PTUN Ambon Batalkan Pencabutan PBG Cold Stroge di Banda, Pemda Malteng Ajukan Banding

AMBON,DM.COM,-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) sepertinya tidak menerima putusan mejelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN) Ambon, terkait pembatalan pencabutan Persetujuam Bangunan Gedung (PBG) Cold Stroge di Desa Nusantara, Kecamatan Banda.

Ini setelah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Malteng melalui Kabag Hukum Pemohon, Hendrikus Simon Tanate yang semula sebagai tergugat mengajukan banding di PTUN Ambon, Jumat 13 November 2026.

Padahal, sesuai amar putusan majelis hakim PTUN Ambon, pengajuan PBG oleh pemilik Cold Stroge, Amrullah Amri Tuasikal, sesuai aturan main, sehingga lembaga peradilan itu membatalkan pencabutan PBG oleh Plt Kadis PTSP Malteng.

Sebagaimana diberitakan DINAMIKAMALUKU.COM sebelumnya, Bupati Maluku Tengah (Malteng) Zulkarnain Awath Amir, mestinya mendukung dan mensuport investasi untuk meningkatkan ekonomi dan menyerap tenaga kerja di bumi Pamahanunussa.

Namun, orang pertama di kabupaten tertua di Provinsi Maluku itu, diduga memerintahkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Malteng nomor 570/10.1/III/2026 tentang pencabutan dan pernyataan tidak berlaku Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Cold Stroge di Desa Nusantara, Kecmatan Banda, Kabupaten Malteng, 2 Maret 2026.

“Diduga keras ada campur tangan orang pertama di Malteng terkait pencabutan pembatalan pembangunan Cold Stroge di Banda,”kata sumber DINAMIKAMALUKU.COM, Sabtu (14/11/2026).

Dia beralasan, Pemkab Malteng melalui PTSP telah menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai aturan main. Namun, dibatalkan dengan alasan yang tidak jelas.”Memang sisi politiknya lebih tinggi dari aturan main,”tegasnya.

Hal ini, tercermin ketika DINAMIKAMALUKU.COM menerima salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon, 2 November 2026. Inisetelah Amrullah Amri Tuasikal melalui kuasa hukumnya Irmawati Bella, SH, MH dan kawan-kawan melawan Kepala PTSP Malteng yang diwakili Kabag Hukum Pemda Malteng, Hendrikus Simon Tanate

Penggugat mengajukan Gugatan di PTUN Ambon, 1 Juli 2026. Sebab pembatalan PBG oleh kepala PTSP Malteng, 2 Marer 2026 hanya melalui aplikasi Whatshap dari kerabat penggugat dan tidak melalui surat, 11 Mei 2026.

Penggugat kemudian melayangkan surat keberatan kepada Kepala PTSP Malteng terhadap pencabutan PBG Cold Stroge Namun, Kepala PTSP tidak pernah merespon dan membalas.

“Dengan demikian berdasarkan pasal 77 UU Nomor 30 Tahun 2014 , keberatan penggugat secara hukum dianggap telah diterima tergugat,”kata majelis hakim dalam amar putusannya.

Apalagi, pembangunan Cold Stroge diatas lahan milik Amrullah Amri Tuasikal sebagaimana hak milik Nomor 00359 seluas 1.028 M2 dengan surat ukur Nomor 00016/2015 tertanggal 22 Oktober 2019. “Jadi penggugat memenuhi syarat sesuai aturan main yang berlaku, termasuk membayar pajak kepada Pemda Malteng denilai Rp 15 juta rupiah,”sebut majelis hakim.

Ironisnya, setelah penggugat membangun gedung dengan pondasi, Plt Kepala PTSP kemudian diam-diam mencabut keputusan PBG yang dikeluarkan sebelumnya dengan alasan belum mengisi aplikasi di SIMBG.

“Padahal penggugat telah mengajukan permohonan secara manual karena Pemda Malteng belum memiliki sistim yang berbasis elektronik,”terangnya.

Untuk itu, majelis hakim PTUN dalam putusanya menyatakan eksepsi tergugat tudak dapat diterima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan batal keputusan Kepala PTSP Malteng Nomor 570/10.1/III/2026 tentang pencabutan dan pernyataan tidak berlaku persetujuan Persetujuan Bangunan Gedung tanggal 2 Maret 2026.

Majelis hakim kemudian mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Kepala PTSP Nomor 570/10.1/IIII/2026 tentang pencabutan dan pernyataan tidak berlaku PBG 2 Maret 2026.

“Menghukum tergugat membayar biaya perkara senilai Rp 452 ribu,”pungkaas ketua majelis hakim, Nofan, SH, dan hakim anggota masing-masing, Nasya Nugraha Rerung SH, dan Daniel Julianto Simanjuntak, SH.(DM-04)