Politik
Tuntut MBD Jadi Daerah Terdampak di Blok Masela
DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Ikatan Intelektual Maluku Barat Daya dan Ikatan Masyarakat Kepuluan Babar, melakukan aksi demo di DPRD Maluku, Kamis (10/12). Dua organisasi ini menuntut MBD masuk sebagai daerah terdampak blok minyak dan gas Masela.
Pasalnya, daerah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu, berdekatan dengan blok migas abadi itu.”Kita ke sini (DPRD Maluku) sudah beberapa kali. Tuntutan kita Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) blok Masela, MBD harus dimasukan sebagai daerah terdampak,”kata Benyamin Anamofa, perwakilan Ikatan Intelektual MBD, ketika bertemu Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, Kamis (10/12).
Dia mengisahkan, mantan Bupati MBD, Barnabas Orno, bertemu Inpex dan SKK Migas, disepakati MBD jadi daerah terdampak.”Namun selama ini Inpex dan SKK Migas, dalam perencanaan pembangunan infrastruktur MBD selalu di abaikan,”kesalnya.
Dikatakan, pihaknya pernah bertemu Ketua DPRD Maluku, Lucki Wattimury dan Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saodah Tuankota Tethol. Ketika itu, disepakati MBD jadi daerah terdampak dalam ranperda pengelolaan blok Masela.”Namun, setelah itu kami tidak tahu kelanjutanya. Tapi kita tidak tahu Perda Pengelolaan Migas Masela, MBD masuk daerah penghasil dan terdampak. Kami minta resume rapat dan berita acara tapi belum juga diberikan,”terangnya.
Kepada pendemo, Rahakbauw mengatakan, tuntutan pendemo kewenangan di komisi II yang membidangi sumber daya alam. Namun, kata mantan Wakil Ketua DPRD Maluku itu mengaku, sangat mengetahui dan memahami payung hukum blok Masela yang tengah digodok saat itu.”Saya tahu banyak tapi, bukan kewenangan komisi yang saya pimpin,”kata Rahakbauw.
Namun, dia berjanji, mengkordinasikan tuntutan pendemo kepada pimpinan komisi II.”Sesuai tata tertib dewan setiap aspiraai masyarakat lewat surat masuk, aksi demo dan pemberitaan media harus ditindaklanjuti. Saya akan koordinasikan. Kalau saya di komisi III setiap aapirasi yang masuk langsung ditindaklanjuti,” janji Rahakbauw.
Tak hanya itu, Rahakbauw, akrab disapa RR menyarankan agar selain komponen masyarakat tuntut MBD jadi daerah penghasil, pemerintah kabupaten MBD, harus berperan aktif.”Pemda MBD juga harus berperan. Jangan diam saja,”ingatnya.(DM-01)
