Connect with us

Parlemen

Pemprov & DPRD Maluku Segera Bahas  RAPBD TA 2023

Published

on

AMBON,DM.COM,-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan DPRD Provinsi Maluku, dalam waktu dekat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2023.

Ini setelah, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie memastikan, dalam waktu dekat akan menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara APBD Tahun 2023.

Sadali menjelaskan, berdasarkan aturan maka APBD TA 2023 sudah harus mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi Maluku paling lambat 30 November 2022 mendatang, maka dalam waktu dekat pihaknya akan menyerahkan dokumen yang didahului dengan KUA-PPAS.

“Dalam waktu dekat kita sudah serahkan kepada dewan, kita juga terus berkoordinasi dengan pimpinan dewan untuk mekanisme pembahasannya,” tegas Sadali kepada awak media di Kantor Gubernur Maluku, Senin (7/11/2022).

Dia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini terus menggenjot  item-item yang wajib dimaksukan kedalaman APBD termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna mempercepat penyerahan dokumen KUA-PPAS APBD tahun 2023.
Sadli menegaskan jika semua mekanisme berjalan sesuai dengan aturan maka 3 Desember mendatang APBD tahun 2023 sudah harus dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri, sehingga sebelum tahun 2022 ini berakhir seluruh proses penetapan APBD menjadi Perda dapat  dilakukan.

Ketika disinggung, terkait pemotongan Dana Alokasi Umum Provinsi Maluku yang akan mengalami pemotongan untuk pembayaran hutang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur, Sadali menjelaskan, jika penetapan besaran DAU menjadi kewenangan Kementerian Keuangan,,sehingga pihaknya hanya mengikuti.“Kalau DAU tetap dikasih cuman besarannya ada ketentuan yang mengatur jadi nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan nanti, jadi nanti kita lihat saja,” pungkas Sadali.(DM-01)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *