Rapat Paripurna LPJ Gubernur, Ini Catatan & Rekomendasi di Kata Akhir Fraksi Golkar DPRD Maluku

AMBON,DM.COM,-DPRD Provinsi Maluku, menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Kata Akhir Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Gubernur Maluku atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku tahun Anggaran 2025, Rabu (26/8/2026).

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) misalnya, melalui juru bicara sebagaimana ditandatangani Drs Yunus Serang, M.Si dan Anos Yeremias, S.Sos, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Maluku atas penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Gubernur serta seluruh dokumen pendukung yang telah dibahas bersama DPRD.

Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Provinsi Maluku, Badan Anggaran, komisi-komisi, serta seluruh pihak yang telah bekerja dalam proses pembahasan hingga kita tiba pada tahapan Kata Akhir Fraksi.

I. LPJ BUKAN SEKADAR PERTANGGUNGJAWABAN ANGKA

Bagi Fraksi Partai Golkar, Laporan Pertanggungjawaban Gubernur tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kewajiban administratif dan laporan mengenai berapa besar anggaran yang telah dibelanjakan.

LPJ harus menjadi instrumen evaluasi untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar:
Seberapa besar APBD telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku?
Anggaran yang terserap tinggi belum tentu serta-merta menggambarkan keberhasilan apabila manfaatnya belum dirasakan masyarakat.

Sebaliknya, ukuran keberhasilan pembangunan harus dapat dilihat dari semakin baiknya pelayanan publik, semakin terbukanya lapangan pekerjaan, menurunnya kemiskinan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, membaiknya infrastruktur, serta semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan, pedesaan, kepulauan, dan pulau-pulau terluar.

Karena itu, Fraksi Partai Golkar mendorong Pemerintah Provinsi Maluku agar paradigma pengelolaan APBD ke depan semakin diarahkan dari sekadar orientasi penyerapan anggaran menuju orientasi hasil dan manfaat.

Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang dapat dirasakan.

II. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Fraksi Partai Golkar mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara disiplin, transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Keterbatasan kemampuan fiskal daerah harus dijawab dengan kemampuan menetapkan skala prioritas.

Belanja-belanja yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat harus dievaluasi.

Sebaliknya, belanja yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, konektivitas wilayah kepulauan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia harus mendapat perhatian lebih besar.

Fraksi Partai Golkar juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku terus melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.

Peningkatan PAD jangan diterjemahkan semata-mata dengan menambah beban masyarakat melalui pajak dan retribusi.

Yang harus diperkuat adalah inovasi pendapatan, pengelolaan aset daerah, penertiban potensi penerimaan, peningkatan kepatuhan, digitalisasi sistem pendapatan serta penutupan ruang kebocoran penerimaan daerah.

III. KESEJAHTERAAN ASN DAN HAK-HAK PEGAWAI

Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan hak-hak Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa hak pegawai, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dan kewajiban lainnya, dilaksanakan secara tepat waktu sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ASN merupakan bagian penting dari mesin pelayanan pemerintahan.

Kita menuntut ASN bekerja profesional, disiplin dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, hak-hak mereka juga harus mendapatkan kepastian.

Pengelolaan kas daerah ke depan harus semakin baik sehingga keterlambatan pembayaran hak pegawai tidak menjadi persoalan yang berulang.

IV. PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

Maluku membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka statistik.

Pertumbuhan harus menghasilkan pekerjaan.
Pertumbuhan harus meningkatkan pendapatan keluarga.
Pertumbuhan harus menurunkan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Karena itu Fraksi Partai Golkar meminta Pemerintah Provinsi Maluku menempatkan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan sebagai agenda utama pembangunan.

Program pemberdayaan UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif serta sektor-sektor produktif lainnya harus dirancang lebih terintegrasi dan memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Masyarakat Maluku tidak boleh hanya menjadi penonton terhadap pembangunan yang berlangsung di daerahnya sendiri.

V. MALUKU ADALAH PROVINSI KEPULAUAN
Fraksi Partai Golkar kembali mengingatkan bahwa kebijakan pembangunan Maluku harus selalu berangkat dari karakteristik kita sebagai daerah kepulauan.

Maluku bukan sebuah wilayah daratan yang dipisahkan oleh sedikit laut. Maluku adalah wilayah kepulauan yang masyarakatnya hidup tersebar di pulau-pulau.

Karena itu, biaya pembangunan, transportasi, distribusi barang dan pelayanan publik di Maluku tentu berbeda dengan daerah kontinental.

Keadilan pembangunan bagi Maluku berarti negara dan pemerintah daerah harus hadir sampai ke pulau-pulau kecil, pulau terluar dan wilayah perbatasan. Tidak boleh ada masyarakat yang merasa jauh dari pemerintah hanya karena mereka tinggal jauh dari pusat pemerintahan.

VI. TRANSPORTASI DAN KONEKTIVITAS ANTARPULAU
Sebagai provinsi kepulauan, transportasi laut dan udara merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Maluku.

Fraksi Partai Golkar meminta Pemerintah Provinsi Maluku terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Kementerian Perhubungan serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin keberlanjutan pelayanan kapal perintis, kapal penyeberangan, penerbangan perintis dan konektivitas antarpulau.

Konektivitas bukan semata-mata urusan transportasi. Konektivitas menentukan harga kebutuhan pokok, akses pendidikan, kesehatan, perdagangan, investasi dan pergerakan ekonomi masyarakat.

Karena itu pembangunan pelabuhan, dermaga, jalan akses dan sarana transportasi harus ditempatkan dalam satu sistem konektivitas wilayah Maluku.

VII. INFRASTRUKTUR DASAR DAN KETIMPANGAN ANTARWILAYAH

Fraksi Partai Golkar meminta Pemerintah Provinsi Maluku mempercepat penyelesaian berbagai persoalan infrastruktur dasar.

Jalan dan jembatan, air bersih, listrik, telekomunikasi, fasilitas kesehatan, pendidikan serta sarana pelayanan publik harus terus dibangun dengan memperhatikan pemerataan antarwilayah.

Kita tidak menginginkan pembangunan hanya terlihat dari pusat-pusat kota sementara masyarakat di pulau-pulau kecil masih berjuang mendapatkan listrik, air bersih, akses jalan dan pelayanan kesehatan. Pembangunan Maluku harus menghadirkan rasa keadilan.

VIII. LISTRIK DESA
Fraksi Partai Golkar memberikan perhatian khusus terhadap desa-desa di Maluku yang sampai saat ini belum menikmati pelayanan listrik secara memadai.

Listrik saat ini bukan lagi kebutuhan tambahan, tetapi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Listrik berkaitan dengan pendidikan anak-anak, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, komunikasi dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Karena itu Pemerintah Provinsi Maluku harus terus membangun koordinasi yang intensif dengan PT PLN dan Pemerintah Pusat agar seluruh desa yang belum berlistrik dapat segera mendapatkan pelayanan.

Untuk wilayah yang secara teknis sulit dijangkau jaringan konvensional, perlu dikembangkan solusi energi baru dan terbarukan, termasuk PLTS dan teknologi lain yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.

Target kita harus jelas:
Tidak boleh ada desa di Maluku yang terus hidup dalam kegelapan ketika Indonesia sedang bergerak menuju kemajuan.

IX. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
Fraksi Partai Golkar meminta Pemerintah Provinsi Maluku menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai investasi pembangunan jangka panjang.

Pemerataan guru, tenaga kesehatan, dokter dan fasilitas pelayanan harus menjadi perhatian. Kualitas pelayanan masyarakat di pulau-pulau kecil tidak boleh berbeda secara ekstrem dengan pelayanan di pusat kota.

Anak-anak Maluku di Kisar, Wetar, Babar, Damer, Luang, Tanimbar, Aru, Kei, Banda, Seram, Buru maupun pulau-pulau lainnya mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas.

Demikian pula masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan harus memperoleh pelayanan tanpa harus menghadapi hambatan geografis dan biaya transportasi yang berat.

X. BLOK MASELA DAN SUMBER DAYA MANUSIA MALUKU
Fraksi Partai Golkar memandang pembangunan Blok Masela sebagai momentum strategis yang harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Maluku.

Pemerintah Provinsi Maluku harus memastikan bahwa masyarakat Maluku bukan sekadar menjadi penonton.Tenaga kerja lokal harus dipersiapkan mulai sekarang.

Pendidikan vokasi, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, beasiswa, magang dan kerja sama dengan lembaga pendidikan harus diperkuat.

Pemerintah Daerah perlu mempunyai basis data tenaga kerja Maluku yang terintegrasi sehingga kebutuhan tenaga kerja pada proyek strategis dapat dipertemukan dengan tenaga kerja lokal yang telah memiliki kompetensi.

Fraksi Partai Golkar menegaskan:
Kekayaan alam Maluku harus menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan orang Maluku.

XI. TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Fraksi Partai Golkar meminta Gubernur Maluku terus melakukan evaluasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
OPD harus bekerja dengan target dan indikator yang jelas. Program yang tidak mencapai sasaran harus dievaluasi.

Pimpinan OPD harus mampu menerjemahkan visi Gubernur ke dalam program yang nyata.
Tidak boleh ada program yang hanya selesai secara administratif tetapi gagal memberikan dampak kepada masyarakat.

Pengisian jabatan dan pembinaan ASN juga harus tetap berorientasi pada meritokrasi, profesionalitas, kompetensi, integritas dan kebutuhan organisasi.

