Jaga Teras NKRI, Warga Wetar Barat Mengeluh karena Dianaktirikan, Ini Penyebabnya

WETAR BARAT, DM.COM,-Secara geografis, Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) merupakan salah satu wilayah terdepan dan berbatasan langsung dengan Pulau Atauro, negara Republik Demokratik Timor Leste.

Meski begitu, warga setempat, selama ini sangat bergantung pada transportasi laut sebagai akses utama menuju Kota Ambon maupun daerah lainnya di Provinsi Maluku.

Namun, warga yang berada di teras Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu
mengeluhkan tidak beroperasinya pelayanan kapal perintis dari dan ke ibu kota Provinsi Maluku menuju wilayah mereka.

Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat karena berdampak langsung pada sektor ekonomi, pendidikan, dan konektivitas wilayah perbatasan.

Akibatnya, mereka sering melakukan aktivitas di Negara Timor Leste untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Salah satu tokoh masyarakat Wetar Barat, Simon Mabaha, menyampaikan bahwa masyarakat merasa dianaktirikan karena kapal perintis yang sebelumnya dari Ambon melayani rute ke Wetar Barat kini tidak lagi beroperasi.

Menurutnya, sebagai wilayah yang berada di teras Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap pelayanan transportasi laut bagi masyarakat perbatasan.

“Wetar Barat ini wilayah perbatasan negara. Kami berada di teras NKRI dan berbatasan
langsung dengan Pulau Atauro di Timor Leste. Tetapi pelayanan kapal perintis dari Ambon tidak lagi melayani masyarakat kami. Ini sangat meresahkan masyarakat,” ungkap Simon Mabaha, melalui keterangan tertulis yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Minggu (17/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa dampak dari tidak adanya pelayanan kapal perintis sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan akses pendidikan.

“Kondisi ini berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat. Ambil contoh, saat ini banyak warga mengonsumsi beras yang berasal dari Timor Leste karena harganya lebih murah dan akses mendapatkannya lebih mudah dibandingkan mendatangkan kebutuhan dari Ambon,” ujarnya.

Selain itu, masyarakat juga mengalami kesulitan dalam urusan pendidikan, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa yang hendak melanjutkan pendidikan ke Kota Ambon.

“Anak-anak kami yang ingin sekolah atau kuliah di Ambon sekarang sangat susah untuk berangkat karena keterbatasan transportasi laut. Ini menjadi beban besar bagi masyarakat Wetar
Barat,” tambahnya.

Keresahan masyarakat juga disampaikan terkait kondisi Dermaga Pulau Lirang yang hingga kini belum berfungsi. Salah satu tokoh pemuda Pulau Lirang, Ardianto Mabaha, mengatakan bahwa dermaga yang telah diresmikan sejak tahun 2013 itu sampai saat ini belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya karena kapal tidak melakukan sandar di lokasi tersebut.

“Dermaga Pulau Lirang sudah diresmikan sejak tahun 2013, tetapi sampai sekarang kapal tidak pernah berlabuh atau sandar di dermaga tersebut. Ini sangat disayangkan karena anggaran negara sudah dikeluarkan, namun manfaatnya belum dirasakan masyarakat,” kata Ardianto Mabaha.

Dia berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat segera mengevaluasi pelayanan transportasi laut di wilayah Wetar Barat dan Pulau Lirang agar masyarakat perbatasan tidak terus mengalami keterisolasian.

Masyarakat berharap pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Maluku segera mengambil langkah konkret untuk mengaktifkan kembali pelayanan kapal perintis menuju Kecamatan Wetar
Barat serta memaksimalkan fungsi Dermaga Pulau Lirang demi menjaga konektivitas wilayah perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tokoh masyarakat dan pemuda menegaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap wilayah terluar Indonesia sangat penting, mengingat masyarakat Wetar Barat dan Pulau Lirang merupakan bagian dari garda terdepan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(DM-01)