Anos Yermias : Golkar ‘Tegak Lurus’ Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo

“Golkar Maluku Konsisten Jalankan Keputusan Partai dan Dukung Sinergi Pembangunan dari Pusat hingga Daerah,”kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Anos Yeremias, S.Sos, M.Si

AMBON, DM.COM,— Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Anos Yeremias, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa seluruh jajaran Partai Golkar di Maluku tetap tegak lurus terhadap keputusan dan garis kebijakan DPP Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Anos, sikap tersebut merupakan bagian dari konsistensi Partai Golkar sebagai partai yang mendukung pemerintahan serta memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal berbagai kebijakan dan program pemerintah agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Partai Golkar tegak lurus terhadap keputusan organisasi. DPP Partai Golkar telah menegaskan dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, sebagai kader di daerah, kami berkewajiban menjalankan keputusan tersebut secara konsisten,” tegas Anos melalui keterangan tertulis yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Senin (28/9/2026).

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada 2 Agustus 2026 menegaskan bahwa dukungan kepada pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan salah satu keputusan politik Partai Golkar.
Sebelumnya, pada Februari 2026, Bahlil juga menyatakan Golkar sebagai partai pengusung memiliki konsekuensi untuk mendukung pemerintahan sampai selesai.

Anos mengatakan bahwa dukungan Partai Golkar terhadap pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pernyataan politik.

Dukungan tersebut, menurutnya, harus diterjemahkan melalui kerja nyata para kader Partai Golkar yang berada di lembaga legislatif maupun eksekutif, termasuk dalam mengawal program pemerintah agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Dukungan kepada pemerintah harus diwujudkan dalam kerja.
Kita kawal kebijakan yang memberikan manfaat kepada rakyat dan kita perjuangkan agar program-program Pemerintah Pusat juga benar-benar dirasakan masyarakat Maluku,” katanya.

DUKUNGAN DI PUSAT, SINERGI DI DAERAH

Menurut Anos, semangat mendukung pemerintahan di tingkat nasional juga harus diterjemahkan melalui sinergi pembangunan di daerah.

Karena itu, DPD Partai Golkar Provinsi Maluku tetap membangun hubungan yang konstruktif dengan Pemerintah Provinsi Maluku dalam menjalankan berbagai agenda pembangunan daerah.

“Kalau di tingkat pusat Partai Golkar tegak lurus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, maka di Maluku kita juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun sinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku demi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Anos.

Ia menegaskan bahwa Partai Golkar tetap memberikan dukungan terhadap program Pemerintah Provinsi Maluku yang dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah.

“Partai Golkar tetap memberikan dukungan kepada Gubernur Maluku dalam membangun Maluku sesuai visi dan misi pemerintahannya.
Sepanjang program dan kebijakan tersebut diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Maluku, tentu kita dukung,” tegasnya.

Menurut Anos, pembangunan Maluku membutuhkan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, DPRD, partai politik dan seluruh pemangku kepentingan.

Maluku sebagai daerah kepulauan masih membutuhkan perhatian terhadap berbagai persoalan mendasar, antara lain konektivitas dan transportasi antarpulau, ketenagalistrikan, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat serta pembangunan sumber daya manusia.

“Kita ingin kebijakan Pemerintah Pusat juga semakin memberikan dampak bagi masyarakat yang hidup di pulau-pulau, wilayah perbatasan dan daerah-daerah terluar.
Maluku memiliki karakteristik kepulauan yang membutuhkan perhatian dan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan kondisi daerah.”

DUKUNGAN TIDAK MENGHILANGKAN FUNGSI PENGAWASAN

Anos menegaskan, dukungan Partai Golkar kepada pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi pengawasan yang melekat pada kader Partai Golkar yang berada di lembaga legislatif.

Menurutnya, dukungan dan pengawasan merupakan bagian dari tanggung jawab politik yang dapat berjalan secara bersama-sama.

“Yang baik untuk masyarakat tentu kita dukung.
Yang masih kurang kita berikan masukan.
Kalau ada hal yang perlu diperbaiki, kita sampaikan secara konstruktif.
Dukungan bukan berarti kehilangan fungsi pengawasan,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia pada Agustus 2026 juga meminta kader Partai Golkar di berbagai tingkatan, baik di eksekutif maupun legislatif, untuk mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat.

KEPENTINGAN MASYARAKAT HARUS MENJADI TUJUAN UTAMA

Anos mengatakan bahwa dalam kehidupan demokrasi, perbedaan pandangan maupun pilihan politik merupakan hal yang biasa.

Namun setelah seluruh proses politik selesai, menurutnya, masyarakat membutuhkan kerja pemerintahan yang efektif serta sinergi seluruh kekuatan politik untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan.

“Politik boleh berbeda, tetapi ketika kita bicara tentang kepentingan masyarakat dan pembangunan Maluku, maka kita harus bisa bekerja bersama.”

Menurut Anos, keberhasilan pembangunan pada akhirnya harus diukur dari manfaat yang diterima masyarakat.

“Kalau masyarakat mendapatkan pelayanan yang semakin baik, listrik tersedia, konektivitas semakin baik, pendidikan dan kesehatan meningkat, lapangan kerja terbuka dan ekonomi masyarakat bertumbuh, maka itulah yang paling penting.”

Sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Anos kembali menegaskan bahwa jajaran Golkar Maluku akan tetap konsisten menjalankan keputusan organisasi.

“Kami tegak lurus terhadap keputusan DPP Partai Golkar dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Di Maluku, kami juga akan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah serta mengawal berbagai kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.”

“Kepentingan rakyat harus menjadi tujuan utama.
Kita dukung yang baik, kita kawal program pemerintah, dan kita perjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,”pungkasnya.(DM-04)

---