XII. HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD

Fraksi Partai Golkar memandang hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah bukan hubungan untuk saling berhadap-hadapan.
DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Pemerintah Daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Keduanya mempunyai tujuan akhir yang sama, yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku.

Kritik DPRD harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki pemerintahan.
Sebaliknya DPRD juga berkewajiban memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Fraksi Partai Golkar akan tetap menjadi mitra yang kritis, konstruktif dan solutif bagi Pemerintah Provinsi Maluku.

Yang baik akan kita dukung. Yang belum baik akan kita koreksi. Yang harus diperbaiki akan kita ingatkan. Semuanya demi kepentingan Maluku.

XIII. CATATAN DAN REKOMENDASI FRAKSI
Berdasarkan keseluruhan proses pembahasan, Fraksi Partai Golongan Karya meminta Pemerintah Provinsi Maluku memberikan perhatian terhadap beberapa hal berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan APBD dengan mengutamakan manfaat langsung bagi masyarakat.
2. Memperkuat pengendalian terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah serta menghindari penumpukan pelaksanaan program pada akhir tahun anggaran.
3. Mengoptimalkan PAD melalui inovasi, digitalisasi dan pengelolaan aset tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada masyarakat.
4. Menjamin pemenuhan hak-hak ASN secara tepat waktu.
5. Mempercepat program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan.
6. Memprioritaskan pembangunan wilayah kepulauan, pulau-pulau kecil, terluar dan wilayah perbatasan.
7. Memperkuat konektivitas laut, udara dan darat sebagai fondasi pembangunan ekonomi Maluku.
8. Mempercepat pemerataan pelayanan listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan dan kesehatan.
9. Menyiapkan tenaga kerja dan sumber daya manusia Maluku menghadapi investasi strategis, khususnya Blok Masela.
10. Memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja seluruh OPD.
11. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD yang lahir dalam proses pembahasan LPJ secara sungguh-sungguh.
12. Memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian administratif, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.

XIV. SIKAP AKHIR FRAKSI PARTAI GOLKAR

Saudara Gubernur,
Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD yang kami hormati,

Setelah mencermati Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Maluku, mendengarkan penjelasan Pemerintah Daerah, mengikuti seluruh proses pembahasan serta memperhatikan berbagai catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan,

maka dengan tetap menegaskan bahwa seluruh catatan, koreksi, saran dan rekomendasi Fraksi Partai Golongan Karya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kata Akhir Fraksi ini dan harus menjadi perhatian serta ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Maluku, maka:

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD PROVINSI MALUKU MENYATAKAN DAPAT MENERIMA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR MALUKU ATAS PELAKSANAAN APBD UNTUK DITETAPKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Penerimaan ini bukan berarti seluruh persoalan telah selesai.

Justru setelah LPJ ini diterima, terdapat tanggung jawab yang lebih besar untuk memperbaiki kekurangan, menindaklanjuti rekomendasi dan memastikan pelaksanaan APBD berikutnya semakin berkualitas.

Fraksi Partai Golkar mengajak Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD untuk terus membangun Maluku dengan semangat kebersamaan.

Kita tinggalkan pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada angka.

Mari kita bangun Maluku dengan melihat manusianya.

Melihat masyarakat di pulau-pulau.

Melihat mereka yang belum menikmati listrik.

Melihat mereka yang masih kesulitan air bersih.

Melihat anak-anak yang membutuhkan pendidikan berkualitas.

Melihat masyarakat yang harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Melihat generasi muda yang membutuhkan pekerjaan.

Sebab pada akhirnya, APBD bukan sekadar dokumen keuangan. APBD adalah instrumen untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Maluku memiliki sumber daya alam yang besar, wilayah laut yang luas, kekayaan budaya yang luar biasa serta sumber daya manusia yang harus terus kita bangun.

Tugas kita adalah memastikan seluruh potensi tersebut menjadi kekuatan untuk membawa Maluku keluar dari ketertinggalan dan menuju masa depan yang lebih maju, mandiri, adil dan sejahtera.

MALUKU TIDAK BOLEH MAJU HANYA DI ATAS KERTAS.

Maluku harus maju dalam kehidupan nyata masyarakatnya.

Dari Ambon sampai Seram.
Dari Buru sampai Kepulauan Aru.
Dari Kepulauan Kei sampai Tanimbar.
Dari Kisar, Leti, Moa, Lakor, Babar, Damer dan Wetar hingga pulau-pulau terluar lainnya.

Tidak boleh ada satu pun wilayah Maluku yang ditinggalkan dalam pembangunan.

Demikian Kata Akhir Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi Maluku.

Atas perhatian Saudara Pimpinan, Saudara Gubernur dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat, kami menyampaikan terima kasih.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, senantiasa memberikan hikmat dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah untuk melayani masyarakat Maluku. Suara Golkar, Suara Rakyat.(DM-01)