Warga ‘Banteng Kekar’ Maluku Kenang 30 Tahun Kudatuli, Watubun : Itu Luka Bangsa !!

AMBON,DM.COM,-Peristiwa 27 Juli Tahun 1996 silam yang dikenal dengan Kudatuli, menjadi peristiwa bersejarah dalam perpolitikan di negara ini. Sebab, peristiwa politik dan hukum itu, tidak hanya menjadi luka bagi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) secara khusus, tapi menjadi menjadi luka sejarah bangsa Indonesia.

Betapa tidak, pengambilalihan paksa Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, terjadi akibat konflik internal antara pendukung Megawati Soekarnoputri dan kubu Soerjadi yang didukung pemerintah Orde Baru. Peristiwa berdarah ini memicu kerusuhan massal di Jakarta. Berdasarkan catatan Komnas HAM, tragedi ini mengakibatkan 5 orang meninggal dunia, 149 orang luka-luka, dan 23 orang dinyatakan hilang.

Bagi kader partai berlambang Banteng Kekar Moncong Putih itu, Kudatuli adalah simbol perlawanan terhadap otoritarianisme yang membuka jalan bagi era demokrasi di Indonesia. Peristiwa bersejarah ini diperingati secara rutin oleh partai dan keluarga korban setiap tanggal 27 Juli untuk menuntut keadilan.

Ini tercermin, ketika DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, DPC PDI Perjuangan kabupaten/kota, PAC PDI Perjuangan Kota Ambon, dan seluruh Anak Ranting PDI Perjuangan bersama sesepuh, senior PDI Perjuangan dan tamu undangan lainya dengan memakai pakaian serba hitam berkumpul dalam momentum malam renungan di Pattimura Park mengenang tragedi memilukan 30 tahun lalu, Senin (27/7/2026).

Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan seluruh kader yang hadir berada dalam satu suasana kebatinan untuk mengenang tragedi yang telah meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia.

Ketua DPRD Provinsi Maluku ini mengaku, Kudatuli bukan hanya luka milik PDIP ataupun PDI Perjuangan, namun luka seluruh rakyat Indonesia. Hal ini, karena menjadi simbol pembungkaman terhadap demokrasi.

“Hari ini kita berada dalam satu suasana kebatinan. Peristiwa kelam itu sungguh menyakiti bangsa kita. Kudatuli bukan luka PDI atau PDI Perjuangan, tetapi luka bangsa,”tandas Watubun.

Watubun menilai, tragedi tersebut merupakan bentuk pembredelan terhadap demokrasi, ketika kebebasan rakyat diamputasi dan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat berusaha dirampas.

Namun, lanjutnya, mengenang Kudatuli bukan untuk terus larut dalam catatan kelam masa lalu. Sebaliknya, peristiwa itu harus menjadi pengingat bagi negara maupun seluruh elemen masyarakat bahwa tidak boleh lagi ada pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Di NKRI tidak boleh ada lagi pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Tidak boleh ada batasan terhadap kebebasan berekspresi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan mengenang Kudatuli bukan hanya milik para fungsionaris partai, tetapi menjadi milik seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang selama ini telah berjuang menjaga eksistensi partai sebagai bagian dari sistem politik nasional dalam menjalankan amanat konstitusi.

Watubun mengatakan, semangat yang terus dijaga PDI Perjuangan adalah mempertahankan harkat dan martabat demokrasi. Karena itu, partai menolak segala bentuk kekerasan, menolak penggunaan buzzer untuk membungkam kebenaran, serta menolak praktik-praktik yang tidak adil dalam kehidupan demokrasi.

Mengutip pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Watubun menyebut partainya akan selalu mengambil posisi sebagai penyeimbang kekuasaan.
“Jika itu untuk kepentingan rakyat, maka partai akan berdiri di depan mendukung.
Namun apabila bertentangan dengan kepentingan rakyat, PDI Perjuangan akan tampil melawan,” katanya.
Pada kesempatan itu, Watubun juga menyampaikan rasa hormat kepada para senior dan sesepuh partai yang turut hadir dalam malam perenungan tersebut.

Menurutnya, mereka adalah saksi hidup sekaligus pelaku sejarah yang telah mempertahankan perjuangan partai di masa-masa sulit.
“Mereka ada di hari kemarin, sehingga kita ada di hari ini. Marilah kita menghormati jasa-jasa mereka. Sebab tanpa perjuangan itu, PDI Perjuangan tidak ada hari ini,” tandasnya.

Sementara itu, Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengatakan Kudatuli memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi perjalanan demokrasi Indonesia.
Menurutnya, demokrasi hadir untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, sehingga setiap bentuk kekerasan maupun upaya membungkam kebebasan harus ditolak.
Karena itu, Pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk terus menjaga dan mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan sesuai nilai-nilai konstitusi.
“Peristiwa itu adalah pelajaran berharga. Segala tindakan yang muncul harus dilawan,” ujarnya.

Bodewin juga menegaskan bahwa partai politik merupakan instrumen penting dalam demokrasi. Sebagai pemerintah, kata dia, Pemkot Ambon hadir sebagai pengayom bagi seluruh partai politik tanpa membedakan latar belakang.

“Di era demokrasi ini pemerintah ada di tengah mendukung seluruh partai politik. Peristiwa Kudatuli mengajarkan kita bersama untuk mengawal demokrasi berjalan dengan baik. Dalam demokrasi tidak boleh ada kekerasan, dalam demokrasi tidak boleh ada pembungkaman terhadap sesuatu,” katanya.
Ketua Panitia Penyelenggara, Johan Rahantoknam, menjelaskan bahwa malam perenungan 30 tahun Kudatuli melibatkan seluruh pengurus, kader, dan simpatisan PDI Perjuangan Maluku yang berada di Kota Ambon dan sekitarnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen dan konsistensi kader dalam menjaga semangat perjuangan partai.
“Momen ini menjadi penanda komitmen dan konsistensi kader dalam mengobarkan semangat juang,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kudatuli merupakan peristiwa penyerangan dan kerusuhan politik berdarah yang terjadi pada 27 Juli 1996 di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.
Peristiwa itu bermula dari konflik internal PDI antara kubu yang dipimpin Megawati Soekarnoputri dengan kubu tandingan hasil Muktamar Medan yang dipimpin Soerjadi dan didukung pemerintah Orde Baru.

Saat itu, massa pendukung Megawati mempertahankan kantor DPP PDI hingga akhirnya diserang oleh sekelompok orang yang diduga mendapat dukungan aparat keamanan pada Sabtu pagi.
Kerusuhan kemudian meluas ke sejumlah wilayah di Jakarta, memicu aksi perusakan, pembakaran gedung, serta kendaraan umum.
Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), insiden tersebut menyebabkan korban jiwa, puluhan orang mengalami luka-luka, serta sejumlah orang dinyatakan hilang.

Tragedi Kudatuli kemudian dikenang sebagai salah satu catatan paling kelam dalam sejarah politik Orde Baru dan menjadi salah satu pemicu menguatnya gelombang perlawanan masyarakat sehingga terjadi reformasi menggulingkan pemerintahan Orde Baru.(DM-04)