Walikota Ambon : Perangkat Daerak Tak Boleh Terjebak Program Seremonial

AMBON,DM.COM,-Setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, agar tidak terjebak dalam program seremonial. Perangkat daerah dituntut selektif memilih program yang berdampak langsung dengan masyarakat. Ini dilakukan demi peningkatan kesejahteraan warga kota secara maksimal.

Demikian arajan Walikota Ambon Bodewin M. Wattimena, Pemerintah Kota Ambon mulai merumuskan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2027 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di hotel Kamari, Kamis (9/4/2026).

Musrenbang RKPD kali ini, fokus utama diarahkan pada efisiensi anggaran dan penguatan sektor-sektor strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga kota.

Pada kesempatan itu, Walikota menyoroti bahwa birokrasi harus bergerak lebih lincah melalui pendekatan yang inovatif. Menurutnya, cara-cara lama dalam menangani persoalan kota harus ditinggalkan dan diganti dengan solusi yang lebih taktis dan relevan dengan kondisi zaman.

“Setiap kendala yang muncul tidak cukup diselesaikan secara administratif semata, melainkan harus diimbangi dengan solusi kreatif yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Kita butuh terobosan agar hambatan pembangunan bisa segera teratasi,”ingatnya.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi poin penting dalam agenda pembangunan 2027. Wattimena menginginkan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Ambon benar-benar memudahkan pelayanan publik, bukan justru menambah beban prosedur bagi warga.

“Pemanfaatan teknologi perlu dioptimalkan untuk mendukung efektivitas kinerja, tanpa harus bergantung pada sistem yang terlalu rumit. Tujuannya adalah efisiensi, sehingga manfaat dari setiap program pemerintah dapat dirasakan secara lebih luas dan cepat oleh masyarakat,” lanjut Wattimena.

Selain aspek internal birokrasi, sektor-sektor yang bersinggungan dengan program strategis nasional seperti kesehatan dan investasi tetap menjadi prioritas. Walikota melihat perlunya kolaborasi yang lebih erat dengan pihak swasta untuk menutupi keterbatasan ruang fiskal daerah.
“Pemerintah perlu membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan dunia usaha, guna memperkuat kapasitas kita. Pendekatan inovatif sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan, terutama di sektor kesehatan, pertanahan, dan investasi,” jelasnya mengenai strategi kemitraan.

Walikota menegaskan bahwa pengawasan akan diperketat melalui evaluasi berkala setiap enam bulan. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap janji pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan tidak sekadar menjadi catatan di atas kertas.

“Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kerja sama semua pihak. Dengan kolaborasi yang kuat, kita harapkan pembangunan di Kota Ambon berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sesuai semangat Beta par Ambon, Ambon par Samua,” pungkas Wattimena menutup pernyataannya.

Langkah Pemerintah Kota Ambon ini diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi stabilitas ekonomi kota pada 2027. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan Ambon yang lebih tangguh dan inklusif.

Hadir dalam pertemuan tersebut PLT Sekretaris Kota Robby Sapulette, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kota Ambon sekaligus mantan Walikota Ambon, M.J Papilaja, Ketua Komisi II DPRD Kota Bodywane Mailuhu, jajaran pimpinan OPD, Forkopimda, serta berbagai undangan lainnya.(DM-01)