Kembali Duduki Kantor Golkar Maluku, Kader Sebut RR & Toisutta Dibalik Kisruh Musda Golkar Ambon

MBON,DM.COM,— Polemik Musyawarah Daerah (Musda) IX Partai Golkar Kota Ambon, kembali memanas. Puluhan kader dari lima kecamatan, kembali mendatangi sekaligus menduduki Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Maluku di Jalan Ina Tuni, Karang Panjang, Jumat (4/9/2026).

Sebelumnya, sejumlah kader Golkar mengepung Sekrerariat DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, memperanyakan Musda DPD Golkar Kora Ambon, mengalami penundaan. Padahal, agrnga partai lima tahunan itu sudah dijadwalkan untuk sigelar.

Kali ini. Kedatangan massa membawa satu tuntutan utama. Mereka meminta elite Golkar Maluku memberikan penjelasan terkait kelanjutan Musda Golkar Kota Ambon yang hingga kini belum juga dilanjutkan setelah diskors pada 30 April lalu.

Namun, aksi tersebut berkembang menjadi persoalan yang lebih serius setelah nama Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, disebut-sebut ikut terseret dalam proses politik di tingkat kecamatan.
Dinamika Musda sebelumnya berujung pada keputusan DPP Partai Golkar menunjuk Elly Toisutta sebagai Caretaker Ketua DPD Golkar Kota Ambon.

Selanjutnya, Korbid Kepartaian DPD Golkar Provinsi Maluku Richard Rahakbauw bersama Elly Toisutta menggelar pleno pengurus harian Golkar Kota Ambon untuk menyampaikan Surat Keputusan (SK) caretaker tersebut.

Dalam pertemuan itu, menurut massa aksi, muncul pernyataan bahwa Ketua Umum Bahlil Lahadalia mengarahkan pengurus Golkar di lima kecamatan untuk mendukung Elly Toisutta.

Pernyataan tersebut sontak memunculkan tanda tanya di kalangan pengurus kecamatan. Pasalnya, mereka menilai proses penjaringan dan penentuan calon ketua Golkar sebelumnya telah dilakukan melalui pleno pengurus harian di masing-masing kecamatan. Karena itu, keputusan tersebut dianggap tidak semestinya dianulir begitu saja.

Kecurigaan massa semakin menguat setelah muncul dugaan adanya upaya mengganti pengurus di lima kecamatan melalui penugasan pelaksana tugas.

Massa menilai langkah tersebut berpotensi mengubah komposisi kepengurusan di tingkat kecamatan sekaligus memengaruhi proses lanjutan Musda Golkar Kota Ambon.
Mereka pun menuding langkah yang dilakukan Elly Toisutta bersama jajaran Golkar Maluku tidak sesuai dengan mekanisme organisasi.

“Musda yang kemarin itu diskors. Kami pertanyakan kelanjutannya, bukan membuat Musda ulang,” tegas salah satu pendemo.
Dalam orasinya, Ketua Teluk Ambon, Julius Yongki Siwalette, mempertanyakan keputusan DPD I Golkar Maluku terkait rencana penggantian pimpinan kecamatan atau mem-PLT-kan pimpinan kecamatan.
“Lupakah kalian akan perjuangan kami kader Golkar Kota Ambon. Perjuangan memenangkan Elly Toisutta sebagai Wakil Walikota Ambon itu juga perjuangan kita,” teriak Yongki.

Ia menuding Richard Rahakbauw dan Elly Toisutta berada di balik kisruh Musda Golkar Kota Ambon.
“Golkar ini partai besar. Bukan partai kecil.
Jangan menodai partai ini dengan kepentingan sekelompok orang. Tanpa kecamatan tidak ada pengurus provinsi.
Kita harus tetap solid dan merapatkan barisan.

Ini suara hati kami, ini suara rakyat yang harus disampaikan ke DPP. Kembalikan kejayaan Golkar.
Belum pelantikan pengurus DPD I Golkar Maluku saja sudah bikin hal bodoh-bodoh. Apalagi lantik.

Belum lantik saja sudah bikin kaco internal partai. Jika tuntutan kami tidak direspons, kita akan kembali melakukan aksi dalam jumlah yang lebih besar,” ancamnya.

Ketua Teluk Ambon Joseph Ruban menyesali sikap Ketua DPD Golkar Maluku Umar Lessy dalam mengambil langkah mem-PLT-kan pimpinan kecamatan.
“Hari ini kami datang untuk membela diri. Karena kami tidak punya cacat organisasi.
Richard Rahakbauw secara pribadi telah membunuh Partai Golkar di Kota Ambon sampai ke akar rumput. Dia membuat kebijakan membunuh akar rumput di bagian bawah.

Membesarkan partai harus memiliki konsistensi, butuh pengorbanan, melihat dari akar rumput,” ujarnya.
Merespons hal itu, Ketua Harian DPD I Golkar Maluku Ridwan Rahman Marasabessy mengatakan pihaknya menerima tuntutan para pendemo.

Menurut Ridwan, keputusan pleno untuk mem-PLT-kan pengurus kecamatan baru sebatas resume. Belum ada penerbitan SK PLT.
“Kasih kesempatan kita sampaikan ke ketua bagaimana menindaklanjuti tuntutan teman-teman. Karena kita dialog tidak bisa ambil keputusan,” kata Ridwan.

Ridwan pun mempersilakan perwakilan kecamatan untuk masuk ke ruang rapat guna menyampaikan dan menerima tuntutan massa aksi.
Sementara itu, pengurus DPD I Golkar Maluku Subhan Pattimahu menghargai aspirasi yang disampaikan massa.
“Yakinlah kami akan merespons semua tuntutan ini sebagaimana tertuang dalam AD/ART, PO dan Juklak Partai Golkar,” tandasnya.
Terpisah, Ketua AMPG Kota Ambon, Hengki Hiskia, secara khusus menyoroti munculnya nama Bahlil Lahadalia dalam polemik tersebut.

Hengki menyayangkan jika nama Ketua Umum DPP Partai Golkar dibawa dalam persoalan internal hingga ke tingkat kecamatan.
“Sekelas ketua umum mana bisa intervensi sampai ke kecamatan. Kalaupun betul ada intervensi ketum, sayang disayangkan. Bukan mengurus partai, bukan mengurus bangsa dan negara, malah turun intervensi sampai ke kecamatan,” sesalnya.

Hengki menduga ada pihak tertentu yang sengaja membawa-bawa nama Bahlil untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu.
Karena itu, ia meminta DPD Golkar Maluku, termasuk Elly Toisutta, tidak mengambil langkah yang justru memperkeruh situasi.

Menurut dia, seluruh keputusan partai harus tetap berpijak pada aturan dan mekanisme organisasi.
“Kami minta asas konstitusional dikedepankan dalam setiap keputusan partai, termasuk konsolidasi untuk melanjutkan agenda Musda yang sempat diskors,” ujarnya.
Bagi massa aksi, persoalan yang mereka persoalkan bukan sekadar siapa yang akan memimpin Golkar Kota Ambon. Mereka menuntut agar proses Musda yang telah berjalan sebelumnya dihormati dan dilanjutkan sesuai mekanisme partai.(DM-04