Ini Terobosan Pj Bupati Malteng Tekan Miskin Ekstrim & Stunting Lewat OPEN-GEMA

AMBON,DM.COM,-Terobosan dan inovasi Penjabat Bupati Maluku Tengah (Malteng) DR Muhamat Marasabessy, SP, ST, M.Tech menekan kemiskinan ekstrim dan Stunting, lewat Organisasi Perangkat Daerah Pendamping Negeri (OPEN) dan Gerakan Bersama Ina Parenting (GEMA), terus dilakukan OPD terkait.

Ini setelah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, telah melakukan launching Program Inovasi OPEN untuk pengentasan kemiskinan) dan Program GEMA pada kegiatan Safari Ramadhan dan pada beberapa Kecamatan yang dibingkai dengan tema besar yang telah dicanangkan oleh Pejabat Bupati yakni Gerakan Sapa Umat Kalesang Negeri Berakhlak dan Berbudaya.

“Bapak Penjabat Bupati Maluku Tengah melakukan Langkah terobosan dengan melaksanakan Program Inovasi OPEN dan GEMA Ina Parenting dalam upaya menyelesaikan kemiskinan ekstrim dan bebas dari angka stunting di Maluku Tengah dengan melibatkan semua OPD di Kabupaten Maluku Tengah, “kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Wa Hayumi, S.STP, lewat keterangan tertulis yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Selasa (16/5/2023).

Dia mengaku, inovasi ini melibatkan semua unsur Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif serta para kader penggerak PKK maupun Kader Posyandu.

“Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sejak menerima SK Bupati Nomor 067-351 Tahun 2023 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Pendamping Negeri, Negeri Administratif dan Kelurahan tanggal 3 April 2023, telah menerima amanat pendampingan pada 4 Negeri dan 1 Keluarahan dan saat ini tengah melaksanakan pendampingan di Negeri Liang Kecamatan Salahutu, Negeri Siri Sori Kecamatan Saparua Timur, Negeri Soahuku Kecamatan Amahai, Negeri Seith Kecamatan Leihitu dan Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi,”jelasnya.

Dikatakan, semua Negeri dan Kelurahan dampingan yang didatangi telah membicarakan beberapa hal penting dalam rangka upaya penyelesaian masalah kemiskinan maupun penanganan stunting.

“Ada beberapa point amanat Bapak Penjabat Bupati Malteng, dimana harapan dan pesan dari Penjabat Bupati antara lain, masyarakat harus mampu memanfaatkan potensi alam yang ada untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, masyarakat harus mampu melakukan usaha-usaha mandiri yang nantinya dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem, Kader Penggerak PKK dan Kader Posyandu harus aktif memberikan edukasi dan pendampingan ysng semaksimal mungkin bagi Kesehatan ibu dan anak. Penerapan Pola hidup sehat dengan komsumsi makanan bergizi harus menjadi kebiasaan yang perlu ditumbuhkembangkan,”paparnya.

Pada kesempatan pendampingan di Negeri Siri Sori Penjabat Bupati Maluku Tengah melalui Dinas Koperasdi Usaha Kecil dan Menengah memberikan bantuan dalam bentuk pemberian telur kepada beberapa Anak yang Terindikasi Stunting dan Dalam Pengawasan Kader Posyandu.

“Pemberian ini sebagai upaya pemberian makanan tambahan yang diberikan cuma-cuma oleh Dinas KopUKM sebagai bukti kepedulian dan perhatian orang tua asuh terhadap balita stunting di Negeri lokus dampingan,”terangnya.

Kadis berharap, semoga bantuan tersebut dapat diterima dengan ikhlas dan rasa syukur, serta digunakan sebaik-baiknya bagi perbaikan gizi dari balita tersebut.

Selain itu Dinas KopUKM juga melakukan verifikasi terhadap data orang tua dari Balita stunting pada Negeri dan Kelurahan Lokus Pendampingan, dimana rata-rata balita stunting tersebut merupakan anak dari orang tua yang termasuk dalam KK Miskin sebagaimana Data P3KE Kabupaten Maluku Tengah.

