Connect with us

Hukum

KPK : Aset Pemda Tanpa Lelang Hanya Diberikan ke Bupati & Sekda Provinsi

Published

on

SAUMLAKI, DM.COM,-Kepala Satuan tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dian Patria menegaskan, aset pemerintah daerah berupa kenderaan dapat diberikan
tanpa dilelang itu hanya kepada Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda Provinsi.

” Kalau diluar itu harus melalui lelang terbuka. Titik. Jangan sampai bilang saya sudah pakai lama, lalu buat saya.,”tandas Patria, kepada awak media usai melakukan supervisi pencegahan korupsi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selasa (11/4/2023).

Soal tujuan penarikan aset Pemda KKT, dia mengaku.”Intinya, sesuai data yang diterima kemarin, kami minta Pemda KKT segera melakukan Penertiban dan penarikan aset Pemda. Kita mulai dari yang bergerak. Sesuai data ada 37 mungkin lebih. Hari ini sudah mulai dilakukan penarikan dari anggota dewan aktif, penarikan dari Pak Hengki, ibu Ema, Pak Pit Kait, mobil avanza di garasi, Kalau dirumah pribadi mantan Bupati ada estrada dan Pick up operasional tapi kondisi rusak atau tidak bisa jalan sehingga diderek, “terangnya.

Pengembalian dilakukan sendiri oleh keluarga mantan Bupati, meskipun sesuai ketentuan yang bersangkutan boleh memiliki asset tersebut dengan tanpa lelang.

Sementara itu, terkait dua mobil dinas dirumah pribadi mantan Bupati KKT, Petrus Fatlolon, informasi yang diperoleh DINAMIKAMALUKU.COM, hanya satu mobil operasional Bupati dan satu mobil lainya dirumah sopir mantan Bupati KKT.”Jadi dua mobil itu sudah rusak berat. Memang Pak Fatlolon sudah menghubungi Kabag Umum Pemda KKT agar mobil itu segera diambil pada awal 2022 lalu. Tapi, Kabag Umum beralasan bahwa anggaran tidak ada sehingga direncanakan 2023 ini mobil tersebut ditarik dan diperbaiki,”sebutnya.

Terpisah, Kabag Umum Pemkab KKT, Nus Oratmangun mengatakan, satu kendaraan di rumah sopir Fatlolon dan satunya di rumah pribadi Fatlolon, dirinya diminta oleh Mantan Bupati untuk segera diambil untuk diperbaiki karena mengalami kerusakan dan setelah kendaraan baru pengganti kendaraan rusak sudah ada.” Ketika itu, saya diminta perbaiki kendaraan yang rusak total. Kita proses pemutihan sesuai ketentuan lewat bidang aset. Betul beliau (Pak Fatlolon) minta kendaraan ditarik. Kendaraan tersebut mogok di Larat. Tapi tidak ada kendaraan pengganti. Jadi betul Pak Fatlolon suruh tarik mobil tersebut,”kata Oratmangun, ketika dihubungi DINAMIKAMALUKU.COM, Selasa (11/4/2023).

Bahkan, ingat dia, ketika itu Pak Fatlolon memerintahkanya untuk kirim mobil tersebut ke Surabaya untuk diperbaiki.”Tapi harga perbaiki mahal. Kalau diperbaiki, lebih baik beli mobil baru dan kalau bisa lelang bisa datangkan PAD kepada daerah,” sebutnya.

“Bukan Pak Fatlolon saja, tetapi ada banyak mantan pejabat yang bawa kendaraan. Seperti mantan wakil bupati, mantan Sekda, dan Pejabat lainnya, tetapi ada pihak tertentu yang punya kepentingan politik dan kepentingan tertentu sehingga sengaja memojokan pak Fatlolon,”jelasnya.

Padahal, ingat dia, dua kendaraan tersebut termakan usia tua dan rusak total. Sesuai ketentuan kendaraan dinas diatas 8 tahun dapat diusulkan untuk dihapus. “Jika ada kendaraan pengganti sudah ada. Tahun 2021 lalu sudah ada kendaraan penganti. Makanya 2022 dihapus sesuai mekanisme yang berlaku dan kalau dibiarkan maka dari sisi ekonomis menguras anggaran bila diperbaiki,”jelasnya.

Atas dasar itu, lanjut dia, dirinya sebagai kuasa pengguna anggaran lalu usulkan penghapusan asset sesuai ketentuan yang berlaku. “Jadi sudah ada SK penghapusan dari bidang aset sesuai mekanisme, lalu konsultasi ke kantor penilaian aset di Kota Ambon. Mereka sudah turun lihat kendaraan yang dihapus. Mereka sudah turun lakukan penilaian harga, sehingga dapat dilelang. Semua kendaraan dinilai tim penilaian dari Ambon saya bersama mereka lihat kendaraan satu persatu,”paparnya.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *