DPRD Maluku Gelar Paripurna, Pemprov Sampaikan Nota APBD Perubahan 2025

AMBON,DM.COM,-DPRD Provinsi Maluku, kembali menggelar rapat paripurna. Rapat paripurna kali ini terkait penyampaian nota keuangan dan rancangan APBD Perubahan 2025 yang disampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Rahawarin, digelar diruang rapat paripurna, Jumat (26/9/2025).

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Sambutan Gubernur Maluku, yang dibacakan oleh Sekda Sadali mengatakan, penyampaian nota keuangan dan rancangan peraturan daerah ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 yang telah dilaksanakan sebelumnya.

“Sebagai kelanjutan dari penandatanganan nota kesepakatan tersebut, maka pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan Nota Keuangan beserta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025,” ujar Sadali membacakan sambutan Gubernur.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa penyusunan Rancangan Perubahan APBD ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025–2029, Perubahan RKPD Tahun 2025, dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Maluku.

“Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini disusun dengan pendekatan yang lebih realistis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam memperkirakan penerimaan daerah. Beberapa hal yang menjadi dasar perubahan ini di antaranya adalah realisasi pendapatan daerah yang terjadi sepanjang tahun berjalan, adanya kebutuhan akan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendesak, penyesuaian kebijakan Pemerintah Daerah terhadap target pencapaian pembangunan, serta koreksi terhadap saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya,” jelasnya.

Gubernur juga memaparkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, struktur rancangan Perubahan APBD secara garis besar mengalami penyesuaian, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.

“Pendapatan daerah yang sebelumnya dalam APBD murni ditetapkan sebesar Rp3,247 triliun, dalam rancangan perubahan mengalami penurunan sebesar 8,30 persen. Sementara itu, belanja daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp3,136 triliun, juga mengalami penurunan sebesar 9,22 persen,” ungkap Sadali.

Dari sisi pembiayaan daerah, yang merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau menyalurkan surplus anggaran, juga terjadi penyesuaian. “Penerimaan pembiayaan daerah yang semula diperkirakan sebesar Rp25 miliar, mengalami penurunan signifikan sebesar 78,15 persen, berdasarkan hasil audit BPK. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah tidak mengalami perubahan,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan harapan agar proses pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif, tepat waktu, dan pada akhirnya mendapatkan persetujuan bersama untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.(DM-04)