Ragam
Kabupaten Buru Memasuki 27 Tahun, Bupati Ikram Umasugi : Harus Ada Perubahan Nyata di Desa
AMBON,DM.COM,—Keberhasilan satu daerah bukan hanya raihan predikat dari badan pemeriksa keuangan terkait laporan keuangan dan prestasi lainya, namun berbagai kebijakan dan inovasi mesti berdampak langsung ditengah masyarakat hingga ditingkat desa dan dusun di Kabupaten Buru.
Demikian disampaikan Bupati Buru, Ikram Umasugi, ketika menyampaikan pidato di Rapat Paripurna Istimewa DPRD Buru, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Buru, Jumat (9/10/2026). HUT Kabupaten Buru ke-27 digelar, Senin (12/10/2026).
Sesuai keterangan tertulis yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Sabtu (10/10/2026, Bupati menegaskan, berbagai upaya dan terobosan serta inovasi yang dilakukan dirinya bersama Wakil Bupati Buru bersama jajaranya untuk membangun bumi Bupolo kearah yang lebih baik.
Salah satu indikator kuantitatif keberhasilan tata kelola administrasi publik yang ditonjolkan adalah raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diraih Pemkab Buru, sebanyak 11 kali berturut-turut.
Diakui, secara teori administrasi publik, capaian WTP mencerminkan tingkat kepatuhan, transparansi, dan efisiensi manajemen anggaran. Namun, pemerintah daerah menggarisbawahi bahwa efisiensi fiskal di atas kertas harus berbanding lurus dengan dampak sosial ekonomi di lapangan.
”Ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak hanya tercermin dalam penghargaan dan laporan keuangan, tetapi juga dalam perubahan nyata yang dirasakan masyarakat hingga ke tingkat desa,” tegas Ikram Umasugi.
Bupati mengakui, kedepan Kabupaten Buru masih berhadapan dengan tantangan pembangunan yang kompleks. Perspektif pembangunan berkelanjutan menuntut fokus jangka panjang pada empat sektor prioritas.
Untuk itu, lanjutnya, kualitas Pembangunan Human Capital, akses serta mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar terus ditingkatkan.
“Begitu juga penguatan ekonomi, Pemberdayaan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM berbasis potensi daerah,”jelasnya.
Tak hanya itu, pemerataan pembangunan, Pengetasan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, terus dikebut agar dirasakan masyarakat setempat.
”Menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, pola hubungan antarlembaga, yakni ekskutif, legislatif, Forkopimda, serta partisipasi publik menjadi syarat mutlak. Pembangunan daerah tidak dirancang sebagai produk parsial satu kelompok, melainkan konsensus bersama demi kemajuan seluruh rakyat Bupolo,”paparnya.
Karenanya, momentum peringatan HUT Kabupaten Buru ke-27, setidaknya menjadi ajang untuk memperkuat fondasi kelembagaan daerah. “Ini dilakukan untuk menyelaraskan akuntabilitas administrasi keuangan dan efektivitas eksekusi program di lapangan, Kabupaten Buru optimistis mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan,”terangnya.
Hadir pada kesempatan itu, Wakil Bupati Sudarmo, jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah Azis Tomia, para kepala OPD, elemen organisasi kepemudaan (OKP), serta tokoh masyarakat dan agama di daerah itu.(DM-04)
