Connect with us

Politik

Ketua DPRD SBT Beri Penguatan BPN & BPNA di Kecamatan Bula

Published

on

BULA,DM.COM,-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Noaf Rumau, memberikan pembekalan kepada aparatur negeri yang terdiri dari Badan Permusyawaratan Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri Administratif (BPN & BPNA) sekecamatan Bula, Kabupaten SBT.

Rumau menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan tema fungsi pengawasan BPN BPNA terhadap kinerja kepala negeri/negeri administratif di Kecamatan Bula yang digelar pemerintah Kecamatan Bula.

Selain Rumau, narasumber lain yang mengisi kegiatan yang dilaksanakan di Lantai III Hotel Surya, Kota Bula, pada Senin (20/5/24) antar lain, Asisten I Setda SBT, Ambo Wokanubun, Kasi Intel Kejaksaan Negeri SBT, Vektor Mailoa dan kepala bidang pemerintahan desa dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten SBT, Asnawi Massa.

Kehadiran Noaf Rumau dalam posisinya sebagai ketua DPRD bisa memberikan bekal pemahaman kepada BPN atau BPNA sebagai fungsi kontrol penyelenggara pemerintahan ditingkat desa. Sama halnya seperti tugas anggota DPRD ditingkat kabupaten, dan provinsi.

Camat Bula, Hadi Rumbalifar mengatakan, kegiatan pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk memberikan penguatan kepada BPN maupun BPNA untuk mengetahui Tugas Pokok dan Fungsinya dalam mengawasi kinerja Kepala Desa (Kades).

“Dalam Permendagri nomor 110, ada tiga fungsi yang saya bilang. Intinya adalah memberikan penguatan kepada mereka agar bekerja sesuai dengan amanat aturan yang berlaku,”ungkap Hadi.

Menurutnya, fungsi pengawasan oleh BPN maupun BPNA harus dilakukan terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) evaluasi terhadap kinerja Kades selama satu tahun berjalan.

“Yang pertama pengawasan terhadap penggunaan DD dan setelah pengawasan, melakukan evaluasi-evaluasi terhadap kinerja Kades selama setahun berjalan,”katanya.

Ia berharap, kegiatan ini mampu memberikan edukasi agar BPN dan BPNA di Kecamatan Bula bisa memaksimalkan fungsi kontrol terhadap kinerja Kades. Terlebih, fungsi kontrol camat kini terbatas dengan adanya kebajikan verifikasi DD dan ADD yang kembali dialihkan ke dinas terkait ditingkat kabupaten.

“Verifikasi DD ADD tidak ada lagi di kecamatan, tapi sudah ada di kabupaten. Jadi fungsi kontrol dari camat juga sudah terbatas, sehingga kita perkuat di BPN dan BPNA,” harap Hadi. (DM-05)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *