Usai Rakernas PDIP, BGW : Rakerda & Rakor Segera Digelar

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-DPP PDIP baru saja menggelar Rapat kerja nasional (Rakernas) Selasa (21/6/2022). Ada sejumlah instruksi Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri, wajib dipatuhi dan ditindaklanjuti infrastraktur partai ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, ada sejumlah rekomendasi strategis  internal dan eksternal partai berlambang Banteng Moncong Putih itu, di Rakernas, agar menarik simpati kader dan publik,  untuk memenangkan pemilu legislatif dan Presiden 2024 mendatang.

Sekretaris DPD PDIP Provinsi Maluku, Benhur George Watubun menegaskan,
Instruksi Rakernas wajib  dilaksanakan kader partai didaerah.” Kita tidak lagi menterjemahkan. Ini karena keputusan Rakernas.  Perintah dan instruksi Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarno Putri, itu dijamin dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART) PDIP pasal 18 terkait hak perogeratif Ketua Umum DPP PDIP,”kata Watubun, kepada awak media, Jumat (1/7/2022).

Hak perogeratif Ketua Umum PDIP adalah  memberikan instruksi, mengusulkan, dan menetapkan calon Presiden dari PDIP. Bahkan menegaskan kader-kader terbaik untuk menjadi menteri. “Jadi tidak ada lagi cerita itu. Tentu kita akan melaksanakan semua instruksi itu dengan baik,”ingat Watubun yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Maluku.

Tindaklanjut hasil Rakernas, kata wakil rakyat dari daerah Tual, Maluku Tenggara dan Aru, dalam waktu dekat DPD PDIP Provinsi Maluku, akan merumuskan langkah-langkah dengan melaksanakan rapat kerja daerah (Rakerda)  dan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi (Rakor) fraksi-fraksi PDIP  dari DPRD Provinsi dan kabupaten/kota.

“Jadi ini Rakor Fraksi. Jadi nanti satukan untuk menindaklanjuti sikap dan instruksi Ketum DPP PDIP agar kita laksanakan secara murni dan konsekwen,”tegasnya.

Salah satu rekomendasi Rakernas, terkait proses pemenangan pemilu legislatif 2024 mendatang, disebutkan, seluruhnya akan diagendakan secara baik.” Kita akan rumusan langkah-langkah strategis pada level lokal. Yang jelas kerja kita adalah, kerja gotong royong. Jadi seluruh calon pada daerah pemilihan, baik itu DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, harus gotong royong,”beber politisi muda vokal itu.

Tujuanya, terang politisi yang dijuluki “Singa Podium” itu, agar
tidak ada “musuh” dalam daftar caleg PDIP. “Tidak ada sikut menyikut antara satu calon dengan calon lainya pada nomor urutnya. Tapi seluruh bergotong royong. Tujuannya, agar kewajiban salah satu calon yang saat memenangkan pertarungan adalah memperhatikan calon yang tidak beruntung,”ingatnya.

Sementara itu, lanjut Watubun yang akrab disapa BGW (Benhur George Watubun) yang disampaikan ada banyak. Salah satunya, terkait dengan melaksanakan  dan membumikan Pancasila. “Jadi seluruh ajaran Bung Karno, diutamakan dalam kehidupan berpartai,”tuturnya.

NASIB HONORER DIBAHAS
Sementara itu, rekomendasi lain dalam Rakernas, adalah kmeminta kepada pemerintah pusat agar menunda pelaksanaan penghentian honorer.” Kita berharap honorer baru akan diproses penghentianya dilakukan 2025 mendatang. Ini agar tidak terjadi turbolensi politik pada pemilu 2024 mendatang,”sebutnya.

Untuk masalah penanganan honorer, batas akhir 2023 dan direkomendasikan serta dilaksanakan 2025 mendatang. Tujuannya agar dikonsolidaiskan secara baik.” Ini karena tuntutan daerah-daerah hampir sama. Jadi bagaimana kita akselerasi, sehingga urusan honorer ini dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan mereka ini harus ditata supaya ketika ada kebijakan melakukan P3K juga dibicarakan tuntas,”tandasnya.

Dia mencontohkan,  kebijakan pemerintah dalam penetapan pasing grade.” Kemudian pilihan-pilihan terbaik dalam merumuskan kebijakan itu, sehingga semua pihak tidak dirugikan. Bahkan, jika honorer dihentikan, pasti ledakan cukup besar karena terjadi pengangguran,”pungkasnya.(DM-01)