Pemkab MBD
Bupati MBD Harap Usulan Daerah Diakomodir di Musrenbang RKPD 2026
AMBON,DM.COM,–Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Thomas Noach berharap, udulan kabupaten dan kota diakomodir di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2026.
Ini setelah orang pertama di MBD itu menghadiri Musrembang RKPD yang resmi dibuka oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, di Hotel Santika Ambon, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Th. Noach, bersama para bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, DPRD, akademisi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat.
Musrenbang RKPD merupakan agenda strategis tahunan dalam rangka menyusun arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun mendatang. Forum ini juga menjadi wadah untuk menyelaraskan program prioritas Pemerintah Provinsi Maluku dengan kebijakan pembangunan nasional.
Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa penyusunan RKPD Tahun 2026 harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Maluku.
“Musrenbang ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi wadah strategis untuk merumuskan langkah-langkah pembangunan yang tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Maluku,” ujar Lewerissa.
Ia menambahkan, fokus pembangunan tahun 2026 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan, khususnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perikanan.
Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar program pembangunan dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Sementara itu, Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD menjadi momentum penting untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan di daerah kepulauan, termasuk MBD yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
“Kami berharap melalui forum ini, usulan prioritas dari Kabupaten MBD dapat diakomodasi, terutama terkait pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, serta penguatan sektor perikanan dan ekonomi masyarakat pesisir,” ujar Noach.
Ia juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah provinsi terhadap daerah-daerah terluar agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan.
“Kami optimistis dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pembangunan di wilayah perbatasan dan kepulauan seperti MBD dapat semakin maju dan merata,” harapnya.(DM-01)
