Connect with us

Ragam

Soal Siapa Bakal Dilantik Pimpin OPD di Pemkab SBT? Ini Kata Kepala BKPSDM

Published

on

BULA,DM.COM,-Hasil lelang jabatan pejabat tinggi Pratama dilingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sudah dikeluarkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Tercatat ada 22 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masuk daftar lelang jabatan. Dari keseluruhan itu hasilnya sudah dikantongi pemerintah daerah setempat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten SBT, Zainal Arifin Fanath mengatakan, ada tiga nama yang putuskan oleh KASN untuk masing-masing OPD.

Dari tiga nama itu, bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) berhak menentukan siapa yang bakal dilantik untuk memimpin OPD terkait.

“Masalah siapa yang punya rezeki itu (dilantik) kewenangannya PPK dalam hal ini pak bupati berdasarkan hasil lelang itu. Kan setiap lelang nanti yang keluar tiga nama per OPD,”ujar Fanath usai mengikuti launching intervensi serentak pencegahan stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur yang digelar di Posyandu Pelangi Desa Bula Kecamatan Bula pada Senin, 3/6/24).

Menurutnya, dari daftar susunan tiga nama yang diloloskan, bupati punya wewenang untuk memilih satu diantaranya. Tidak serta merta mereka yang bakal dilantik merupakan nama yang berada pada urutan pertama.

“Pelantikannya itu boleh nomor urut satu, nomor urut tiga, nomor urut dua, yang pak bupati anggap punya kapasitas. Jadi seng (tidak) harus pada nomor urut satu saja. Tergantung visi lapangan dan kapasitas masing-masing orang,”katanya.

Ia mengaku, meski hasil dari KASN sudah ada, namun prosesi pelantikan belum bisa dilakukan. Penyebabnya, persetujuan atau izin dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) belum ada. Sesuai hasil koordinasi dengan Kemendagri izin tersebut bisa dikeluarkan apabila sudah direkomendasikan oleh gubernur.

“Langkah untuk izin ke Kemendagri telah kita lakukan ternyata di Kemendagri harus ada surat dari Gubernur, makanya surat itu kita kembalikan untuk diteruskan ke gubernur,”ungkapnya.

Dia memastikan, jika dalam waktu dekat semua tahapan sudah diselesaikan maka pimpinan OPD yang didapat dari hasil lelang jabatan sudah bisa dilantik. Paling terpenting adalah izin dari Kemendagri. Bila sudah ada akan segera dilaporkan kepada bupati untuk penentuan waktu pelantikan.

“Rekomendasi itu keluar dari gubernur akan kita gabung dengan surat dari pak bupati untuk teruskan ke Kemendagri. Hasilnya izin dari Kemendagri itu keluar, tinggal kita laporkan ke pak Bupati untuk penentuan kapan pelantikan,”jelasnya. (DM-05)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *