Connect with us

Ragam

Usai Setujui Pinjaman, PT SMI Monitor Realisasi Rp 700 Miliar

Published

on

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-Setelah menyetujui pinjaman Rp 700 miliar, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero) bakal monitoring secara rutin realisasi anggaran yang dipinjam pemerintah provinsi Maluku. Tujuanya, agar peruntukan dana itu digunakan secara baik dan tepat sasaran untuk pemulihan ekonomi didaerah.

“PT SMI akan melakukan monitoring
secara rutin atas realisasi pinjaman. Ini agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran,”kata Edwin Syahruzad, Direktur Utama PT SMI, melalui rilis yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Kamis (3/12).

Dia mengaku, perjanjian antara PT SMI dengan Pemprov Maluku, merupakan bentuk upaya pemerintah pusat
menyelamatkan perekonomian daerah yang turut terkena dampak Covid-19. “Karena itu, evaluasi proposal Pemprov Maluku, yang dilakukan telah
mempertimbangkan berbagai mitigasi risiko, baik risiko keuangan, risiko hukum, serta risiko lingkungan
dan sosial terkait pelaksanaan pemberian pinjaman Pemulihan Ekomomo Nasional (PEN) di daerah”jelasnya.

Program PEN diluncurkan
sebagai stimulus untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil.” PT SMI berharap, dengan selalu
menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), transparansi, dan
akuntabilitas dalam implementasinya, dukungan fasilitas pinjaman PEN, daerah ini (Pemprov) dapat terus
menggerakkan roda perekonomian di provinsi Maluku,”harapnya.

Usulan pinjaman PEN Daerah Provinsi Maluku kepada PT SMI ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan infrastruktur, disebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku harus mengalami realokasi. karena pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan ekonomi membuat
Pemprov Maluku, harus melakukan refocusing anggaran terhadap peningkatan infrastruktur di bidang bina
marga, sumber daya air, dan bidang cipta karya.

Proses persetujuan proposal pinjaman PEN daerah yang dilakukan oleh PT SMI bersama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam
Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, telah melalui kegiatan evaluasi bersama, dan telah
mempertimbangkan beberapa faktor risiko.

Pinjaman yang telah disetujui kemudian disalurkan kepada
Pemprov oleh PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan dengan
menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sebelumnya, PT SMI
menyetujui usulan
pinjaman PEN daerah Pemprov Maluku sebesar Rp 700 miliar dalam rangka mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi di
daerah ini. Penandatanganan perjanjian pinjaman PEN daerah dilakukan oleh
Direktur Utama PT SMI – Edwin Syahruzad dan Gubernur Maluku – Murad Ismail di Kantor PT SMI
Jumat (27/11). (DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *