AV Resmi Pimpin NasDem, MTH Incar Demokrat, Akademisi : Jangan Dipakai Sebagai Pencalonan Pribadi

AMBON,DM.COM,-Satu per satu kepala daerah dan wakil kepala daerah di Maluku, mulai berlomba-lomba ingin memimpin partai politik (Parpol) ditingkat provinsisi. Tujuanya, agar menjadi kendaraan politik untuk ‘naik kelas’ merebut kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku pada pemiluhan Gubernur Maluku 2030 mendatang.

Usai Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath (AV), resmi memimpin Partai NasDem Provinsi Maluku, kini Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Thaher Hanubun (MTH) dikabarkan paling bernafsu ingin pimpin DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku. Sebelumnya, AV pernah pimpin Partai Demokrat Provinsi Maluku dan MTH pimpin Partai Pelopor Provinsi Maluku.

Setelah, AV resmi nakhodai NasDem publik Maluku, mulai kaitkan keinginan kuatnya ingin merebut merebut kursi Gubernur Maluku, setelah hubungannya dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, sering retak atau tidak harmonis, kini MTH yang sudah memimpin Kabupaten Malra dua periode, ternyata informasinya sementara bangun komunikasi dengan Dirjen SDA Kementerian PUPR, Arnold Ritiauw berpasangan merebut kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Nama AV dan MTH mulai dikaitkan. Mereka dinilai sehumlah kalangan hanya numpang memimpin setelah NasDem maupun Demokrat melewati pemilu 2029. NasDem meraih 6 kursi di DPRD Provinsi Maluku dan Demokrat meraih 4 kursi di DPRD Maluku. Mereka bahkan menyebut AV dan MTH tidak “berdarah-darah” atau berkeringat untuk membesarkan dua parpol papan atas itu di Maluku.

Ironisya, mereka dituduh tidak berniat membesarkan dua partai itu. Dikatakan, semangatnya hanya sebagai kendaraan politik pribadi menuju Pilgub. Tentu kontribusi mereka membesarkan partai dipertanyakan.”Kalau niat MTH sangat jelas. Tidak berkontribusi besarkan partai, hanya pakai Demokrat untuk kendaraan politik saja,”kata salah satu kader Demokrat Maluku, kepada DINAMIKAMALUKU.COM, Selasa (29/9/2026).

Dr Syafrudin Bustam Layn, M.si

Terpisah, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura (FISIP Unpatti) Dr Rudy Layn, M.si mengatakan, kepala daerah dan wakil kepala daerah berlomba-lomba ingin pimpin parpol, sebagai fenomenna hubungan jabatan publik, kepemimpinan parpol, konsolidasi organisasi, dan kemungkinan agenda politik 2029 mendatang.

“Jadi menurut beta, fenomenna kepala daerah dan wakil kepala daerah mengambil posisi strategis di parpol perlu dilihat secara objektif. Jangan disimpulkan bahwa kepemimpinan parpol dijadikan kendaraan politik menuju Pilgub, “kata mantan anggota KPU Kota Ambon itu melalui keterangan tertulis yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Selasa (29/9/2026).

Dia mengigatkan, dalam politik, jabatan ketua parpol memiliki ķonsekwensi politik. “Jadi ia memberi ruang untuk membangun konsolidasi organisasi, memperkuat struktur parpol, membangun komunikasi dengan kader dan masyarakat, sekaligus meningkatkan posisi tawar politik seorang figur,”jelasnya.

Karena itu, ingat dia, sangat wajar kalau kemudian publik mengaitkan dengan agenda politik 2029.”Tetapi yang lebih penting adalah, melihat apa yang telah dilakukan setelah seseorang dipercaya memimpin parpol,”sebutnya.

“Apakah dia benar-benar membangun organisasi, melakukan kaderisasi, memperkuat struktur smapai dotongkat bawah, memperjuangkan kepentungan rakyat dan meningkatkan perolehan politik parpol. Atau menggunakan parpol sebagai instrumen pencalonan pribadi,”tanya dia.

Dia mencontohkan, AV memimpin DPW NasDem Provinsi Maluku periode 2026-2030. Dia mengakui, NasDem sendiri menyatakan kepemimpinan tersebut diarahkan pada konsolidasi dan penguatan struktur di 11 kabupaten dan kota.

“Jadi publik sebaiknya melihat terlebih dahulu kinerja politik dan organisasinya dan bukan melihat motif politiknya,”jelasnya.

Hal yang sama juga bagi MTH yang masuk dalam bursa Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku. “Pengalamanya sebagai anggota DPRD Maluku dan Bupati Malra dua periode, jadi modal politik. Tetapi, ukuran utamanya sejauh mana dia mampu membangun partai, memperjuangkan kepentingan kader dan masyarakat, “tandansya.

Untuk itu, dia menilai ada dua motivasi AV dan MTH ingin pimpin NasDen dan Demokrat Maluku. Pertama, mereka ingin menbesarkan dan mengkonsolidasikan partai. Kedua, posisi ketua partai jadi modal politik menghadapi kontestasi berikutnya.”Jadi keduanya bukan otomatis bertentangan dalam politik,”rerangnya.

Meski begitu, dia mengigatkan, yang mesti dikritisi adalah jika parpol dijadikan kendaraan pribadi menjelang Pilgub, sementara pencalonan selesai, konsolidasi organisasi dan kaderisasi tidak berjalan.

“Parpol seharusnya, bukan sebagai kendaraan elektoral. Parpol adalah institusi demokrasi, yang mempunya fungsi kaderisasi, pendidikan politik, artikulasi kepentungan masyarakat dan rekrutmen politik,”paparnya.

“Karena itu, untuk menilai seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah ingin membesarkan parpol yang dipimpinya atau sekedar memanfaatkannya sebagai kendaraan politik. Publik juga harus lihat rekam jejak dan kerja kongkretnya selama memimpin partai. Jadi bukan hanya melihat jabatan ketua partainya atau membaca spekulasi mengenai Pilgub Maluku,”pungkasnya.(DM-04)