ASN Malas Ikut Upacara, Bupati SBT Minta TPP 2024 Dipotong

BULA,DM.COM,-Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas merasa geram ada separuh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah daerah yang dipimpinnya masih acuh terhadap pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional.

Untuk memberikan teguran terhadap ASN malas ikut pelaksanaan upacara dimaksud, ia meminta kepala bagian Hukum sekretariat daerah (Setda) untuk mengeluarkan peraturan tentang pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP yang dibayarkan kepada setiap ASN.

Kebijakan pemotongan tersebut mulai berlaku pada pembayaran TPP tahun 2024 yang akan diberikan kepada ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten SBT.

“Kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan TPP kepada saudara sudah cukup. Tapi ternyata banyak yang tidak menghadiri acara-acara seperti begini (upacara),”ungkap bupati Abdul Mukti Keliobas usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di halaman parkir kantor bupati SBT pada Sabtu, (1/6/24) pagi.

Menurutnya, masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) punya tanggungjawab mengatur bawahannya. Karena itu, bila ada separuh ASN dilingkup OPD tidak menghadiri upacara hari-hari besar nasional yang diinstruksikan maka pimpinan OPD dinilai tidak bisa mengontrol bawahannya.

Bupati kemudian memerintahkan kepala bagian Hukum Setda, Mochtar Rumadan dan Asisten III, M. Safri Rumain agar para pimpinan OPD mencatat bawahannya yang hadir maupun yang tidak hadir. Dari catatan itu akan dijadikan sebagai rujukan untuk pemotongan TPP.

“Ini tidak bisa dipersalahkan pegawai saja, tapi pimpinan OPD kelihatannya tidak bisa mengontrol pegawainya secara baik. Sekarang koordinasi yang tidak hadir langsung dilakukan pemotongan, kita mulai hari ini. Jangan main-main lagi. Nanti setelah ini absen kehadiran mereka diserahkan kepada saya,”perintah bupati kepada Kabag Hukum Setda.

Pada kesempatan itu, bupati mengingatkan para pimpinan OPD untuk tidak memasukan catatan yang tidak benar terkait ketidakhadiran separuh ASN di OPD yang dipimpinnya dalam pelaksanaan upacara dimaksud . Ia lantas mewanti-wanti para pimpinan OPD untuk tidak melakukan hal itu untuk memberikan efek jera kepada bawahannya.

“Jangan sampai nanti kepala dinas negosiasi di lapangan. Mulai sekarang dipertegas. Jangan lagi main-main seperti ini. Kasihan  ada yang hadir sebagian tidak hadir enak-enak saja di rumah. Nanti kemudian perlakuan kita terhadap mereka sama,”kata bupati kepada pimpinan OPD.

Menurutnya, sistem pengawasan kinerja pegawai harus dibawah kendali  masing-masing pimpinan OPD. Para pimpinan OPD dianggap lebih mengetahui pasti perkembangan dan kehadiran para anak buahnya secara langsung. Lantas jika selama ini ada yang sengaja main-main dengan instruksi bupati atau malas mengikuti serangkaian kegiatan resmi pemda maka perlu dibina oleh pimpinan OPD terkait.

“Bupati punya mata tidak sampai ke pegawai, pimpinan OPD ini punya tanggung jawab untuk memantau, melaporkan perkembangan ke bupati tentang kehadiran masing-masing. Tapi pmpinan OPD juga kadang pura-pura tidak tahu. Mungkin karena dekat atau keluarganya biarlah dia tidak kerja, tidak hadiri acara seperti ini tidak ada persoalan,”ujar bupati.

Ia berharap, kebijakan pemotongan TPP bagi ASN malas yang akan diterapkan mulai dari sekarang bisa berdampak positif terutama untuk kehadiran ASN dilingkungan kerja maupun pada upacara hari-hari besar nasional lainnya.

Bupati SBT dua periode ini, kembali memerintahkan kepada bagian hukum untuk segera menyelesaikan tugas yang diberikan terhitung mulai hari ini. Selain dihitung jumlah ASN yang tidak hadir, juga dijumlahkan berapa besaran TPP dari pemotongan yang dilakukan bisa kembali ke kas daerah.

“Kabag hukum saya mohon ya, mulai hari ini laporkan, saya tunggu daftar absensnya hari ini. Kemudian langkah apa yang sudah dilakukan dan berapa dari tunjangan itu yang harus diberikan . Kalau sudah pemotongan, berapa yang akan kembali ke kas daerah. Saya tunggu laporannya,”harap bupati. (DM-05)