Unpatti : Berbasis Data, Atasi Kemiskinan di Maluku

AMBON,DM.COM,— Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pattimura, Prof. Dr. Dominggus Malle, S.Pt., M.Sc., menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka kuliah umum bertema, “Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Pemenuhan Layanan Dasar, dan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Aula Rektorat Unpatti, Rabu (29/4/2026).

Prof Malle, kemudian menyoroti kondisi Maluku yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dengan luas wilayah perairan yang dominan, namun belum sepenuhnya diimbangi dengan alokasi anggaran pembangunan yang proporsional.

Dia menambahkan bahwa tantangan kemiskinan di Maluku tidak dapat disamakan dengan wilayah lain di Indonesia, mengingat keterbatasan akses, distribusi sumber daya, serta persoalan konektivitas antarwilayah yang masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan kesejahteraan.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa isu kemiskinan di Maluku perlu dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi angka statistik, tetapi juga dari realitas sosial di masyarakat.

Menurutnya, sebagian masyarakat telah memiliki akses terhadap teknologi dan aset dasar, namun belum diiringi dengan peningkatan produktivitas dan akses pasar yang memadai.Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang lebih kontekstual, termasuk penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang adaptif terhadap kondisi daerah.

Untuk itu, Wakil Rektor berharap forum ini dapat menjadi ruang akademik yang produktif bagi mahasiswa dalam mengembangkan daya kritis serta menghasilkan solusi berbasis riset.

Di tempat yang sama, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura, Prof. Dr. Teddy Christianto Leasiwal, S.E., M.Si., menegaskan bahwa kuliah umum yang mengangkat tema strategi penanggulangan kemiskinan, pemenuhan layanan dasar, dan kebijakan perlindungan sosial adaptif merupakan momentum penting bagi penguatan peran akademisi dalam pembangunan daerah.

Dekan juga menyoroti kondisi kemiskinan di Provinsi Maluku yang masih berada di atas rata-rata nasional, dengan konsentrasi terbesar di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Beliau menekankan bahwa kesenjangan antarwilayah menjadi tantangan serius, terutama di kabupaten-kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama.

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa kondisi geografis kepulauan membuat Maluku rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam, sehingga diperlukan kebijakan perlindungan sosial yang bersifat adaptif. Program-program pemerintah diharapkan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan terpencil.

Dekan berharap kuliah umum ini dapat mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan menghasilkan solusi berbasis riset terhadap berbagai persoalan di Maluku.

Dia juga mengajak seluruh sivitas akademika untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi keilmuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan berdampak nyata.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber yakni Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, S.T., M.S.I.E., Ph.D., sebagai mitra strategis dalam perumusan kebijakan nasional, sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan sosial-ekonomi di daerah.(DM-04)