Connect with us

Ragam

Tolak LPJ Bupati, Keluarga “Banteng” Jadi Korban, Ini Penjelasan Ketua DPC PDIP KKT

Published

on

DINAMIKAMALUKU. COM, AMBON-Suhu politik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), terus memanas setelah tiga dari empat fraksi di DPRD KKT, menolak Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati setempat. Salah satunya, Fraksi PDIP. Imbasnya, Keluarga kader PDIP di birokrasi maupun BUMD Jakwedo-Kidabela, dipindahkan maupun diganti.

Tiga fraksi yang menolak LPJ Bupati KKT Tahun 2020, yakni, Fraksi PDIP, Fraksi Berkarya, Fraksi Indonesia Bersatu. Sementara Fraksi Parrai Demokrat Bangkit menerina LPJ Bupati KKT.

Sebagaimana diketahui, saat pembahasan LPJ Bupati KKT Tahun 2020 medio Agustus 2021 lalu, pemnahasan berlangsung alot dan panas. Sebab dari empat fraksi yang ada, tiga fraksi menolak LPJ Bupati dan hanya satu fraksi yang menerima.

“Karena itu dari sisi aturan hukum Bupati KKT sudah salah kaprah dalam pengelolaan pemerintahan, sebab 75 persen fraksi di DPRD KKT sudah tidak percaya terhadap kinerja pemerintahan yang ada,”Kata sumber DINAMIKAMALUKU.COM, Senin (10/1/2022).

Namun, parahnya lagi, Bupati KKT, Petrus Fatlolon, dengan semena-mena mengganti semua pejabat yang keluarganya adalah pengurus PDIP KKT. Diduha keras terkait penolakan LPJ Bupati KKT. Dia mencontohkan, Direktur PT Kalwedo Kidabela Polly Werembinan yang dicopot dari jabatannya dan diganti dengan direktur operasionalnya. Gara-gara adiknya Werembinan adalah Andre Haborat, Ketua DPC PDIP KKT.

Selain itu, salah satu kepala seksi di Inspektorat KKT yang suaminya adalah Ketua Fraksi PDIP di DPRD KKT, ikut dicopot dan dipindahkan sebagai pegawai di Kecamatan Jaru. “Sama halnya dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak KKT, Elisabeth Werembinan dicopot atau non job tanpa posisi apapun,”terangnya.

Selain itu sikap arogan dan pencopotan jabatan oleh Bupati KKT juga dilakukan terhadap istri dari Wakil Ketua DPRD KKT, Jidon Kelmanutu, yang juga Sekreteris DPC PDIP KKT. Sikap arogan Bupati KKT ini sangat disayangkan.” Langkah pencopotan ini tidak dapat dibenarkan. Sebab dasarnya bukan karena aturan, tapi alasan politik,”terangnya.

Olehnya itu, harap dia, sudah saatnya Pemerintah Provinsi Maluku menunjukan sikap tegas atas penolakan LPJ Bupati KKT oleh tiga fraksi yang ada. Ini fakta bahwa Bupati KKT sudah tidak mendapat dukungan dari DPRD KKT yang merupakan representasi rakyat KKT.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD KKT, Jidon Kelmanutu membenarkan pergantian sejumlah keluarga pengurus kader PDIP, termasuk isterinya ikut di ganti. ” Ini konsekwensi sikap politik. Jadi biasa bagian sikap politik. Jadi katong harus siap terima konsekwensi keputusan juga to,” kata Kelmanutu, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, pekan kemarin.

Terpisah, Ketua DPC PDIP KKT, Andre Taborat menegaskan, penolakan fraksi-fraksi di DPRD setempat tidak ada intervensi dari Fraksi PDIP menolak LPJ Bupati KKT.” Fraksi PDIP hanya 3k ursi. Ada fraksi 5 kursi ada jumlahnya fraksi 11 kursi. Itu murni sikap fraksi tolak LPJ Bupati KKT, “Kata Taborat kepada awak media usai mengikuti puncak HUT PDIP di Pattimura Park, Senin (10/1/2022).

Dia mengaku, sebenarnya bukan LPJ Bupati, namun Perda Pertangungjawaban. Dia mengaku, Perda Pertangungjawaban Bupati KKT ditolak 3 fraksi termasuk didalamnya Fraksi PDIP. “Jadi memang dari 4 fraksi 3 fraksi menolak Perda Pertangungjawaban. Berarti sisi pertangungjawaban tidak bisa diterima,”jelasnya.

Soal keluarga pengurus PDIP dipindahkan atau diganti dari birokrasi dan BUMD, dia mengaku. “Memang ada selentingan demikian. Tapi mutasi, demosi, dan promosi dalam ASN itu biasa. Tapi ada mekanismenya. Kalau tiba-tiba pergantian berdekatan dengan penolakan Perda Pertangungjawaban, kita berpikir akibat dari penolakan itu,”tegasnya.

Lantas, dasar tiga fraksi menolak LPJ Bupati KKT, dia tidak merincikan satu per satu. Namun, dia mengaku, salah satunya dana pertangungjawaban dana Covid-19 ke Polres KKT.”Rp 9,3 miliar yang dalam laporan hasil pemeriksaan dari BPK itu ditujukan ke Polres KKT. Setelah mengkonfirmasi Rp 9, 3 Miliar itu tidak diterima atau tidak diserahkan ke Polres KKT,”bebernya.

Dia pertanyakan, jika Rp 9,3 miliar tidak ke Polres KKT dana siluman itu dikemanakan.”Bupati KKT sudah minta maaf. Tapi LHP BPK itu tidak bisa dirubah. Sampai detik ini belum dirubah khan. Jadi LHP BPK itu jadi laporan yang sah. Jadi alasan kami tolak karena penyangkalan itu. Jadi jika kami terima dalam Perda Pertangungjawaban maka kami akui dana Rp 9,3 miliar ke Polres KKT. ,”tandasnya.

Untuk itu, tambah dia, jika Perda Pertangungjawaban Bupati KKT ditolak, mesti ada Peraturan Kepala daerah (Perkada). “Tolong dicek di Pemprov. Apakah sudah ada Perkada pengganti Perda pertangungjawaban Bupati KKT yang ditolak,. Nah ini jadi persoalan”pungkasnya. (DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *