiaan. Ada pelanggaran kode etik. Apakah di Tamilou ada teroris. Mesti penanganan dilakukan secara persuasif,”kesalnya.

Politisi PKB ini mengaku, pihaknya sudah melapor ke Komisi III DPR RI, Kapolda Maluku, dan Bupati Malteng. Bahkan, lanjut dia, Komisi III saat ini rapat kerja dengan Kapolri untuk sikapi persoalan di Tamilou.”Kami komunikasi dengan semua pihak memprotes aksi Kepolisian yang bersikap brutal dan membabi buta,”tegasnya.

Anggota Komisi I Benhur Watubun menilai, tindakan Polisi melakukan aksi penembakan terhadap sejumlah masyarakat Tamilou, Inprosedural.”Apalagi kejadian dilakukan membabi buta. Selain komisi turun lapangan, saya minta pimpinan undang Kapolda minta penjelasan aksi penembakan yang terjadi,”harap Watubun.

Apalagi, ingat Ketua Fraksi PDIP itu dipimpin langsung Kapolres Malteng.”Kita minta pertangungjawaban apakah ini dilakukan sesuai SOP Kepolisian atau tidak. Jangan sampai menyulut ketidakpuasan masyarakat lain khususnya warga di Tamilou. Saya minta kita serius. Setelah ini Kami minta tingkatkan ke pimpinan undang Pak Kapolda, lakukan rapat dengar pendapat. Komisi I jadi leading sektor dan pimpinan fraksi sikapi persoalan yang dihadapi masyarakat Tamilouw,”tadasnya.

Menurut dia, tindakan Kepolisian seperti di hutan belantara. Sekretaris DPD PDIP Provinsi Maluku, menyebut terjadi pelanggaran HAM. “Mereka bertindak atas nama institusi Kepolisian. Tapi masuk ke desa dan negeri orang lain seperti orang pencuri,”tegasnya.

Anggota Komisi I, Mumin Refra mengatakan, peristiwa ini beredar di group dewan dan media sosial. “Kami punya data cukup. Komisi akan lakukan tinjau lapangan. Saya harap pemanggilan kepada Kapolda Maluku. Kita harus tinjau Polres Malteng. Kita harus tahu standar penanganan sebuah kasus. Kalau teroris standar tersendiri. Saya tidak masuk di teknis, tapi minta pertangungjawaban hukum desak Kapolda penanganan administrasi terhadap Kapolres Malteng. Apalagi, 18 orang luka-luka,”tandasnya.

Ketua Komisi I, Amir Rumra mengatakan, Kamis besok pihaknya mengundang Kapolda dan Kapolres Malteng.”Kita minta penjelasan Polisi terkait aksi penembakan di Tamilou. Selain Pak Kapolda kita minta Kapolres dihadirkan. Apalagi, pernyataan ibu Kapolres kami tersinggung,tandasnya.

Untuk itu, politisi PKS menegaskan, pihaknya mengutuk keras aksi penembakan di Tamilou. “Kami mengutuk keras aksi yang terjadi. kami berharap masyarakat Tamilou tenang dan membuka akses jalan disana. Kita akan kawal proses ini hingga keluar rekomendasi,”harapnya.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *