PLBN Wonreli Segera Dibangun, Pemprov Maluku & Pemkab MBD Perkuat Sinergi

‎
‎AMBON,DM.COM,– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) memperkuat sinergi untuk mempercepat rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Wonreli, Pulau Kisar.
‎
‎Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath guna memastikan seluruh persyaratan administrasi dan kesiapan infrastruktur dapat dipenuhi sebelum usulan disampaikan kepada pemerintah pusat.
‎
‎Dalam arahannya, Wakil Gubernur di Ambon, Senin (27/07/2026) meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait mempercepat koordinasi dengan kementerian dan lembaga teknis guna memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, meliputi jaringan jalan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, air bersih, hingga fasilitas Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) di Pulau Kisar.
‎
‎Vanath juga membagi tugas secara tegas kepada Pemerintah Kabupaten MBD dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Maluku. Pemerintah Kabupaten MBD diminta segera menuntaskan legalitas lahan, menyiapkan dokumen hibah lahan, serta mengalokasikan dukungan APBD untuk penyiapan lokasi.
‎
‎Sementara itu, BPPD Provinsi Maluku bersama organisasi perangkat daerah terkait ditugaskan mengawal penyelesaian administrasi, menyelaraskan dokumen usulan, serta memfinalisasi surat dukungan resmi Gubernur Maluku kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Kementerian Pekerjaan Umum.
‎
‎Mengakhiri arahannya, Vanath mengingatkan bahwa momentum pengusulan pembangunan PLBN harus dimanfaatkan secara maksimal melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
‎
‎«”Waktu kita tidak banyak. Momentum pengusulan ke pemerintah pusat harus kita kawal bersama. Hilangkan ego sektoral, karena hadirnya PLBN Wonreli adalah harga diri bangsa sekaligus martabat kesejahteraan masyarakat Maluku di batas negara,” tegas Vanath.»
‎
‎Pada kesempatan yang sama, Bupati MBD, Benyamin Th. Noach, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten MBD untuk segera menindaklanjuti seluruh arahan Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya dalam penyelesaian legalitas lahan yang menjadi salah satu syarat utama pembangunan PLBN.
‎
‎”Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya siap menuntaskan seluruh dokumen dan persyaratan yang menjadi kewenangan daerah. Kami akan bekerja cepat bersama seluruh perangkat daerah agar proses pengusulan pembangunan PLBN Wonreli dapat berjalan sesuai harapan. Kehadiran PLBN bukan hanya memperkuat kedaulatan negara di wilayah perbatasan, tetapi juga akan membuka akses ekonomi, perdagangan, investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Kisar serta Kabupaten Maluku Barat Daya secara umum,” ujar Noach.
‎
‎Rapat koordinasi pembangunan PLBN Kabupaten Maluku Barat Daya tersebut dihadiri Bupati Maluku Barat Daya beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Maluku, para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku, perwakilan Kantor Imigrasi, serta perwakilan Kantor Pertanahan.(DM-04)