” Data Orangtua dari Balita tersebut akan diverifikasi untuk mendapatkan bantuan Modal Usaha Wirausaha Pemula, sehingga orang tua dari balita stunting ini mampu menjalankan usahanya, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga,”sambungnya.

Kasus Stunting di pada 4 Negeri dan 1 Kelurahan Lokus Pendampingan sangat berhubungan dengan erat dengan kondisi kemiskinan
Di Negeri Siri Sori Kecamatan Saparua Timur, hanya ada satu posyandu dan posyandu berjalan setiap bulan setiap tanggal 12 atau 13 serta keterlibatan Pemerintah Negeri dan Babinkantibmas cukup baik.

“Sweeping balita saat tanggal posyandu dilakukan cukup baik sehingga cakupan D/S (Balita yang Data/Jumlah Sasaran Balita) sudah mencapai 100 %, data di Kabupaten tidak terdapat balita stunting, namun data dari kader posyandu dan pemerintah Negeri ada 4 orang balita terindikasi stunting, satu diantaranya sangat memprihatinkan namun saat ini, balita tersebut telah dirawat oleh bibinya di Ambon (dikarenakan ibu balita telah menjadi TKW di Luar Negeri),”terangnya.

Kasus Stunting di pada 4 Negeri dan 1 Kelurahan Lokus Pendampingan sangat berhubungan dengan erat dengan kondisi kemiskinan
Di Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi, terdapat 7 posyandu dan posyandu berjalan setiap bulan. Keterlibatan Pemerintah Kelurahan dan Babinkantibmas belum cukup baik. Saat DinkopUKM dan Pak Lurah melakukan Sweeping balita saat pelaksanaan posyandu terdapat beberapa balita yang sama sekali belum pernah ke Posyandu.

” Partisipasi oarngtua balita yang didata ke posyandu masih sangat kurang. Data di Kabupaten terdapat 31 balita stunting, kenyataannya terdapat balita stunting lain lagi saat dilakukan sweeping data dari kader posyandu, DinkopUKM dan pemerintah Kelurahan. Dari hasil wawancara dengan ibu balita stunting, diketahui bahwa kebanyakan ibu muda belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengolah makanan sehat, seimbang dan bergizi,”sebutnya.

Di Negeri Liang Kecamatan Salahutu, terdapat 7 posyandu dan posyandu berjalan setiap bulan. Keterlibatan Pemerintah Negeri dan Babinkantibmas cukup baik. Data balita stunting sebanyak 19 orang namun saat Pegawai DinkopUKM melakukan kunjungan data tersebut tinggal 9 orang dan terdapat 3 nama balita stunting terbaru yang diusulkan oleh Pemerintah Negeri.

“Rata-rata semua Negeri menganggarkan PMT bagi balita yang bersumber dari Dana Desa, namun Pemberian PMT Balita oleh dana desa tidak melalui koordinasi dengan puskesmas, sehingga dikuatirkan komposisi makanan yang diberikan tidak tepat kandungan gizi dan tidak sesuai kebutuhan balita menurut masalah gizi dan umurnya,”rincian.

“Puskesmas juga tidak pernah diikutkan dalam Musrembang desa, sehingga puskesmas tidak bisa menyampaikan atau berkoordinasi tentang permasalahan kesehatan di desa yang harus di intervensi oleh negeri,”katanya.

Tak hanya itu, tambah dia, bantuan yang diterima balita stunting tidak semuanya di manfaatkan untuk kebutuhan pemulihan gizi balita stunting, akan tetapi juga dikonsumsi oleh anggota keluarga yang lain, sehingga upaya pencegahan stunting tidak optimal.”Untukt itu, dibutuhkan pengawasan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan digunakan sepenuhnya untuk balita stunting dalam upaya perbaikan dan pemulihan gizi balita,”pungkasnya.(DM-01)