Connect with us

Politik

Toisuta Dipaksakan, Musda Golkar Kota Ambon Deadlock

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON- Musyawarah daerah (Musda) DPD Golkar Kota Ambon, akhirnya deadlock. Ini setelah terjadi perdebatan yang panjang terkait persyaratan dukungan calon Ketua DPD Partai Golkar, lima tahun kedepan.

Informasi yang diperoleh DINAMIKAMALUKU.COM,Jumat (11/9) Musda Partai Golkar Kota Ambon, di Hotel Marina, yang dimulai Rabu (9/9) awalnya berjalan lancar. Namun, masuk pada pembahasan calon ketua, terjadi perdebatan panjang, hingga Jumat (11/9) dini hari.Steering commite Musda DPD Partai Golkar Kota Ambon, bersikukuh hanya Max Siahay, yang memenuhi syarat karena mengantongi 30 persen dukungan pemilik suara.

Namun, kubu calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Ambon, Elly Toisuta, tidak menerima hasil kerja steering yang hanya meloloskan Max Siahay sebagai calon yang memenuhi dukungan 30 persen. Mereka beralasan Toisuta, sudah memenuhi syarat karena mengantongi 30 persen dukungan pemilik suara.

Akibatnya, pimpinan Musda menginginkan kembali dilakukan verifikasi tentang pemegang hak suara.

Padahal berdasarkan Juklak DPP Nomor 02 tahun 2020 yang melakukan verifikasi berkas yaitu steering commite. Namun akibat dari pimpinan Musda kembali membuat keputusan bahwa seluruh berkas yang dilakukan steering commite harus diverifikasi ulang, sehingga munculah dualisme dukungan.

Salah satu bentuk dualisme dukungan berasal dari dewan penasehat DPD Partai Golkar Kota Ambon, yang memang tidak masuk dalam verifikasi faktual berkas yang ditutup 29 Agustus 2020 lalu, tetapi baru masuk setelah proses penutupan.

Atas dinamika yang tidak terkontrol oleh pimpinan Musda IX DPD Partai Golkar Kota Ambon, akhirnya menskorsing Musda untuk waktu yang tidak ditentukan.

Sekretaris steering commite, Frets Kerlely kepada wartawan, Jumat (11/9) menegaskan, dinamika yang terjadi di Musda sudah berada diluar kewenangan steering commite. Dia mengaku, kewenangan sepenuhnya dalam tanggung jawab pimpinan Musda, Yusri AK Mahedar.

“Kalau soal dinamika itu sudah bukan wewenang steering tapi, murni pimpinan musda,” ungkap Kerlely.

Menurutnya, dinamika yang terjadi sebagai akibat dari pimpinan Musda yang ingin menangkap dinamika, namun tidak terkontrol.”Ini tidak boleh terjadi,”ingat dia.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *