Pemkab MBD
Bupati MBD : Utamakan Transparansi & Akuntabilitas Cegah Korupsi
AMBON,DM.COM,– Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Th. Noach, menegaskan bahwa pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diwujudkan melalui komitmen nyata, pengawasan yang konsisten, serta pengelolaan anggaran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Maluku dan Maluku Utara yang berlangsung di Gedung Islamic Center, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis (19/11/2026).
“Pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan komitmen atau memenuhi dokumen administrasi. Yang paling penting adalah bagaimana komitmen itu diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pelayanan kepada masyarakat,” tegas Noach.
Rakor yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Maluku bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut menjadi forum koordinasi dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Kehadiran Bupati MBD dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, sekaligus mendorong kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan.
Menurut Noach, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam perencanaan program, pengelolaan keuangan daerah, serta pelaksanaan pembangunan. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran harus memiliki dasar yang jelas, dilaksanakan sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menilai pengawasan internal memiliki peran penting dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini. Karena itu, seluruh perangkat daerah dituntut untuk meningkatkan disiplin, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, serta membangun koordinasi yang baik dengan lembaga pengawasan.
“Pengawasan harus berjalan secara konsisten. Setiap perangkat daerah harus bekerja sesuai aturan, memastikan seluruh proses berjalan transparan, dan tidak mengabaikan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan maupun pelaksanaan program. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dibangun melalui kerja nyata dan integritas,” ujarnya.
Noach mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target penyerapan belanja, tetapi harus memastikan setiap program memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, setiap rupiah yang bersumber dari keuangan negara maupun daerah harus digunakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh sebab itu, perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sesuai ketentuan, serta pengawasan yang berkelanjutan menjadi hal penting untuk memastikan anggaran benar-benar memberikan dampak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pencegahan korupsi juga perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat serta memastikan pelayanan diberikan secara adil, profesional, dan bertanggung jawab.
Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten MBD terus memperkuat komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, sehingga setiap program pembangunan dan penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat MBD.(DM-04)