Maluku Butuh Menteri : Satu Langkah Ikhtiar

Oleh :
M.Saleh Wattiheluw
( pemerhati pembangunan, dosen Unidjar Masoh

(Edisi revisi, tulisan ini pernah dimuat di medsos fb 16 Juli 2019)

PROSES politik lima tahunan Pilpres telah berakhir dan terpilih Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2019, Prabawo Subiyanto dan Gibran Rakabuming Raka, tentunya tidak luput dari perhatian para pemerhati, politisi, akademisi, ormas, OKP dalam mendiskusikan atau membicarakan kemungkinan dan peluang putra Maluku agar bisa masuk di kabinet Prabowo, hal ini sangat penting agar memperkuat posisi tawar Maluku dengan julukan provinsi seribu pulau ditingkat dipusat.

Sebagai orang Maluku berharap, agar ada putra Maluku masuk di Kabinet Prabowo-Gibran, yang pasti keinginan seperti ini tidak hanya provinsi Maluku, akan tetapi provinsi lain juga punya keinginan yang sama, kondisi inilah akan menciptankan persaingan. Pada dua periode Presiden Jokowi tidak ada putra Maluku jadi “menteri” apakah mungkin diera Presiden Prabowo yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 mendatang, ada putra Maluku masuk Kabinet ?

Tuntutannya keinginan dan harapan apakah Menteri atau mungkin jabatan strategi lain setingkat menteri adalah seuatu dinamika dan harapan yang positif sebagai langkah ikhtiar dan kita harus jujur banyak hal-hal strategi yang telah diperjuangkan ke pemerintah pusat kurang mendapat “perhatian” alias gagal.

Jika kita kembali kepada historis perjalanan bangsa Indonesia, maka keinginan agar putra Maluku masuk dalam Kabinet sangat beralasan, sebab dizaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto sudah ada putra Maluku jadi Menteri, setelah orde reformasi dengan spirit/semangat otonomisasi, justru Maluku tidak dihitung, padahal Maluku adalah salah satu provinsi yang punya saham ikut memerdekakan Republik Indonesia, ini adalah alasan historisnya.

Urgensi atau kepentingan ada putra Maluku masuk Kabinet agar bisa memperkuat posisi tawar Provinsi Maluku dipusat, dengan demikian setidaknya aspirasi Maluku yang terkait dengan subtansi program serta kebijakan-kebijakan strategi nasional dapat dimediasi atau disampaikan langsung atau tidak langsung ketika ada rapat-rapat Kabinet maupun RDP DPR, bahkan mungkin langsung kepada Presiden, selain didukung oleh 8 orang anggota DPR RI, DPD RI dapil Maluku, inilah satu peluang jangka pendek yang sangat strategis menyongsong pembangunan Maluku lima tahun kedepan ditengah kesadaran kita Maluku tertinggal dan sedang dalam proses demokrasi mencari pemimpin kepala daerah bupati/walikota/gubernur

Stikma posisi tawar Maluku lemah dipusat atau kurang mendapat perhatian dalam percaturan skala Nasional terutama untuk mengisi jabatan strategis menteri atau setingkat menteri maupun perhatian terhadap pembangunan, apakah karena putra Maluku tidak mampu ?, ataukah memang Maluku tidak butuh jabatan Menteri dan atau karena Maluku hanya dipandang sebagai provinsi terkecil di Indonesia, saatnya stikma tersebut harus dihilangkan.

Dalam merespon kepentingan tersebut, maka masyarakat Maluku harus punya satu bahasa, sebaiknya para Pemangku Kepentingan, politisi, akademisi, pimpinan parpol, pimpinan ormas, pimpinan okp memiliki pandangan yang sama terhadap kepentingan pembangunan Maluku lima tahun kedepan, bahwa kita butuh salah satu putra daerah untuk masuk dalam Kabinet Prabowo Gibran, siapapun orang yang penting memenuhi kualifikasi yang mumpuni.

Jabatan Menteri adalah jabatan politik yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tentunya seorang calon menteri harus penuhi syarat dan kualifikasi serta pengalaman yang mumpuni dan pasti ada orangnya. Sebaiknya kita bersama-sama mendukung dan berharap agar DPRD Prov & DPR RI, DPD RI sebagai refresentasi wakil rakyat daerah kiranya memikirkan dan duduk bersama serta suarakan bersama aspirasi orang Maluku kepada Presiden Prabowo sehingga jangan ada kesan tiba saat tiba akal dan masing-masing berjalan sendiri dengan kepentingan yang berbeda. Kita doakan semoga harapan menjadi kenyataan.(**)