Workshop EPPD di Masohi, Ini Arahan Pj Bupati Malteng

MASOHI, DM.COM,-Desa adalah sebagai bagian terkecil dari tatanan pemerintahan. Namun, desa merupakan komponen yang tidak dapat diabaikan dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

Demikian disampaikan Peniabat Bupati Maluku Tengah (Malteng) DR Muhamat Marasabessy, SP, ST,M.Tech ketika membuka workshop Evaluasi Pengelolaan dan Pembangunan Desa (EPPD) yang diikuti para kepala desa (Kades) dan Raja se-Kota Ambon serta Kepala Desa dan Raja di Kabupaten Malteng di Baileo Soekarno Kota Masohi Kamis, (10/8/2023). 

Penjabat Bupati Malteng, menyambut gembira kegiatan tingkat daerah dimana dapat terlaksana di Bumi Pamahanunusa tersebut.

“Saya bangga karena acara workshop ini disaksikan langsung oleh Ibu Anggota DPD RI ibu Novita Anakotta Senator asal Maluku, bersama sejumlah pejabat Pemerintah Pusat (Pempus) yang punya pengaruh kuat dalam merumuskan strategi kebijakan di negera ini,” kata Penjabat Bupati.

Penjabat Bupati Malteng mengatakan, Desa sebagai bagian terkecil dari tatanan pemerintahan merupakan komponen yang tidak dapat diabaikan dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, harap dia, evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan desa menjadi suatu hal yang sangat krusial. Workshop ini adalah wadah bagi Kades/Raja untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman terbaik dari praktik-praktik yang telah terbukti berhasil dalam konteks pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

Menurur Pj Bupati, lokakarya ini merupakan langkah konkrit dan penting dalam upaya kita bersama untuk mengembangkan potensi serta kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di desa-desa di wilayah Provinsi Maluku, terutama di Malteng”, ungkap Penjabat Bupati. 

Menurut Penjabat Bupati, pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa adalah suatu konsep penting dalam pemerintahan lokal yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang ada di tingkat desa. Konsep ini melibatkan berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi hasil kegiatan pembangunan di tingkat desa.

Penjabat Bupati melanjutkan, konsep Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang baik. Dengan menerapkan konsep ini secara efektif diharapkan desa-desa dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

“Saya optimis melalui kerja sama, kolaborasi dan sinergitas yang erat antara pemerintah, aparatur desa, dan berbagai pihak terkait, kita dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu-isu ini, kita akan mampu merumuskan strategi dan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada guna mewujudkan kesejahteraan desa masyarakat,”paparnya.

Penjabat Bupati juga mengapresiasi inisiatif dari semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan workshop ini, para narasumber, pelaksana kegiatan, serta seluruh peserta yang hadir. Semua kontribusi dan partisipasi aktif dari hadirin merupakan langkah nyata menuju perubahan positif dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

Pejabat Bupati berharap, workshop itu menjadi ajang pembelajaran yang bermanfaat, tempat Kades/Raja semua dapat berdiskusi ide-ide cemerlang, menggali solusi-solusi inovatif, dan membangun jaringan kerjasama yang kuat. 

Karenanya, Penjabat Bupati mengajak semua pihak termasuk Kades/Raja agar manfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan perubahan yang signifikan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa di Provinsi Maluku khususnya di Malteng.

Lokakarya Evaluasi Pengelolaan dan Pembangunan Desa tersebut dihadiri, anggota DPD RI Novita Anakotta, Dewan Pertimbangan Presiden Rahajeng Widya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Maluku Teddy Suhartadi Permadi, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Wasis Prabowo serta Forkopimda Malteng dan Penjabat Ketua TP PKK Malteng Bella Fajrah Musfirah Marasabessy.(DM-01)