Yeremias Minta Gubernur Segera Umumkan Skema Pembagian PI Blok Masela

DINAMIKAMALUKU.COM, AMBON-DPRD Maluku meminta Gubernur Murad Ismail, segera mengumumkan skema pembagian Participating Interest (PI) pengelolaan gas abadi Blok Masela, khususnya kepada Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pasalnya, hingga saat ini belum jelas berapa persen besarannya.

“Di Maluku ada tiga kabupaten yang tingkat kemiskinan penduduknya tinggi. Yang pertama Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” kata anggota Komisi III DPRD Maluku, Anos Yeremias di Ambon, Jumat (16/4).

Permintaan Yeremias disampaikan lewat interupsi kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail, dalam rapat paripurna DPRD Maluku secara virtual dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku tahun anggaran 2020.

Menurut dia, skema pembagian PI ini diharapkan segera diumumkan agar tidak menjadi bola liar di masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, seolah-olah bahwa Pemprov Maluku tidak peduli.

Untuk itu, harap Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku itu, terhadap persoalan pembagian PI itu sendiri, dia minta agar Gubernur betul-betul bijaksana dalam memutuskan, dan segera diumumkan Kepulauan Tanimbar, mendapatkan berapa persen.

“Di sini tidak ada yang namanya daerah penghasil Migas karena letaknya di atas 15 mil laut dari garis pantai, kecuali sebagai daerah pengolah dan daerah terdampak,” tegasnya.

Wakil rakyat dari KKT-MBD ini mencontohkan, Kepulauan Tanimbar termasuk daerah pengolah dan terdampak, sedangkan Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai daerah terdampak, jika terjadi kebocoran pipa gas yang menyebabkan laut tercemar dan ikan-ikannya mati.

“Persoalan Amdal juga harus jelas, karena ke depannya kalau ada pipa gas yang bocor maka dua wilayah ini akan merasakan dampak negatifnya,” ingat Yeremias.

Selain itu, alokasi anggaran untuk lima kabupaten dan kota di kawasan tenggara raya, juga menjadi perhatian Yeremias. Menurut dia, belum ada keadilan karena pinjaman Rp 700 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) lima daerah ini hanya mendapatkan Rp70 miliar.”Maka untuk kedepannya haruslah melihat Maluku secara keseluruhan, dan tidak hanya fokus untuk wilayah terdekat seperti Pulau Ambon, Pulau Seram, atau Pulau Buru,”ingatnya.

Di sisi lain, lanjut Yeremias, alokasi anggaran pembangunan di Kepulauan Tanimbar selama ini juga tidak sedikit.

Hingga tahun terakhir ini, justeru ketiga kabupaten itu mendapatkan alokasi anggaran yang cukup dan bukan hanya dari APBD Provinsi tetapi juga dari APBN, dimana APBN ini juga merupakan andil atau perjuangan komisi III DPRD Maluku.

“Saya pernah menjadi ketua Komisi III dan menyampaikan hal itu secara langsung kepada Irjen di Kementerian PUPR saat itu, Ir. Widiyarto yang membidangi pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, dan air bersih,” ujarnya.

Pemeliharaan terhadap jalan nasional maupun ruas jalan provinsi hingga masalah air bersih di Kepulauan Tanimbar, ingat dia, juga sudah semakin baik sehingga tidak menjadi bola liar seolah-olah Pemprov selama ini bersikap diam.(DM-01)