Connect with us

Ragam

Bahas RAPBD di Kota Ambon, Warga MBD : Jangan Bodohi dan Hamburkan Uang Kami

Published

on

DINAMIKAMALUKU. COM, AMBON-Keputusan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan DPRD setempat bahas RAPBD 2022 di salah satu hotel berbintang di Kota Ambon, menuai kecaman publik didaerah itu. Menurut warga, keputusan itu hanya dibuat-buat untuk “melancong” menghamburkan uang rakyat ditengah penderitaan mereka.

“Luar biasa. RAPBD MBD Tahun Anggaran 2022 dilakukan hanya 2 hari dan pembahasannya di Manise Hotel. Ternyata benar dugaan beta selama ini bahwa baik Eksekutif maupun lLegislatif Kabupaten MBD menganggap rakyatnya bodoh dan terus dibodohi,” kata warga Luang, kecamatan Mdonahiera ini.

Padahal, ingat dia, beberapa waktu lalu dirinya sudah mengingatkan pemerintah dan dewan setempat agar segera bahas RAPBD dengan menyampaikan dokumen anggaran berupa KUA dan PPAS.”Waktu itu 14 Desember saya sudah ingatkan. Saya kuatir bahas anggaran buru-buru lalu kepentingan masyarakat diabaikan. Tapi dewan hanya diam saja selama ini. Nah dugaan saya benar,”terangnya.

Dikatakan, alasan pembahasan RAPBD MBD di Kota Ambon benar-benar diluar akal sehat. Padahal, warga didaerah itu butuh perhatian serius dari pemerintah dan dewan setempat.”
Ini persekongkolan tingkat tinggi dan luar biasa’di dalam NKRI ini. Warga sementara susah akibat pandemi Covid-19. Warga Damer korban gempa bumi butuh bantuan dan perhatian serius.
Yang sementara di Kota Tiakur tes kontrak daerah ada setengah mati,. Belum lagi banyak persoalan lain yang butuh perhatian serius”bebernya.

Dia mengaku, jika RAPBD di bahas di Kota Tiakur ibukota MBD, uang rakyat yang dihancurkan dengan perjalanan dinas “jumbo” bisa dimanfaatkan bagi kepentingan warga setempat.”Pemerintah dan dewan harus jujur buat rakyat kah?. Berapa orang yang berangkat ke Ambon buat bahas anggaran dan berapa banyak uang rakyat yang baik dipakai.Rakyat perlu tahu.Rakyat berhak untuk tahu.
Jangan membodohi rakyat,”tegasnya.

Ironisnya lagi, DPRD MBD sebagai representasi masyarakat di daerah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia itu, tidak menunjukan tugas dan fungsinya dengan baik.”
Kinerja DPRD MBD saat ini pun benar-benar tidakterlihat sama sekali. Kalau dong (DPRD) pung hati tulus melayani rakyat, maka baik DPRD maupun Bupati-Wakil Bupati perlakukan rakyatnya seperti ini,”kesalnya.

Dia mengaku, pemberitaan DINAMIKA MALUKU-COM, sungguh sangat menciderai hati rakyat MBD. Ditegaskan, Kepala Bappeda MBD bisa menyusun RAPBD 2022 sendiri, padahal Sekda adalah Ketua Tim Anggaran Eksekutif.”
Mestinya Kepada Bappeda MBD segera dicopot dari jabatannya,”usulnya.

Sebagaimana diberitakan, sebelum.nya pembahasan Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) selalu dilakukan di akhir tahun dan sering digelar di Kota Ambon, sepertinya sudah menjadi tradisi hambur uang rakyat antara eksekutif dan legislatif di bumi “Kalwedo”.

Betapa tidak, pembahasan RAPBD 2022, tinggal tiga hari akhir memasuki tahun 2021, eksekutif dan legislatif didaerah yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste itu sepertinya buru-buru bahas anggaran di salah satu hotel bintang Kota Ambon.

Padahal, sarana dan prasarana baik itu gedung DPRD MBD yang representatif dan baik itu perhubungan udara secara kontinyu salah satu maskapai penerbangan suasta rutin terbang melayani dari bandara internasional Patimura menuju Bandara Jos Imsula Orno Moa, dab sebaliknya tidak dimanfaatkan bahas anggaran di daerah itu.

Informasi yang diperoleh rombongan besar Pemda MBD dan DPRD setempat berbondong-bandong menumpang maskapai penerbangan suasta masuk Kota Ambon. “APBD MBD diputuskan dibahas di Hotel Manise Kota Ambon. Rombongan Pemda dan DPRD MBD sudah nginap di Hotel Manise Kota Ambon. Besok gelombang terakhir (Pemda dan DPRD) masuk Kota Ambon,”Kata sumber DINAMIKAMALUKU.COM, Senin (27/12/2021).

Ketika disinggung penyebab pembahasan RAPBD MBD molor, dia mengaku, Kepala Bappeda MBD Odi David atur anggaran sendiri, sehingga beberapa kali mengalami perubahan. “Selain atur sendiri, Kepala Bappeda koordinasi langsung dengan Bupati MBD tanpa terlebih dahulu lewat Sekda,”jelasnya.

Akibatnya, lanjut dia, Bupati MBD, Benyamin Noach dan Sekda MBD Alfons Siamiloy, marah besar terhadap Kepala Bappeda. “Jadi memang keterlambatannya dari situ.,”bebernya.

Apalagi, ingat dia, APBD MBD 2022 mengalami penurunan kurang lebih Rp 300 miliar.”Jadi APBD 2022 itu hanya Rp 800 miliar. Kalau APBD MBD 2021 itu Rp 1, 1 Trilyun. Jadi mengalami penurunan signifikan,”terangnya.

Belum lagi, jika APBD MBD kena pinalti kembali ke peraturan Bupati MBD merujuk ke APBD sebelumnya. “Nah, ini masalah. Kalau kembali ke APBD 2021 anggaran sudah mengalami penurunan di 2022,”tandasnya.

Terpisah, Sekda MBD, Alfons Siamloy membantah kalau keterlambatan pembahasan RAPBD 2022 karena ulah Kepala Bappeda MBD. Dia juga membantah dirinya bersama Bupati MBD marah besar ke Kepala Bappeda atas keterlambatan dokumen RAPBD.”Tidak benar itu. Hanya soal teknis saja,”Kata Siamiloy, ketika dihubungi DINAMIKAMALUKU.COM via telepon selulernya, Senin (27/11/2021).

Soal APBD MBD tahun anggaran 2022 terancam pinalti, dia mengaku, pembahasan yang dilakukan Selasa (28/11/2021) besok hingga Kamis (30/12/2021) ada waktu yang cukup.”Kita yakin pembahasan APBD 2022 itu selesai 30 Desember 2021,”jelasnya.

Tak hanya disitu, ketika disinggung alasan keputusan pembahasan APBD 2022 di Hotel Manise di Kota Ambon, dia mengaku, persoalan transportasi dan tidak cukup waktu bahas APBD di Kota Tiakur, Kabupaten MBD.”Kita bahas di Kota Ambon itu agar selesai ketik lalu kita langsung konsultasi APBD di Pemerintah Provinsi Maluku,”pungkasnya.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *