Connect with us

Hukum

Masyarakat Adat Tolak Pelantikan Raja Negeri Urimesing, Soa Parentah Ancam Gugat Pj Walikota

Published

on

AMBON, DM. COM,-Rencana pelantikan Raja Negeri Urimesing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang dilakukan oleh Peniabat (Pj) Walikota Ambon, Bodewin Wattiemena, Jumat (30/9/2022), bakal berbuntut panjang.

Pasalnya, rencana pelantikan Raja Urimesing, mendapat penolakan dari masyarakat adat di Negeri itu. Bahkan, mata Rumah parentah bakal mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Ambon, menggugat Pj Walikota Ambon.

Ini setelah tahapan dan seluruh proses penetapan Mata Rumah Parentah, dilakukan tidak berlangsung jujur dan transparan.”Pemkot Ambon, secara sepihak mengatur dan mensahkan Rancangan Perneg menjadi Perneg tanpa melibatkan kami sebagai masyarakat adat,”kesal mantan Saniri Negeri Urimessing, Cale Salakay, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Senin (26/9/2022).

Untuk itu, Salakay menegaskan, sampai saat ini belum ada keputusan final tentang mata rumah Parentah. Namun, kesal dia, diam-diam Pemkot sudah menetapkan mata rumah Parentah. Mestinya, harap dia, proses awal Ranperneg dirancang oleh masyarakat adat lalu dievaluasi oleh Pemkot.”Namun, Pemkot tidak melakukan seminar untuk meminta masukan dari ahli dan pakar malah melakukan sarasehan,”ingatnya.

Ironisnya, pendamping Pemkot yang diketuai oleh Pit Saimima mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan pertemuan di Hotel Marina pada tanggal 12 September 2022 lalu.,”Dalam pertemuan itu, kami mengusulkan bahwa hasil kajian tentang Perneg Mata rumah Parenta yang dievaluasi Pemkot harus dikaji ulang karena tidak sesuai dengan pranata adat yang berlaku,”tandas Cale.

Cale mengaku, Saimima waktu itu malah memberi waktu untuk mengkaji ulang Ranperneg tersebut. Namun, kesal dia, tokoh-tokoh adat sangat terkejut ketika membaca berita bahwa Pj Walikota Ambon, berencana melantik Raja Urimessing, 30 September 2022.”Sedangkan penetapan Mataruma Parenta saja belum ditetapkan dan kami masyarakat adat belum pernah tahu kapan itu ditetapkan. Proses dan tahapan ini diduga kuat sarat dengan konspirasi. Ini sangat jelas melecehkan pranata adat Negeri Urimessing,” kesal Cale.

Padahal, papar dia, merujuk pada Perda Kota Ambon, Nomor 10 pasal 3 ayat 2 disebutkan, jika terdapat lebih dari satu Mataruma Parenta maka akan diatur secara bergilir.
” Nah, yang terjadi sekarang ini belum disepakati ada berapa Mata rumah Parenta, kok tiba-tiba mau pelantikan raja. Ada apa ini?,” tanya Cale.

Ini setelah berbagai sumber yang diterima DINAMIKAMALUKU. COM menyebutkan, Pemkot Ambon telah menetapkan Tisera sebagai Mata rumah Parenta. Bahkan, nama Buke Tisera telah tersebar luas di masyarakat adat Urimessing yang nantinya akan dilantik oleh Pj. Walikota Ambon menjadi Raja Negeri Urimessing.

Saniri Aktif Negeri Urimessing, Andarias Samalelaway, juga menegaskan, informasi pelantikan Raja Negeri Urimessing sangat meresahkan masyarakat Urimessing.
“Ini telah terjadi konspirasi juga kejahatan dan semua itu dirancang di Pemkot. Pit Saimima sebagai ketua tim pendamping dan kroni-kroninya di Pemkot yang mengatur ini semua,”tudingnya.

Diakui, Perneg terkait Mata rumah Parenta sampai munculnya calon raja baru Urimessing, semuanya dirancang di Pemkot tanpa melibatkan Saniri Negeri dan tokoh-tokoh adat Negeri Urimessing.”Sudah pasti kami akan lawan, karena proses dan tahapannya sangat penuh dengan konspirasi kejahatan. Pit Saimima harus bertanggungjawab terhadap proses ini,” tegas Samalelaway.

Karenanya, Cale dan Samalelaway menambahkan, ada indikator-indikator pranata adat yang harus dan wajib dipenuhi oleh satu Mata rumah Parenta. Indikator itu diantaranya, harus mempunyai Batu Teong, harus mempunyai Rumah Tua, harus mempunyai silsilah, harus mempunyai nama Mata rumah juga sejarah asal usul Mata rumah dan masih ada lainnya.

Apalagi, ingat mereka, Urimessing merupakan Negeri Adat, sehingga pranata-pranata adat harus disertakan dan wajib duduk bersama untuk membahasnya. Soal, nama Buke Tisera, yang bakal dilantik, mereka menyebutkan, Tisera tidak masuk dalam domain indikator adat.
“Yang bersangkutan saja tidak tinggal di Urimessing, rumah tua juga tidak ada, batu Teong juga tidak ada dan pranata adat lainnya.
Bagaimana mungkin ini menjadi rujukan untuk menetapkan yang bersangkutan. Proses ini sangat sarat konspirasi kejahatan,” tudinf mereka.

Sekedar tahu, Negeri Urimessing yang sekarang terdiri dari 4 Soa yaitu 1. Soa Tuhurereway dengan Mataruma Samalelaway, 2. Soa Kappa, didalamnya ada Mataruma Wattimena dan Salakay, 3. Soa Nahel, didalamnya Wattimena dan Muskita dan ke 4. Soa Rewala Ririmena Amalaing, didalamnya Andries dan Tisera.

Sesuai informasi yang diterima, beberapa tokoh adat dan tokoh masyarkat Negeri Urimessing, yang enggan namanya diekspos menyatakan, informasi pelantikan Raja Urimessing cukup membuat gaduh di masyarakat. Bahkan, mereka menyebutkan, jika dipaksakan akan terjadi kontak fisik.
“Bila pelantikan dipaksakan, pasti terjadi kekacauan dan kontak fisik karena peristiwa ini sangat merusak tatanan dan pranata adat di Urimessing,” ungkap mereka.

Para tokoh adat dan tokoh masyarakat menyebutkan, untuk menghindari keributan dan kekacauan di masyarakat maka proses pelantikan harus dibatalkan oleh Pj Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, yang notabene adalah anak asli Negeri Urimessing.

Kondisi ini, tambah mereka, bisa membaik apabila Pj. Walikota Ambon, Bodewin Wattimena, memanggil langsung tokoh adat dan tokoh masyarakat Urimessing untuk membahas Perneg terkait Mata rumah Parenta.“Bapak Penjabat Walikota Ambon adalah Anak Adat Negeri Urimessing. Jika beliau turun langsung dan memanggil tokoh-tokoh adat, maka persoalan ini pasti selesai. Kami sangat yakin beliau sangat paham soal pranata dan tatanan adat di Urimessing,”sebutnya.

Mereka menilai, rencana pelantikan Raja Urimessing, karena Pj Walikota mendapat masukan yang salah dari timnya. “Kami hanya ingin Pak Penjabat Walikota memanggil tokoh adat dan masyarakat Negeri Urimessing untuk melihat persoalan ini. Dan kami sangat yakin, Pak Penjabat sangat mengetahui tatanan adat di Negeri Urimessing, ” rinci mereka.

Sementara itu, Elias Samalelaway yang berasal dari Mata Rumah parentah, berencana menggugat Pejabat walikota Ambon Bodewin Wattimena terkait rencana pelantikan Raja Negeri Urimessing, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

Dia juga berencana menggugat Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Urimessing, Badan Saniri Negeri Urimessing, Mata Rumah Tisera.

Dia merujuk gugatan pada ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 tentang Negeri.“Oleh karena Pemerintahan Negeri Urimessing merupakan Negeri adat yang dilaksanakan berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat, maka perlu adanya satu Peraturan Negeri yang mengatur tentang Penetapan Mata Rumah keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Urimessing,”tuturnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017, Saniri Negeri adalah badan legislatif Negeri yang melaksanakan fungsi Pemerintahan bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri.
Kemudian membahas dan menyepakati Peraturan Negeri. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Negeri oleh Pemerintah Negeri.
Sampai saat ini, kata Elias, belum ada satupun Peraturan Negeri Urimessing yang mengatur tentang Mata Rumah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Urimessing.

Badan Saniri Negeri Urimessing periode 2018-2021, menyusun draf Peraturan Negeri Urimessing tentang Mata Rumah Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Urimessing.“Rapat antara Tergugat II dan Badan Saniri Negeri Urimessing periode 2018-2021, menyepakati untuk mewajibkan setiap Soa memasukan bukti-bukti berdasarkan adat istiadat, asal usul serta fakta sejarah yang menunjukan, bahwa Mata Rumahnya merupakan Mata Rumah Parentah,” kata Elias.

Hanya Soa Tuhureraway (Matarumah Penggugat) sebagai satu-satunya Soa yang memasukan bukti-bukti antara lain; Tahuri, Batu Teun, kursi Raja (dalam bentuk batu) , Register Dati, Silsilah keturunan.
Karena itu, Penggugat dinyatakan memenuhi syarat dan selanjutnya ditetapkan sebagai Mata Rumah Parentah Negeri Urimessing.

Elias mempertanyakan rancangan Peraturan Negeri Urimessing yang telah dilakukan evaluasi oleh Penjabat Walikota, namun terhadap pertanyaan ketua saniri tidak menjawab, sementara Walikota mengatakan, hanya mengetahui.
Pada Tanggal 9 September 2022, ada pertemuan yang dihadiri beberapa tergugat di Balai Kota Ambon. Walikota diwakili oleh Tim pendamping yang di bentuknya. Tim pendamping anehnya mengalihkan pembicaraan, sehingga tidak ada bahasan terkait Ranperneg yang telah dievaluasi itu.

Anehnya lagi, pada 13 September 2022 kemarin, para Tergugat bertempat di hotel Marina, melakukan uji publik terhadap Ranperneg Urimessing, setelah Walikota melakukan evaluasi terhadap draf, selanjutnya melakukan sejumlah perubahan terhadap draf Perneg tersebut.“Olehnya pengesahan Peraturan Negeri Urimessing sebaiknya ditangguhkan hingga proses putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap,”ujarnya.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *