Gelar Musrenbang RKPD 2027, Pemkab MBD Prioritaskan Ekonomi & Pelayanan Publik

‎
AMBON,DM.COM,– Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Tiakur, Senin (18/5).
‎
Kegiatan tersebut dibuka Wakil Bupati MBD, Agustinus L. Kilikily dan dihadiri Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, asisten sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, Lurah Tiakur, serta para kepala desa.
‎
Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengatakan Musrenbang RKPD Tahun 2027 menjadi momentum penting karena memasuki tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sekaligus menjadi fondasi bagi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten MBD 2025–2045.
‎
Menurut Kilikily, pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
‎
Penyusunan RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah, yakni “Terwujudnya Maluku Barat Daya yang Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal pada Pulau dan Gugus Kepulauan dalam Bingkai NKRI”.
‎
‎Untuk menghadapi penurunan alokasi dana transfer pusat ke daerah pada 2026, Pemerintah Kabupaten MBD menetapkan tema pembangunan tahun 2027, yakni “Peningkatan Perekonomian Berbasis Potensi Unggulan Lokal, Pemerataan Infrastruktur, dan Peningkatan Pelayanan Publik”.
‎
Tema tersebut dijabarkan ke dalam tiga prioritas pembangunan, yakni peningkatan perekonomian berbasis potensi unggulan lokal per wilayah, pemerataan akses infrastruktur dengan tetap menjaga kelestarian wilayah, serta optimalisasi kualitas pelayanan publik guna meningkatkan kepuasan masyarakat.
‎Ia juga memaparkan capaian indikator makro daerah pada 2025. Tingkat kemiskinan tercatat menurun dari 27,95 persen pada 2024 menjadi 27,65 persen pada 2025, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 68,66 persen.
‎
Namun demikian, pertumbuhan ekonomi daerah tanpa sektor bijih logam melambat menjadi 3,44 persen dan tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 2,69 persen.
‎
Pemerintah Kabupaten MBD menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 mencapai 5,55 hingga 6,05 persen. Selain itu, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 26,48 persen dan tingkat pengangguran terbuka ditekan hingga 2,43 persen.
‎
Wakil Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah mengintegrasikan program kerja daerah dengan program prioritas nasional, seperti program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan percepatan penurunan prevalensi stunting.
‎
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati menyoroti belum dilakukannya penginputan data Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) oleh beberapa kecamatan di MBD.
‎
“Hal ini sangat berpengaruh terhadap penganggaran tahun 2027 hingga 2029. Saya meminta Sekda memberikan arahan khusus kepada OPD maupun kecamatan yang belum menginput atau programnya belum selaras dengan 17 program unggulan daerah,” tegasnya.
‎
Melalui Musrenbang tersebut, Pemerintah Kabupaten MBD berharap dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang fokus, berkualitas, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di bumi Kalwedo.(DM-01)
‎