Ragam
Timisela Umumkan Mundur dari Sekretaris DPD Golkar Maluku, Ini Alasanya

AMBON,DM.COM,- Abner James Timisela, akhirnya mengumumkan mengundurkan diri dari posisi Sekretaris DPD Golkar Provinsi Maluku. Dia mengaku, proses pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) almarhum Rasyid Efendi Latuconsina sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku dan pergantian kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, tidak sesuai putusan DPP Partai Golkar, sehingga dirinya memilih mengundurkan diri dari posisinya.
Keputusan Timisela mundur dari posisinya di partai berlambang pohon Beringin itu disampaikan ketika memberikan keterangan pers kepada Wartawan di Sibu Sibu Cafe, Minggu (10/8/2025).
Timisela mengaku, keputusannya mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap proses PAW anggota DPRD Maluku dan revitalisasi kepengurusan yang dinilainya melanggar mekanisme organisasi.
“Saya resmi mundur dari posisi Sekretaris DPD Golkar Maluku. Dalam waktu dekat surat pengunduran diri saya disampaikan ke DPP Golkar,”terangnya.
Timisela menjelaskan, polemik ini bermula dari proses PAW setelah Latuconsina, salah satu anggota DPRD Maluku, meninggal dunia 4 Januari 2025 lalu.
” Sesuai Undang-Undang Nomor 7 dan PK 26, pengganti seharusnya ditetapkan dari calon dengan suara terbanyak berikutnya berdasarkan keputusan KPU,”kata Timisela.
Menurutnya, sejak 20 Januari 2025 lalu, DPP Golkar telah menerima pemberitahuan dan diminta persetujuan PAW. Ketika itu, proses sudah berjalan hingga tingkat Sekjen DPP Golkar. Namun, langkah itu terhenti tanpa penjelasan resmi.
“Karena tidak ada kejelasan, pada 20 Mei 2025, DPD I Golkar Maluku menyurati DPRD Provinsi Maluku, agar proses PAW tetap berjalan sesuai aturan,”tegas Timisela.
Tak hanya disitu, Timisela menilai, revitalisasi kepengurusan DPD Golkar Provinsi Maluku, dibawah kepemimpinan Plt Ketua DPD Partai Golkar Maluku, Umar Lessy, yang dilakukan belakangan juga cacat prosedur karena tidak melibatkan dirinya sebagai sekretaris.
Sebab, ingat dia, seauai SK DPP Golkar Nomor : Skep-97/DPP/GOLKAR/VII/2025 tentang penunjukan pelaksana tugas ketua DPD Golkar Provinsi Maluku, tidak sedikitpun disebut revitalisasi kepengurusan.”Ini tidak mungkin karena tinggal beberapa bulan lagi digelar Musda DPD Golkar Provinsi Maluku,”ingatnya.
Apalagi, jelas dia, pengusulan perubahan kepengurusan harus ditandatangani ketua dan sekretaris. “Ini melampaui kewenangan, sebab dalam konstitusi Golkar, pemberhentian atau pergantian pengurus adalah ranah DPP Golkar, bukan dewan etik atau PLT,” tegasnya.
Timisela juga mengkritik penggunaan alasan-alasan yang dianggap tidak substansial untuk memojokkan kader.
“Proses politik yang tidak sehat dan tidak transparan seperti ini membuat saya tidak nyaman,” tambahnya.
Meski mundur dari jabatan sekretaris, Timisela menegaskan dirinya tetap sebagai kader Golkar dan akan terus memperjuangkan kebenaran serta keadilan di internal partai.
“Saya ambil langkah ini dengan hati besar, tanpa penyesalan, demi menjaga integritas pribadi dan marwah organisasi. Kalau kondisi ini dibiarkan, partai akan mengalami penurunan drastis,” tutupnya.
MAHULETTE GUGAT
Sementara itu, Timisela mengaku, sejak keputusan partai memecat Azis Mahulette dari keanggotaan Golkar, masih dilakukan perlawanan oleh Mahulete dengan menggugat Dewan Etik dan Mahkamah Partai ke Pebgadilan Negeri Jakarta Barat.
“Aturan Golkar meski di pecat kader masih punya hak untuk membelah diri dan itu sedang dilakukan oleh Mahulette dengan menggugat Ke PN Jakarta Barat terhadap keputusan pemecatan itu dan juga soal keputusan PAW.
“Saat ini tahapan sidang dalam pemeriksaan saksi dan akan berlanjut sampai tahapan putusan, sehingga Kisruh PAW masih belum ada putusan akhir. Bisa saja berubah sebab KPU berdasarkan keputusan telah menetapkan Azis Mahulette sebagai suara terbanyak kedua,”tegasnya.
Lebih lanjut Timisela menyayangkan keputusan partai untuk Ridwan Marasabessy. Padahal, kata Timisela semua spekulasi soal keterlibatan Mahulete pada Pilkada 2024 Lalu tak terbukti.
“Dewan etik sudah memeriksa Mahulete dan dalam persidangan tersebut semua bukti terbantahkan dan telah diklarifikasi oleh Mahulete menyangkut foto bersama Abdullah Tuasikal. Selain itu saksi pengambilan foto juga mengaku saat mengambil foto berjarak 50 meter bagaimana bisa mengenali sosok itu sebagai Mahulete, otomatis ini ada permainan,” kesalnya.
“Nah dari situ selain kami menyayangkan keputusan itu tapi partai harus secara bijak memutuskan hal ini bukan dasar like and dislike,” bebernya.(DM-04)
