Hadiri Halal Bihalal ICMI, Polda Maluku : Perkuat Pendekatan Humanis, Jaga Kamtibmas

AMBON,DM.COM – Kehadiran Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Maluku Kombes Pol Hujrah Soumena dalam kegiatan Halal Bihalal Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Maluku menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan pendekatan humanis Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah.

Kegiatan yang digelar di Hotel Pacifik Ambon, Senin (6/4/2026), berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dihadiri berbagai elemen masyarakat.

Turut hadir Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, Ketua MPW ICMI Maluku Ruslan S. Tawiri, Rektor Universitas Pattimura, unsur Forkopimda, pimpinan organisasi kemasyarakatan, serta perwakilan OKP di Kota Ambon.

Dalam kesempatan tersebut, Dirbinmas Polda Maluku menegaskan pentingnya kolaborasi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah.

“Kegiatan seperti ini menjadi momentum penting untuk memperkuat silaturahmi dan sinergi antara Polri dengan para tokoh masyarakat dan intelektual. Kami mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga kamtibmas, karena keamanan tidak bisa dibangun sendiri, tetapi melalui kebersamaan,” ujar Kombes Pol Hujrah Soumena.

Ia menambahkan, fungsi Binmas akan terus diperkuat sebagai ujung tombak Polri dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk ICMI, untuk bersama-sama menjaga harmoni sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dalam sambutannya juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas daerah di tengah dinamika global.

“Masyarakat harus bijak menyikapi informasi dan tidak mudah terprovokasi. Stabilitas daerah adalah kunci utama pembangunan,” ujarnya.

Momentum Halal Bihalal ini dimaknai sebagai ruang mempererat komunikasi lintas sektor sekaligus memperkuat kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mencegah potensi gangguan kamtibmas sejak dini.(DM-04)