Connect with us

Parlemen

Usai Reses, Komisi I “Keroyok” PD Panca Karya

Published

on

AMBON, DM.COM,-Kuasa hukum, Swengly Lesnussa, pemilik lahan Hak Penguasaan Hutan (HPH) di Dusun 7, Desa Labuang, Kecamatan Namrole,  Kabupaten Buru Selatan (Bursel), telah memasukan surat ke DPRD Provinsi Maluku. Kuasa Hukum Lesnussa, meminta lembaga politik itu agar mendesak Perusahaan Daerah (PD) Panca Karya agar menganti kerugian kepada Lesnussa, sekitar Rp 49 miliar.

Karenanya, pimpinan dewan sepertinya sudah mendisposisikan surat dari Kuasa hukum Lesnussa, kepada Komisi I DPRD Maluku, untuk memanggil PD Panca Karya.”Setelah dewan reses dan Badan Kehormatan melakukan studi banding kita agendakan panggil PD Panca Karya,”kata Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Michiel Tasaney, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (25/8/2022).

Politisi Partai Golkar dari daerah pemilihan Buru dan Bursel ini menegaskan, PD Panca Karya akan dimintai keterangan setelah melakukan penebangan ribuan pohon didaerah.”Setahu saya keluarga Lesnussa minta ganti rugi setelah Perusahaan Daerah itu salah bayar lahan. Kita akan kaji dari sisi hukum. Kalau pemilik lahan punya bukti hukum kepemilikan tentu PD Panca Karya harus bertangungjawab. Masyarakat jangan smapai dirugikan,”tandasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemilik lahan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) telah menyurati DPRD Provinsi Maluku,  terkait sikapi salah bayar lahan di Dusun 7,  Desa Labuang, Kecamatan Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Selain dana  yang bakal dituntut dibayar perusahaan “Plat Merah” itu sekitar Rp 40 miliar lebih, aset perusahaan itu disita untuk menutupi kerugian pemilik lahan.

Kuasa Hukum Pemilik Lahan, Swingly Lesnussa, masing-masing Akbar Salampessy dan  Andre Padang mengatakan, beroperasinya PD. Panca Karya, pada lahan hutan adat milik keluarga bangsa Loland di Kabupaten Buru Selatan sejak tahun 2015 sampai dengan akhir tahun 2017 lalu telah merugikan pemilik lahan.”Bahkan sampai dengan saat ini tidak pernah sepeserpun yang diperoleh klien kami dan terkesan PD. Panca Karya melakukan penebangan hutan kayu dan memperjual-belikan secara melawan hukum (Illegal) tanpa persetujuan dari klien kami,”kata Salampessy dan Padang, lewat rilis yang diterima DINAMIKAMALUKU. COM, Senin (22/8/2022).(DM-02)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *